TIOM, SUARAPAPUA.com — Sejumlah hal dibicarakan dalam rapat konsolidasi pemerintah kabupaten Lanny Jaya bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kabupaten Lanny Jaya, Selasa (5/12/2023).
Petrus Wakerkwa, pelaksana harian (Plh) bupati Lanny Jaya, mengatakan, rapat ini membahas tahapan-tahapan Pemilu 2024 termasuk sejumlah hal teknis dalam menyukseskan pesta demokrasi tahun depan.
Ditegaskan, caleg berstatus ASN dan kepala kampung yang mencalonkan di Pemilu 2024 agar segera mengundurkan diri sebelum ada sanksi berat.
“Kami panggil semua ASN dan kepala kampung yang sedang caleg. Pemerintah pasti segera tindak lanjuti untuk klarifikasi,” ujar Petrus.
Plh bupati Lanny Jaya menyatakan, pihaknya terus berupaya bersama seluruh komponen masyarakat, Polri, TNI, KPU, Bawaslu sampai tingkat distrik dan kampung bisa kawal dalam penyelenggaraan Pemilu agar proses pemilihan bisa berlangsung dengan aman seperti tahun sebelumnya.
“Konsolidasi dengan semua pihak tetap kami lanjutkan. Sebab pesta demokrasi harus terlaksana dengan lancar dan dalam keadaan aman, kondusif,” harap Wakerkwa.
Selain itu, para pimpinan OPD diminta maksimalkan penyerapan anggaran.
“Maksimalkan penggunaan anggaran. Akhir tahun ini jangan sampai kita terlambat laporan dan kena sanksi,” pintanya.
Dalam rapat konsolidasi itu, Aminastri Kogoya, ketua KPU kabupaten Lanny Jaya, mengemukakan sejumlah persiapan yang hingga kini telah dilakukan.
“Banyak proses dan tahapan yang telah kami kerjakan. Dan kami akan lanjutkan lagi tahapan-tahapan berikutnya sampai pada hari pemungutan suara 24 Februari 2024,” jelasnya.
Kata Aminastri, salah satu hal penting yang akan dilakukan yakni membekali badan adhoc untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024.
“Tentunya bagaimana cara kami akan memberikan pemahaman-pemahaman kepada penyelenggara tingkat bawah yaitu PPD dan PPS supaya pada saat Pemilu mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku.”
Aminastri mengatakan, “Pemilu tahun depan berbeda dengan yang lalu-lalu. Tahun 2024, pemilihannya serentak untuk presiden, DPR RI, DPD RI, DPR provinsi dan DPR kabupaten/kota akan dilaksanakan dalam satu hari.”
KPU berharap, tidak ada kendala dalam seluruh tahapan hingga Pemilu 2024 dapat dilaksanakan dengan aman.
“Harapan kami, Pemilu 2024 berjalan dengan aman baik tanpa ada konflik,” ujar Aminastri.
Sementara itu, Dujan Kogoya, ketua Bawaslu kabupaten Lanny Jaya, mengapresiasi komitmen pemerintah daerah mendukung “pekerjaan besar” dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024.
Dujan juga berterima kepala Plh bupati Lanny Jaya yang menginisiasi pertemuan ini sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Dari Bawaslu dan KPU ada beberapa program dan tahapan yang kami sampaikan, termasuk yang belum dilakukan. Supaya ini diketahui bersama,” kata Dujan.
Pertemuan tersebut juga bagian dari sosialisasi terkait netralitas ASN. Selain itu, membicarakan sejumlah perkembangan dan upaya antisipasi konflik kepentingan.
Karena itu, Bawaslu dan KPU berharap pertemuan seperti ini sangat penting sebagai bagian dari koordinasi sekaligus membuka informasi publik agar setiap tahapan dapat diketahui bersama.
Penyelenggara dan pengawas berharap dalam setiap tahapan dikoordinasikan dengan sejumlah pihak terkait, terutama pemerintah daerah.
“Dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024, ASN diwajibkan netral. Begitupun caleg yang berstatus ASN dan kepala kampung, sesuai aturan, sudah harus mengundurkan diri.”
Rapat konsolidasi yang digelar di aula kantor bupati Lanny Jaya di Tiom, dihadiri pimpinan OPD di lingkungan pemerintah kabupaten Lanny Jaya, pihak TNI, Polri, dan lembaga masyarakat adat (LMA). []
