Tanah PapuaDomberaiPerdana, Avaa Adakan Sekolah HAM Papua di Kota Sorong

Perdana, Avaa Adakan Sekolah HAM Papua di Kota Sorong

SORONG, SUARAPAPUA.com — Perkumpulan Avaa menyelenggarakan sekolah Hak Asasi Manusia (HAM) Papun tahap pertama untuk para pendamping komunitas di wilayah Sorong Raya.

Yohanis Mambrasar, pendiri Perkumpulan Avaa, mengatakan, kegiatan sekolah HAM Papua untuk pendamping komunitas tersebut diadakan selama sepekan (23-31/8/2023) di kota Sorong. Pesertanya 15 orang dari berbagai komunitas yang ada di wilayah provinsi Papua Barat Daya.

“Para peserta merupakan pendamping komunitas pada komunitas tani, komunitas literasi, seni, pendamping pengungsi Maybrat, aktivis lingkungan, pengurus lembaga masyarakat adat, aktivis mahasiswa, dan seniman, yang berasal dari kota dan kabupaten Sorong, Maybrat, dan Tambrauw,” jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima suarapapua.com, Rabu (6/9/2023).

Baca Juga:  ULMWP Mengutuk Tindakan TNI Tak Berperikemanusiaan di Puncak Papua

Kata Mambrasar, sekolah HAM Papua dibagi beberapa kelas.

Pada tahap pertama, sekolah HAM memfokuskan materi pembelajaran seputar mengenal isu-isu sosial, politik, dan HAM di Tanah Papua.

“Dengan menghadirkan pemateri yang sangat berkompeten, memiliki keahlian dalam bidangnya, berpengalaman kerja yang luas dalam advokasi isu-isu sosial politik dan HAM di Papua, yang sesuai dengan materi pembelajaran pada kelas ini,” katanya.

Materinya lebih ke pengantar dan pengenalan terhadap berbagai isu di Tanah Papua saat ini, sebagaimana disajikan para pemateri, seturut gagasan awal program sekolah HAM Papua.

“Proses ini sebagai ruang membawa peserta mengenal realitas dinamika sosial politik, dan HAM di Tanah Papua terlebih khusus di wilayah Sorong Raya secara komprehensif,” kata advokat PAHAM Papua itu.

Baca Juga:  Empat Terdakwa Pembunuhan Bebari dan Wandik Dibebaskan, Wujud Impunitas
Sekolah HAM Papua diikuti utusan dari berbagai komunitas yang ada di wilayah Papua Barat Daya. (Ist)

Adapun para pemateri tahap pertama ini, Gustaf Kawer (Advokat, pengacara HAM Papua), Max Binur (Seniman dan budayawan Papua), dan Dr. I Ngurah Suryawan (Antropolog, peneliti dan penulis buku-buku bertema kebudayaan dan sosial politik Papua).

“Pemateri dianggap sangat layak, berkompeten dan fokus pada isu-isu yang terjadi di Tanah Papua.”

Setelah kelas perdana ini, Mambrasar memastikan masih ada kelanjutannya untuk tahap kedua dan tiga. Rencananya akan diadakan akhir tahun 2023 dengan peserta yang sama serta materinya difokuskan pada pendalaman konsep HAM dan peningkatan kemampuan kerja lapangan atau kemampuan kerja advokasi HAM.

Baca Juga:  Nomenklatur KKB Menjadi OPM, TNI Legitimasi Operasi Militer di Papua

“Akhir tahun ini Perkumpulan Avaa akan lanjutkan kegiatan yang sama untuk lebih meningkatkan kemampuan dari para peserta,” imbuh Mambrasar.

Lewi Yenjau, salah satu peserta yang dihubungi suarapapua.com melalui WhatsApp mengaku sekolah HAM yang diinisiasi Perkumpulan Avaa itu memberi banyak pengetahuan baru.

Karena itu, ia berharap kedepan sekolah HAM dapat diajarkan lebih luas kepada masyarakat di kampung-kampung.

“Banyak masalah di sektor ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob) yang terjadi, tetapi kita kurang perhatikan. Saya harap kegiatan begini harus ada untuk masyarakat di kampung-kampung,” kata Lewi. []

Terkini

Populer Minggu Ini:

Perda Pengakuan dan Perlindungan MHA di PBD Belum Diterapkan

0
“Kami bersama AMAN Sorong Raya akan melakukan upaya-upaya agar Perda PPMHA  yang telah diterbitkan oleh beberapa kabupaten ini dapat direvisi. Untuk itu, sangat penting semua pihak duduk bersama dan membicarakan agar Perda PPMHA bisa lebih terarah dan terfokus,” ujar Ayub Paa.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.