SENTANI, SUARAPAPUA.com — Kesekian kalinya perkantoran di lingkungan pemerintah kabupaten Jayapura, Papua, terbakar. Sebelumnya kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan kantor KPU, pada Minggu (29/10/2023) pagi hari, kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang terbakar.
Triwarno Purnomo, penjabat (Pj) bupati kabupaten Jayapura mengaku tak terima dengan kasus kebakaran kantor yang kembali terjadi hari ini.
“Kami kesal dengan kejadian ini. Sudah beberapa kali terjadi, pasti kami akan melakukan evaluasi terhadap model penjagaan yang selama ini ada di Gunung Merah,” kata Triwarno Purnomo melalui pesan singkatnya, Minggu (29/10/2023).
Pj bupati Jayapura menyatakan, pihak kepolisian segera mengungkap siapa aktor di balik semua kejadian itu.
“Segera diusut tuntas sebab-sebab kebakaran dan siapa pelakunya supaya kejadian begini tidak terulang lagi,” ujarnya.
Triwarno berjanji akan melakukan evaluasi terhadap sistem penjagaan di lingkungan perkantoran pemerintahan kabupaten Jayapura.
“Terutama di jam-jam tidak ada aktivitas kantor, pengamanan harus lebih ketat. Bagi yang tidak berkepentingan jangan ada yang ada di lingkungan kantor, kecuali petugas jaga,” tegasnya.
Selain itu, diharapkan setiap dinas harus ada penjagaan dan tidak bergantung pada penjagaan yang ada.
“Saya mengharapkan semua OPD atur pengamanan kantornya masing-masing secara mandiri tanpa tergantung kepada penjagaan yang sudah ada.”
Purnomo mengatakan, hasil evaluasi sebelumnya juga sudah disampaikan untuk melakukan perbaikan-perbaikan.
“Hasil evaluasi yang lalu itu diantaranya perketat pengamanan kantor, kemudian pemasangan CCTV dan pergantian kabel-kabel jaringan listrik yang sudah tidak layak, serta penerangan lampu sisi luar komplek perkantoran dan penertiban pegawai yang masih ada dalam komplek perkantoran di luar jam kantor,” tandasnya.
Pj bupati minta pos penjagaan dengan dua poros itu juga harus ada pengawasan pihak kepolisian, selain Satpol PP.
“Selanjutnya jalan dengan dua pos penjagaan dari Satpol PP dan Polres di dalam komplek perkantoran, pergantian jaringan kabel instalasi dan CCTV, itu terkait penganggaran, penertiban ASN di luar jam kantor berhubungan dengan peran aktif pimpinan OPD, kalau pada akhirnya semua belum maksimal akan dievaluasi kembali terutama penjagaan kantor, dan pembuatan hidrant,” beber Triwarno.
Triwarno juga menyatakan, kasus ini harus diusut tuntas apa motif, dan siapa pelakunya.
“Motif dan aktor intelektualnya harus dungkap supaya tidak terulang,” ujarnya dengan tegas. []
