ADVERTORIALIntan Jaya BangkitPj Bupati Intan Jaya Diapresiasi Presiden Jokowi Saat Rakor di Istana Negara

Pj Bupati Intan Jaya Diapresiasi Presiden Jokowi Saat Rakor di Istana Negara

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Penjabat bupati kabupaten Intan Jaya Apolos Bagau menghadiri rapat koordinasi (Rakor) bersama presiden Indonesia Joko Widodo di istana negara, Jakarta, Senin (30/10/2023) kemarin.

Dalam Rakor itu, presiden Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta dihadiri 23 penjabat gubernur, 133 penjabat bupati, dan 37 penjabat walikota se-Indonesia.

Presiden Joko Widodo mendorong pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di pasar.

“Harus pantau harga riil di pasar, turun ke lapangan. Jika ada masalah, lakukan intervensi seperti tadi saya sampaikan, subsidi angkutan bisa dilakukan,” kata Joko Widodo, dilansir www.presidenri.go.id.

Baca Juga:  Pj Bupati Intan Jaya: Kami Hentikan Pembangunan Patung Tuhan Yesus dan Tidak Pernah Rekomendasikan Blok Wabu
Penjabat bupati Intan Jaya Apolos Bagau bersalaman dengan presiden Joko Widodo di istana negara, Jakarta, Senin (30/10/2023) kemarin, saat menghadiri rapat koordinasi (Rakor) bersama para penjabat kepala daerah se-Indonesia. (Ist)

Selain itu, presiden juga mendorong setiap daerah mengalokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat. Presiden yakin, pemberian bantuan tersebut akan sangat membantu masyarakat di daerah.

“Pemerintah kabupaten dan kota memberikan lima kilo gram, rampung kalau bareng-bareng seperti itu, rakyat itu adem. Dan, saya titip, yang dibeli produk dalam negeri, utamanya (produk) UMKM kita,” kata Jokowi.

Dalam hal reformasi birokrasi, kepala negara menekankan pentingnya menyederhanakan prosedur dan tata kelola khususnya dalam hal pelayanan perizinan bagi investor karena tentu saja investasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Presiden juga menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam memasuki tahun politik 2024. Selain wajib memberi dukungan finansial kepada lembaga penyelenggara (KPU) dan lembaga pengawas (Bawaslu), kepala daerah harus memastikan kenetralan setiap ASN,  juga disarankan mampu selesaikan setiap permasalahan yang ditimbulkan akibat pesta demokrasi.

Baca Juga:  Pj Bupati Intan Jaya dan Masyarakat Gelar Natal Tahun Baru Bersama di Kampung

Bersamaan itu juga program prioritas pemerintah seperti penurunan kemiskinan ekstrem, pemberantasan stunting, dan hilirisasi industri harus tetap mendapat perhatian serius dari masing-masing kepala daerah.

Hal menarik dalam pertemuan dengan para penjabat kepala daerah se-Indonesia, penjabat bupati Intan Jaya Apolos Bagau mendapatkan apresiasi dari presiden Jokowi usai Mendagri memaparkan kondisi Intan Jaya selama 10 bulan terakhir sejak dilantik.

Baca Juga:  Hilangkan Rasa Takut, Pj Bupati dan Rombongan Jalan Kaki di Sekitar Kota Sugapa

Presiden Jokowi memberikan apresiasi karena mampu bekerja semaksimal mungkin dalam menjaga stabilitas dan menata kembali ASN, keamanan, dan sosial masyarakat di kabupaten Intan Jaya .

“Pesan hikmah saya terima dari bapak presiden Jokowi saat rakor di istana negara, seketika bapak Mendagri memberikan penjelasan mengenai Intan Jaya terkini 10 bulan terakhir, terutama keadaan ASN, situasi keamanan serta sosial masyarakat,” kata Apolos Bagau.

Mendapat apresiasi tersebut, Apolos Bagau di hadapan presiden menyatakan akan tetap menjalankan amanah dan arahan kepala negara dengan sebaik mungkin.

“Saya sampaikan di hadapan bapak presiden Jokowi, bahwa saya siap selesaikan amanah ini,” ujar Pj bupati Intan Jaya. []

Terkini

Populer Minggu Ini:

Mahasiswa Nduga se-Indonesia Sikapi Konflik Pemilu di Distrik Geselema

0
“Yang terjadi di lapangan ternyata prinsip-prinsip demokrasi tidak berjalan baik sesuai dengan harapan masyarakat Nduga. Seperti terjadi dalam pesta demokrasi berupa pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilihan legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRP, dan DPRK). Proses pemilihannya berubah jadi konflik. Situasi kabupaten Nduga tidak kondusif karena terjadi perang keluarga bertepatan dengan Pemilu serentak pada tanggal 14 Februari 2024 yang mana saat perhitungan suara dari distrik Geselema, dari hasil pemungutan suara salah satu caleg dari PSI unggul dibandingkan caleg dari partai Golkar,” bebernya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.