ArtikelPapua, Tanah Perebutan Bagi Semua Bangsa di Dunia

Papua, Tanah Perebutan Bagi Semua Bangsa di Dunia

Oleh: Yali Silak
*) Anak Asli Papua, Alumnus Universitas Papua (Unipa)

Papua dijuluki surga kecil yang jatuh ke bumi. Julukan ini kerap diungkapkan oleh setiap manusia di dunia ini, karena Papua memiliki kekayaan alam luar biasa, yakni hutan, emas, tembaga, minyak, dan keindahan laut yang begitu indah.

Papua seakan tanah perebutan dari berbagai negara di dunia, diantaranya Amerika Serikat, Portugis, Inggris, Jepang, China, Belanda, dan beberapa negara lainnya.

Bahkan di atas hasil kekayaan alam itu, kami masyarakat Papua sendiri hidup dalam kemiskinan. Entah karena hasil kekayaan kami dirampas oleh bangsa asing?

Menurut hemat penulis, semenjak Papua direbut oleh Indonesia dari tangan Belanda pada tahun 1969 sampai detik ini bangsa Papua sendiri bingung untuk melakukan segala hal di atas negerinya sendiri. Seolah-olah hidup dalam tekanan, mau melakukan sesuatu hal yang positif saja sangat susah. Manusia Papua bagaikan bayi yang diarahkan oleh ayah dan ibu. Mengapa saya katakan demikian? Karena melakukan apa saja harus ikuti maunya, semua yang dilakukan harus ikuti perintah seorang ayah dan ibu.

Baca Juga:  Musnahnya Pemilik Negeri Dari Kedatangan Bangsa Asing

Artinya bahwa kehidupan manusia Papua selalu hidup dalam ketekanan, trauma, dan takut kepada pemerintah Indonesia, TNI, Polri, dan orang-orang non Papua.

Beda dengan kehidupan bangsa Papua pada zaman Belanda. Semua serba bisa, melakukan apa saja, ada kebebasan untuk melakukan segala hal, hidup teratur, orang tua kami dididik  dengan benar, kesehatan terjaga. Namun setelah Papua dikuasai oleh Indonesia, seluruh kekayaan alam termasuk emas dikeruk dan dijual ke Amerika, minyak ke Inggris, kelapa sawit ke China. Lembaga pemerintahan dari atasan sampai bawahan dikuasai oleh orang-orang non asli Papua. Pengangguran asli Papua semakin bertambah.

Baca Juga:  Adakah Ruang Ekonomi Rakyat Dalam Keputusan Politik?

Setelah melihat persoalan ini, presiden Joko Widodo memberikan empat pemekaran provinsi baru yakni Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya. Namun semuanya sia-sia karena setahun lebih jalannya roda pemerintahan, semuanya dikuasai oleh non Papua, termasuk Sekda sampai kepala-kepala dinas, sekalipun banyak orang Papua yang mampu untuk duduk di kursi-kursi tersebut, tetapi semuanya karena diatur oleh kementerian dan ditunjuk langsung oleh Mendagri, sehingga OAP hanya duduk menjadi penonton di atas negerinya sendiri.

Sadar atau tidak, 5 sampai 10 tahun lagi tanah ini akan dikuasai oleh orang-orang non Papua.

Kami menyadari fakta ini. Kemungkinan buruk bakal terjadi beberapa tahun kemudian.

Oleh karena itu, mari generasi yang ada berpikir dengan sesuatu hal yang positif karena tahun depan akan ada pemilihan serentak. Maka, untuk untuk menentukan presiden besok, sebaiknya jangan pilih karena kepentingan partai politik, unsur paksaan dari pemimpin partai politik atau kepentinga kedudukan, tetapi pilihlah orang yang mengerti betul isi hati orang Papua agar mempertahankan ras dan tanah leluhur kita.

Baca Juga:  Kura-Kura Digital

Tuhan menciptakan kami di atas tanah ini untuk hidup tenang, menikmati hasil kekayaan kami sendiri. Kita harus belajar dari bangsa Israel. Mereka kendati hidup di gurun, tetapi untuk mempertahankan tanah leluhur mereka, rela mengorbankan jiwa mereka. Lantas, kenapa kita tidak?

Kita punya banyak kekayaan. Kita beda ras dengan teman-teman Nusantara lainnya. Oleh karenanya, mari saling kasih tahu satu sama lain, pertahankan identitas kita, pertahankan tanah leluhur kita, adat istiadat kita, hutan kita, alam kita, dan biarlah seluruh bangsa-bangsa di dunia ini gelisah sampai Papua merdeka dan Tuhan datang yang kedua kalinya. (*)

Terkini

Populer Minggu Ini:

Ribuan Data Pencaker Diserahkan, Pemprov PBD Pastikan Kuota OAP 80 Persen

0
“Jadi tidak semua Gubernur bisa menjawab semua itu, karena punya otonomi masing-masing. Kabupaten/Kota punya otonomi begitu juga dengan provinsi juga punya otonomi. Saya hanya bertanggung jawab untuk formasi yang ada di provinsi. Maka ini yang harus dibicarakan supaya apa yang disampaikan ini bisa menjadi perhatian kita untuk kita tindaklanjuti. Dan pastinya dalam Rakor Forkopimda kemarin kita juga sudah bicarakan dan sepakat tentang isu penerimaan ASN ini,” ujarnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.