JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Vanuatu telah empat puluh tahun menjadi negara merdeka dan ketika Vanuatu Free West Papua Asosiasi (VFWPA) sedang melobi Perdana Menteri dari pemerintah-pemerintah di Melanesian Spearhead Group (MSG) agar mereka semua setuju untuk menyetujui permohonan dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk menjadi anggota MSG secara penuh.
Sementara, seorang pejabat tinggi Pemerintah Vanuatu diduga melakukan perjalanan ke Jakarta untuk menegosiasikan dana sebesar VT300 juta untuk mendanai ruang VIP di Bandar Udara Internasional Port Vila dan mendanai bantuan kemanusiaan yang ditandai dengan upacara peletakan batu pertama yang dilakukan baru-baru ini.
Empat puluh tiga tahun yang lalu, Perdana Menteri (PM) pertama Vanuatu membuat pernyataan yang terkenal yang berarti, “Kami mendapatkan Kemerdekaan kami, tetapi Vanuatu tidak akan benar-benar merdeka sampai semua negara yang dijajah di Kawasan ini merdeka”.
Sikap Pemerintah sejak tahun 1980 dan tindakan yang dilakukan oleh para pejabat tinggi saat ini saling bertentangan satu sama lain. Tindakan seperti ini merupakan tamparan bagi VFWPA, rakyat Vanuatu dan pendirian tradisional negara ini terhadap hak asasi manusia.
Chief Executive Officer (CEO) Transparency International Vanuatu (TIV) yang juga merupakan Anggota Eksekutif VANGO, Dr. Willie Tokon mengatakan bahwa mengundang Indonesia ke Vanuatu dalam bentuk apa pun berarti Perdana Menteri dan Pemerintah Vanuatu mengatakan satu hal, sementara koleganya mengatakan hal yang sebaliknya.
“Apakah ini alasan mengapa Vanuatu menandatangani Konvensi Internasional, tetapi gagal mengimplementasikannya? Apa yang dikatakannya kepada rakyat kami dan tetangga regional kami?” tanya Dr. Tokon sebagaimana dikutib dari Daily Post Vanuatu.
Karena itu, CEO TIV mengatakan bahwa TIV menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mendukung VFWPA untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia dan penyiksaan terhadap rakyat Papua Barat.
Menurut Dr. Tokon bahwa organisasi TIV menentang korupsi karena setiap pelanggaran hak asasi manusia akan berujung pada korupsi.
“Dalam skenario seperti itu, hal berikutnya yang akan terjadi adalah korupsi. Ketika korupsi merayap masuk, maka menjadi sulit untuk membasmi korupsi, karena korupsi melibatkan uang yang berputar-putar,” jelasnya memperingatkan.
“VANGO terdiri lebih dari 50 Organisasi Masyarakat Sipil dan Lembaga Swadaya Masyarakat dan kami mengamati perkembangan politik dengan penuh perhatian, karena kami mendengarkan apa yang dikatakan oleh para anggota kami. Banyak organisasi anggota VANGO yang berjuang melawan pelanggaran hak asasi manusia.”
“Sementara Vanuatu adalah negara yang ramah dan damai. Kami sedikit berbeda dengan Kepulauan Solomon dan Papua Nugini, namun di media sosial semakin banyak orang berbicara tentang perlunya merencanakan demonstrasi untuk mengekspresikan keprihatinan mereka terhadap isu-isu tertentu yang saat ini mempengaruhi negara kami dan rakyat kami.”
Meskipun TIV tidak mendukung demonstrasi apa pun yang dapat memicu kekerasan, CEO Tokon mengatakan bahwa sejarah Vanuatu mencakup demonstrasi dengan kekerasan di masa lalu untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh para pemimpin perjuangan kemerdekaan.
“Mereka yang berkuasa harus memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan uang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, karena korupsi dan penyuapkan telah memicu kekerasan yang tidak diinginkan di negara-negara lain,” katanya.
“Kami di Vanuatu tidak menginginkan hal tersebut, oleh karena itu kami harus mendukung seruan VFWPA untuk kemerdekaan Papua Barat. Kenyataannya adalah ketika Papua Barat tetap dijajah, maka kami di Vanuatu pun tidak sepenuhnya bebas.”
“Ketika Papua Barat tidak merdeka, kami di Vanuatu juga tidak bisa sepenuhnya merdeka. Hal ini masih berlaku sampai sekarang, karena ketika negara-negara lain tetap menjadi jajahan, kami tidak dapat bergerak bebas karena bepergian ke Papua Barat berarti bepergian ke Indonesia atau ke Kaledonia Baru di dekatnya, di mana anda sebenarnya memasuki Departemen Luar Negeri Prancis.”
CEO memuji almarhum Pastor Lini atas pandangannya yang jauh ke depan dengan mengatakan bahwa sebagai seorang pendeta Anglikan, dia sebenarnya melihat ke masa depan untuk mendasari kutipannya yang terkenal bahwa Vanuatu tidak akan merdeka sampai semua koloni yang tersisa di Pasifik merdeka.
