JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Usai dibubarkan paksa aparat keamanan, massa aksi demonstrasi damai Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Jayapura memilih menggelar aksi mimbar bebas di lapangan Zakeus, Padang Bulan, Abepura, kota Jayapura, Papua, Selasa (15/8/2023).
Aksi mimbar bebas diisi dengan orasi politik dari para aktivis KNPB dan perwakilan sejumlah organisasi pergerakan, hingga diakhiri dengan pembacaan pernyataan sikap.
Agus Kossay, ketua umum KNPB Pusat, mengatakan, hari ini peringati rasisme sekaligus persoalkan New York Agreement 1962 yang cacat hukum hingga merugikan bangsa Papua.
Perjanjian dan persetujuan tersebut dibuat antara Indonesia dan Belanda yang menjadi dasar aneksasi Papua melalui Pepera 1969 yang ilegal dan penuh manipulatif, ujar Kossay, lantaran kala itu tanpa ada keterwakilan orang Papua subjek hukum dan politik.
“Mereka pada waktu itu melihat kita orang Papua masih bodoh, terbelakang, akhirnya tidak libatkan dalam perjanjian New York. Akibat dari itu, sampai hari ini bangsa Papua punya nasib dikorbankan. Indonesia ada di Tanah Papua atas perjanjian itu sampai terus menerus bikin banyak kasus pelanggaran HAM hingga menuju genosida,” tuturnya.
Melalui aksi kali ini, Kossay tegaskan, “Bangsa Papua sekian kalinya minta Indonesia cari jalan solusi damai. KNPB selalu tawarkan solusi damai, referendum untuk Papua.”
“Indonesia kalau mengaku sebagai negara demokrasi, ya harus buktikan dengan buka ruang besar-besaran agar referendum terjadi di Tanah Papua. Itu pasti KNPB siap buktikan,” ujarnya dengan nada keras.
Kossay juga menekankan, Indonesia wajib junjung tinggi hukum internasional, sebagai anggota PBB yang melaksanakan kovenan internasional.
“Maka, Indonesia tidak bisa menutup ruang demokrasi dengan cara-cara biadab dan tidak terhormat seperti begini,” sorotnya.
KNPB menurut Agus, tidak melawan dengan senjata, melainkan hanya dengan megapone, bendera perlawanan dan pamflet.
“Hanya dengan itu saja sarana bagi KNPB sebagai media bangsa Papua. Dan hari ini kami sudah buktikan walaupun aksi damai kami diblokade aparat keamanan sampai direpresif dengan tindakan kekerasan dan dibubarkan secara paksa,” ujar Kossay.
Dalam pernyataan sikap, KNPB menyampaikan desakan kepada Amerika Serikat, Belanda dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk segera tinjau kembali isi New York Agreement.
“Segera tinjau perjanjian-perjanjian yang bikin bangsa Papua hancur oleh karena kepentingan kelompok perakus kekayaan emas Papua.”
Pernyataan Sikap Rakyat Papua
Pada momentum ini, KNPB Pusat bersama 32 wilayah di Tanah Papua menyampaikan beberapa pernyataan sikap rakyat Papua kepada Pemerintah Indonesia, Belanda, Amerika dan PBB.
- Pemerintah Kerajaan Belanda segera bertanggungjawab atas hak politik bangsa Papua yang telah dideklarasikan 1 Desember 1961 dalam masa pemerintahan Nederland Niuew Guinea.
- Pemerintah Indonesia segera bertanggungjawab atas operasi Trikora 19 Desember 1961 yang telah mencederai hak politik bangsa Papua yang telah diakui Belanda sebagai penguasa wilayah Nederland Niuew Guinea-West Papua dibawah mandat piagam PBB Pasal 73 tentang pemberian kemerdekaan bagi wilayah jajahan, dan Bab XII Pasal 75-80 tentang sistem perwalian internasional yang telah dijalankan oleh pemerintah Belanda.
- Pemerintah Indonesia segera membebaskan seluruh tahanan politik Papua merdeka di seluruh teritorial West Papua karena sejumlah penangkapan dan pemenjaraan aktivis Papua merdeka hari ini terjadi karena kesalahan masa lalu tentang proses penentuan nasib sendiri bangsa Papua yang tidak berjalan sesuai aturan dan prinsip-prinsip hukum internasional.
- Pemerintah Indonesia, Belanda dan PBB perlu meninjau isi New York Agreement yang ditandatangani 15 Agustus 1962 jika resolusi itu merupakan resolusi konflik penyelesaian status wilayah West Papua satu-satuanya, karena sampai detik ini rakyat Papua tidak menerima hasil Pepera 1969 dan masih mengklaim 1 Desember 1961 sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua.
- Pemerintah Indonesia menduduki wilayah West Papua atas dasar New York Agreement, sehingga pemerintah Indonesia memiliki kewajiban mengakui Niuew Guinea Raad sebagai subjek wilayah sesuai ketentuan persetujuan New York.
- Pepera 1969 tidak sesuai dengan isi ketentuan New York Agreement, sehingga rakyat Papua dengan tegas menolak dan menyatakan klaim kedaulatan Indonesia di Papua berdasarkan Resolusi 2504 adalah ilegal demi hukum.
- Terkait dengan butir 6 diatas, Komite Nasional Papua Barat mendesak pemerintah Indonesia, pemerintah Belanda dan PBB untuk meninjau proses Pepera 1969 yang tidak adil dan tidak demokratis.
- Bulan Agustus memiliki sejarah pahit bagi bangsa Papua, sehingga pada hari ini 15 Agustus 2023, kami mendeklarasikan bulan Agustus sebagai bulan Rasis bagi bangsa Papua.
Sementara itu, Kris Yelemaken, koordinator lapangan (Korlap) aksi KNPB, mengatakan, aksi demonstrasi damai serupa dilakukan di beberapa titik di kota maupun kabupaten Jayapura. Meski akhirnya diadang dan dibubarkan paksa aparat gabungan.
Di daerah-daerah di seantero Tanah Papua juga dikabarkan telah menggelar aksi protes terhadap New York Agreement dan lawan rasisme. []
