ArtikelCatatan Aktivis PapuaTragedi Kemanusiaan: Dalam Dua Hari Tewaskan 9 Warga Sipil

Tragedi Kemanusiaan: Dalam Dua Hari Tewaskan 9 Warga Sipil

Oleh: Selpius Bobii
*) Koordinator Jaringan Doa Rekonsiliasi untuk Pemulihan Papua (JDRP2)

Aparat gabungan TNI dan Polri telah menembak mati empat warga sipil pada 9 September 2023 di Fakfak.

Berikut ini nama dari empat warga sipil yang ditembak mati:
1). Nason Hindom.
2). Otis Hanaba.
3). Simon Kramandondo.
4). Neman Gewab.

Empat warga itu diduga melakukan pembakaran beberapa fasilitas dan diduga membunuh kepala distrik di Fakfak. Mengapa empat warga itu tidak ditangkap saja agar mereka membuktikan dugaan kejahatan itu di pengadilan? Mengapa mereka harus ditembak mati? Ini masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.

Baca Juga:  Adakah Ruang Ekonomi Rakyat Dalam Keputusan Politik?

Tragedi berdarah kembali terjadi lagi. Pada tanggal 14 September 2023 di Dekai, Yahukimo, terjadi pembantaian warga sipil lagi. Ada lima orang ditembak mati oleh militer (TNl-Polri) di muara kali Brasa, Dekai.

Berikut ini nama-nama korban yang meninggal dunia:
1. Darnius Heluka
2. Musa Heluka
3. Man Senin
4. Yoman Senik
5. Kaраі Payage.

Baca Juga:  Musnahnya Pemilik Negeri Dari Kedatangan Bangsa Asing

Pernyataan Sikap

1). Kami mengutuk keras kepada para TNI dan Polri yang telah membantai sembilan warga sipil Papua dengan sewenang-wenang.

2). Pembantaian ini masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat, maka itu kami mendesak Komnas HAM RI segera turun langsung menangani dua kasus pembantaian para warga sipil ini;

3). Para pelaku harus diproses hukum di Pengadilan HAM dan dihukum seberat-beratnya;

Baca Juga:  Hak Politik Bangsa Papua Dihancurkan Sistem Kolonial

4). Negara Indonesia segera menghentikan pembantaian etnis Papua. Segera menghentikan operasi militer, dan segera menarik pasukan non organik dari Tanah Papua;

5). Mendesak negara Indonesia segera “berunding” dengan bangsa Papua yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral untuk menuntaskan berbagai masalah Papua, lebih khusus “status politik bangsa Papua” dalam rangka memutuskan mata rantai pemusnahan etnis Papua.

Demikian pernyataan sikap kami, dan harap ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait.

Jayapura, 15 September 2023

Terkini

Populer Minggu Ini:

20 Tahun Menanti, Suku Moi Siap Rebut Kursi Wali Kota Sorong

0
"Kami ingin membangun kota Sorong dalam bingkai semangat kebersamaan, sebab daerah ini multietnik dan agama. Kini saatnya kami suku Moi bertarung dalam proses pemilihan wali kota Sorong," ujar Silas Ongge Kalami.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.