WAMENA, SUARAPAPUA.com — Seluruh komponen masyarakat di kabupaten Mamberamo Tengah (Mamteng), Papua Pegunungan, secara serentak menolak dengan tegas penjabat bupati non orang asli Papua (OAP).
Pernyataan itu disampaikan Damius Yikwa, ketua solidaritas mahasiswa, pemuda dan masyarakat kabupaten Mamberamo Tengah menyikapi rencana penunjukan Pj bupati Mamteng, sebagaimana siaran persnya pada Jumat (22/9/2023).
Diuraikan dalam pernyataan sikap, pihaknya meminta kepada pemerintah pusat dalam hal Kementerian Dalam Negeri untuk tetapkan Pj bupati Mamteng harus OAP, terutama putra asli kabupaten Mamteng.
“Karena yang tahu semua persoalan sosial dan budaya dan juga yang bisa menangani persoalan adalah anak daerah sendiri. Jika bukan anak Mamteng yang ditunjuk atau ditetapkan sebagai penjabat bupati Mamteng, maka kami siap lumpuhkan roda pemerintahan,” tegasnya.
“Kami mahasiswa dan rakyat kabupaten Mamberamo Tengah minta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk mengutamakan orang asli Papua atau khususnya anak asli Mateng berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua dalam menetapkan penjabat bupati kabupaten Mamteng,” tegas Yikwa.
Lanjut dikemukakan, “Kami seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa di kabupaten Mamberamo Tenga berharap kepada pemerintah pusat (Kemendagri) untuk tetapkan Mesir Yikwa yang sekarang Sekda Mamteng sebagai Pj bupati Mamteng.”
Berikut lima poin pernyataan sikapnya:
Pertama, Penunjukan penjabat bupati kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua, harus mengutamakan orang asli Papua (OAP).
Kedua, Kami masyarakat Mamberamo Tengah menolak dengan tegas penjabat bupati Non- OAP dalam hal ini Manogar Sirait, dan kami tidak mau dipimpin oleh orang bukan asli Mamberamo Tengah.
Ketiga, Manogar Sirait adalah salah satu pejabat non-job dari kabupaten Mamberamo Tengah. Kami menolak dengan tegas memimpin di tanah kami, tanah Injil.
Keempat, Jika Menteri Dalam Negeri memaksakan menunjuk Manogar Sirait sebagai Pj bupati Mamberamo Tengah, maka kami akan memboikot jalannya roda pemerintahan dan melarang masuk di kota Kobakma.
Kelima, Kami mendukung surat persetujuan dari semua elemen masyarakat, baik ketua LMA, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan yang mengusung penjabat bupati melalui DPRD kabupaten Mamberamo Tengah dalam hal ini salah satu putra terbaik daerah Mamberamo Tengah adalah Sekda Mamberamo Tengah, Mesir Yikwa.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mamberamo Tengah menggelar sidang paripurna tentang pengumuman pemberhentian bupati dan wakil bupati Mamteng periode 2018-2023. Sidang paripurna diadakan baru-baru ini di Wamena, ibu kota kabupaten Jayawjaya.
Hengky Dani Yikwa, ketua DPRD Mamberamo Tengah, mengatakan, secara resmi lembaga DPRD telah mengusulkan tiga nama, yakni dua OAP dan satunya non OAP ke Mendagri.
“Pengusulan tiga nama enjabat bupati Mamteng ke Mendagri itu ada dua orang anak asli Papua yakni Mesir Yikwa (Sekda Mamteng) dan Amar Pagawak (mantan Kepala Dinas Pendidikan Mamteng). Serta satu nama lagi yakni Manogar Sirait (Sekda Mamberamo Raya),” kata Hengky, Jumat (9/9/2023).
Sementara itu, sejumlah elemen masyarakat kabupaten Mamteng diantaranya tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, mahasiswa dan sejumlah forum peduli kabupaten Mamteng mendesak kepada Kemendagri untuk prioritaskan putra asli Mamberamo Tengah.
Diberitakan sejumlah media online, Babor Bagabol, ketua LMA Mamberamo Tengah, mengatakan, tiga nama yang telah diusulkan DPRD itu sah. Tinggal keputusan pemerintah pusat memilih satu pejabat asli Papua khususnya asal kabupaten Mamberamo Tengah. []
