PartnersDi Tengah Rencana Perdebatan 12 RUU, Muncul Isu Dugaan Mosi Tidak Percaya...

Di Tengah Rencana Perdebatan 12 RUU, Muncul Isu Dugaan Mosi Tidak Percaya Terhadap Pemerintah  

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Di tengah meningkatnya dugaan akan adanya mosi tidak percaya, Kantor Ketua Parlemen mengkonfirmasi kepada Daily Post Vanuatu kemarin bahwa tidak ada mosi tidak percaya yang secara resmi diajukan.

Kantor Ketua Parlemen juga mengkonfirmasi bahwa ada 12 RUU Pemerintah yang dijadwalkan untuk diperdebatkan dalam Sesi Biasa Parlemen ke-2, yang dimulai pagi ini.

Ada dugaan bahwa sekelompok Anggota Parlemen (MP) saat ini sedang melakukan diskusi, negosiasi, dan persiapan untuk mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri (PM) yang baru saja terpilih, Charlot Salwai. Diduga kelompok anggota parlemen ini terdiri dari anggota oposisi saat ini dan beberapa anggota parlemen pemerintah.

Seorang warga negara Vanuatu yang tinggal di ibukota menginformasikan kepada Vanuatu Daily Post bahwa seorang kerabatnya yang saat ini sedang belajar di negara Pasifik terdekat menyaksikan pertemuan sambil minum kopi antara anggota parlemen Oposisi dan Pemerintah.

Baca Juga:  ANZ Mengantisipasi Pertumbuhan Populasi Fiji Seiring Melambatnya Migrasi Ke Luar Negeri

Dia juga menyebutkan bahwa dia mengetahui adanya pertemuan serupa antara oposisi dan beberapa anggota parlemen pemerintah yang diadakan secara lokal.

Dalam kurun waktu hanya satu tahun dalam badan legislatif saat ini, Vanuatu telah menyaksikan dua mosi tidak percaya, yang mengakibatkan pergantian pemerintahan.

Setelah pemilu sela pada tahun 2022, Parlemen memilih anggota parlemen Ismael Kalsakau, Presiden Union of Moderate Parties (UMP), sebagai PM baru setelah sebuah nota yang ditandatangani di Aquana Resort antara delapan partai politik.

Pada saat itu, Bapak Kalsakau menekankan pentingnya solidaritas dan kepercayaan sebagai kunci untuk mempertahankan pemerintahan yang stabil.

Pada tanggal 26 Mei 2023, Kalsakau melakukan perubahan besar dalam pemerintahannya dengan memberhentikan Sato Kilman sebagai Deputi Perdana Menteri (DPM) dan Menteri Pertanahan, dan menunjuk Jotham Napat, Presiden Partai Pemimpin Vanuatu (LPV), sebagai penggantinya.

Pada tanggal 4 September 2023, Tuan Kilman membalas dengan menggulingkan Tuan Kalsakau dan menjadi Perdana Menteri yang baru.

Baca Juga:  Referendum Vanuatu Berupaya Menanamkan Stabilitas Setelah Pemerintahan Terbuka

Namun, masa jabatannya sebagai kepala pemerintahan tidak lama, hanya berlangsung selama 34 hari.

Pada tanggal 25 September, Tuan Salwai mengajukan mosi tidak percaya terhadapnya, dan mengambil alih posisi PM pada tanggal 6 Oktober 2023.

Jika tuduhan mosi tidak percaya saat ini terjadi, Vanuatu akan menyaksikan PM keempatnya dalam satu tahun masa jabatan legislatif ini.

Kalsakau, Wakil Ketua Parlemen Pertama saat ini, menyatakan dalam konferensi pers media sebelumnya di tengah-tengah mosi tidak percaya terhadap Kilman bahwa mereka berniat untuk tetap berada di pemerintahan hingga pemilihan umum berikutnya pada tahun 2026, tanpa ada niat untuk membubarkan parlemen.

Para pengamat politik berpendapat bahwa jika tuduhan-tuduhan ini terbukti benar, mungkin akan menjadi kepentingan terbaik bagi negara bagi Tuan Salwai, melalui Dewan Menteri (COM), untuk meminta pembubaran parlemen dan membiarkan rakyat memilih anggota parlemen yang baru. Mereka berpendapat bahwa krisis politik yang sedang berlangsung memberikan alasan yang sah bagi pemerintah saat ini untuk mengajukan permintaan tersebut kepada Presiden Republik Vanuatu, Nikenike Vurobaravu.

Baca Juga:  Pihak Oposisi Mempersoalkan Status Pemerintah Persatuan Nasional

Kelompok pengamat politik lainnya mengatakan bahwa satu lagi mosi tidak percaya dan pembubaran parlemen akan menambah tantangan yang ditimbulkan oleh bencana alam baru-baru ini, termasuk Topan Tropis (TC) Lola pada hari Rabu lalu dan topan kembar, TC Judy dan Kevin pada awal tahun ini, dan melabelinya sebagai “bencana buatan manusia di atas bencana alam”.

Mereka berpendapat bahwa mengganti pemerintahan dan membubarkan parlemen tidak pantas dilakukan pada saat masyarakat masih dalam masa pemulihan dari bencana-bencana ini.

Sejak dimulainya badan legislatif ini, banyak anggota parlemen yang terpilih di kepulauan ini telah menghabiskan lebih banyak waktu mereka di Port Vila, menggunakan hak konstitusional mereka untuk merumuskan mosi kepercayaan.

Terkini

Populer Minggu Ini:

Menteri Perempuan Fiji Lynda Tabuya Menyerukan Undang-Undang Online yang Lebih Kuat

0
"Dunia ini tidak adil dan sebagai perempuan dalam politik, kami menghadapi banyak ketidakadilan dan ketidakadilan. Namun saya pikir hal ini juga membuat kami lebih bertekad untuk berdiri dan didengar," tambahnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.