BeritaKPU Kabupaten Tambrauw Sosialisasikan 99 Hari Menuju Pemilu 2024

KPU Kabupaten Tambrauw Sosialisasikan 99 Hari Menuju Pemilu 2024

SORONG, SUARAPAPUA.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Tambrauw melakukan sosialisasi 99 hari menuju pemilihan umum (Pemilu) serentak 14 Februari 2024 kepada masyarakat di Tambrauw, Senin (6/11/2023).

Dari keterangan tertulis yang diterima suarapapua.com, sosialisasi 99 hari menuju Pemilu serentak dilakukan lembaga penyelenggara Pemilu bertempat di distrik Kebar, kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya.

Kegiatan sosialisasi dipimpin Septinus George Saa, ketua divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia (Sosdiklih, Parmas & SDM) KPU kabupaten Tambrauw.

Menurut George, sosialisasi juga telah dilakukan di beberapa distrik yang termasuk dalam rangkaian kegiatan sosialisasi. Antara lain distrik Miyah, distrik Ireres, distrik Senopi, distrik Menekar, dan terakhir di distrik Kebar.

Baca Juga:  Lima Komisioner KPU Deiyai Terpilih Dilantik, Pemilu Siap Diselenggarakan

Tujuan dari sosialisasi tersebut, kata George, untuk mengingatkan warga masyarakat di kabupaten Tambrauw bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024 atau 99 hari dari sekarang.

“Sosialisasi ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat tentang Pemilu 14 Februari 2024. Kami sudah melakukan kegiatan serupa di beberapa distrik yang menjadi rute perjalanan sosialisasi KPU Tambrauw,” jelasnya.

George akui kegiatan sosialisasi tersebut mendapat dukungan dari Kepolisian Resort Tambrauw serta Panitia Pemungutan Suara (PPD) dari beberapa distrik yang turut hadir dan berdiskusi di distrik Kebar.

Dalam sosialisasi itu, seluruh warga masyarakat Tambrauw diingatkan agar menggunakan hak suaranya di tempat pemungutan suara (TPS) sesuai dengan daftar pemilih tetap (DPT) yang telah ditetapkan.

Baca Juga:  Pergeseran Logistik Pemilu Untuk Kota Sorong Akan Dilakukan Pada H-1

Selanjutnya, KPU mengajak segenap warga agar memilih sesuai hati nurani karena masa depan masyarakat kabupaten Tambrauw sangat ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang akan terpilih untuk menjabat lima tahun.

“Masyarakat Tambrauw harus memilih sesuai hati nurani karena masa depan kabupaten lima tahun mendatang ada pada DPRD yang dipilih oleh masyarakat. Merekalah penentu pembangunan dan perubahan di kabupaten Tambrauw,” ujar George saat sosialisasi.

KPU juga menekankan masyarakat tak hanya fokus pada pemilihan anggota legislatif kabupaten Tambrauw saja, tetapi juga punya peran penting dalam pemilihan calon legislatif provinsi Papua Barat Daya, DPR RI dan DPD daerah pemilihan provinsi Papua Barat Daya.

Karena itu, masyarakat harus menyuarakan pendapat mereka karena setiap suara memiliki nilai penting dalam menentukan masa depan kabupaten Tambrauw. George pun optimis, Pemilu 2024 di kabupaten Tambrauw sukses terlaksana.

Baca Juga:  Jelang Pemilu, Pemerintah dan Masyarakat Lanny Jaya Gelar Doa Bersama

“Setiap warga masyarakat Tambrauw diharapkan menyuarakan pendapatnya karena setiap suara memiliki nilai penting dalam menentukan nasip lima tahun mendatang di kabupaten Tambrauw, provinsi Papua Barat Daya, dan Indonesia. Saya yakin pemilu di Tambrauw dapat berjalan dengan aman dan lancar,” imbuh George.

Senada, Izak Bofra, komisioner kabupaten KPU Tambrauw, mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Pemilu 14 Februari 2024.

“Partisipasi masyarakat Tambrauw dalam Pemilu sangat penting karena tanpa keterlibatan masyarakat pemilihan pun tidak akan berjalan dengan baik,” kata Bofra. []

Terkini

Populer Minggu Ini:

Gawat! Di Mimika, 2.500 Ekor Babi Mati Terserang Virus ASF

0
“Hampir setiap hari babi-babi mati akibat terpapar virus ASF, sehingga kandangnya harus disterilkan untuk mencegah penularan lebih lanjut. Vaksinnya memang belum ada. Jadi, upaya memutus mata rantai penyebaran virus ASF di kabupaten Mimika harus terus dilakukan. Dan, itu yang kami dorong kepada para peternak agar harus berperan aktif,” kata drh. Sabelina Fitriani.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.