WAMENA, SUARAPAPUA.com — Pemerintah kabupaten Lanny Jaya melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyelenggarakan kegiatan uji kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah kabupaten Lanny Jaya kerja sama dengan Kantor Regional IX BKN Jayapura dan Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN RI.
Kegiatan uji kompetensi dibuka Doren Wakerkwa, penjabat bupati kabupaten Lanny Jaya, Senin (9/10/2023) di aula Yapis Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan, menegaskan pentingnya pemetaan kompetensi sebagai bagian tak terpisahkan dalam memenuhi kebutuhan untuk mendukung kinerja pemerintah daerah.
Samuel Yigibalom, kepala BKD kabupaten Lanny Jaya, mengatakan, kegiatan ini bertujuan memetakan jabatan setiap ASN agar tepat demi mendukung roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
“Sebenarnya kegiatan kami mau lakukan dari kabupaten Lanny Jaya, dan memang sudah sediakan 50 unit komputer. Tetapi masalah jaringan, jadi solusinya tempat dipindahkan ke sini [Wamena]. Kegiatannya selama tiga hari dimulai sekarang dan peserta yang terdaftar 380 orang,” jelasnya.
Kata Yigibalom, peserta tes kompetensi berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Lanny Jaya.
“Peserta kita kurangi formasi tahun 2018 golongan III D, eselon II, guru dan pratama masa kerjanya tidak memenuhi syarat, maka kami pending dan tidak ikutkan. Yang ikut hari ini pejabat administrator eselon III, eselon IV, dan staf yang memenuhi syarat,” ujarnya.
Dijelaskan, pemerintah kabupaten Lanny Jaya memang harus pastikan potensi dari seluruh ASN agar dengan data tersebut memudahkan dalam penempatan jabatan juga tidak sembarang.
“Sejak kabupaten Lanny Jaya terbentuk, dalam pengelolaan ASN banyak jabatan yang penempatannya tidak sesuai dengan pangkat yang dipersyaratkan. Ada juga penempatan secara sembarangan. Memang banyak lembaga yang mengawasi sistem di daerah. Kami mengawasi pengelolaan manajemen ASN itu sangat rendah, termasuk KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) dan BKN mempunyai sistem tersendiri juga,” tuturnya.
Yigibalom mengaku data yang biasa diinput laporannya 100%, tetapi terkesan tidak terinput karena adanya sistem KASN.
“Kami input laporan 100%, tetapi tidak terinput karena banyak jabatan yang diisi tidak memenuhi syarat, sehingga secara sistem selalu tolak terus. Dan BKN juga ada aplikasi NSPK.”
Dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), penyelenggaraan ASN di pemerintah daerah, Yigibalom menyebut tingkatnya rendah dari pengawasan KPK melalui aplikasi jaga.id.
Lanjut dibeberkan, nilai rapor pemerintah daerah selalu rendah, salah satu penyebabnya adalah jabatan tidak sesuai golongan. Maka, perlu dicari solusinya. Salah satunya dengan uji kompetensi selama tiga hari.
“ASN kami [sekitar tiga ratus lebih] setelah mengikuti tes ini kami akan laporkan ke pimpinan untuk digunakan menjadi pertimbangan penempatan jabatan dalam pengelolaan ASN sesuai persyaratan,” imbuh Samuel.
Dalam sambutannya, Doren Wakerkwa mengajak para ASN dan pejabat Lanny Jaya harus giat belajar selama berlangsung uji kompetensi demi memenuhi ketentuan perundang-undangan. Dalam penempatan jabatan merujuk kompetensi, tidak seperti selama ini lebih cenderung dari aspek politik.
“Uji kompetensi harus dilalui dengan baik supaya kalian lebih hebat. Hal ini perlu saya sampaikan karena kalian adalah aset Lanny Jaya,” kata Wakerkwa.
Doren mengungkapkan, uji kompetensi seperti begini dilakukan pertama Timika dan kedua Lanny Jaya. Kegiatan ini diakuinya sangat penting karena kadang pejabat yang dilantik tak sesuai golongan dan jabatan, bahkan ada pejabat yang dilantik karena unsur politik sampai sekarang masih lanjut.
“ASN dan pejabat Lanny Jaya kerja harus jujur, tidak boleh main-main dan wajib tinggal di Lanny Jaya. Setelah mengikuti kegiatan [uji kompetensi] ini, kita harus rubah Lanny Jaya samakan dengan pusat,” pesannya.
Wakerkwa berharap 500 soal ujian dapat dikerjakan dengan baik untuk membuktikan ketebalan kualitas segenap ASN yang benar-benar siap menduduki jabatan pada saatnya nanti. []
