SENTANI, SUARAPAPUA.com — Rapat pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat provinsi Papua dan rapat koordinasi pengawasan daerah provinsi Papua tahun 2023 digelar di kota Sentani, kabupaten Jayapura, Papua, Rabu (6/12/2023).
Kegiatan bertema “Akselerasi percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan” yang dilaksanakan di salah satu hotel di kota Sentani dihadiri oleh delapan kabupaten dan satu kota.
“Mencerminkan pentingnya tekad yang kuat untuk menindaklanjuti semua temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan karena memiliki dampak yang nyata dan positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota,” sambutan penjabat gubernur Papua Dr. M. Ridwan Rumasukun yang dibacakan staf ahli gubernur Papua, Elsye Penina Rumbekwan, Rabu (6/12/2023).
Dijelaskan, tujuan rapat ini disamping sebagai wadah untuk membangun sinergi dengan inspektorat kabupaten/kota, juga menuntaskan semua tindak lanjut temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan inspektorat provinsi Papua.
“Tujuannya untuk menyelesaikan semua tindak lanjut temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan inspektorat provinsi Papua, dan melalui rapat ini juga diharapkan akan tersusun program kerja pengawasan tahunan (PKPT) provinsi yang selaras dengan program kerja pengawasan tahunan kabupaten/kota,” jelasnya.
Elsye juga mengapresiasi inspektorat provinsi Papua yang telah menyelenggarakan rapat pemutakhiran.
“Saya mengapresiasi inspektorat provinsi Papua yang telah menyelenggarakan kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat provinsi Papua dan rapat koordinasi pengawasan daerah provinsi Papua tahun 2023. Ini merupakan salah satu wujud peran inspektorat sebagai unit yang bertugas membantu gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di provinsi Papua.”
Kata Elsye, tindak lanjut temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan akan memberikan dampak positif untuk terselenggaranya pemerintahan yang baik dibayangkan bagaimana sulitnya menindaklanjuti suatu temuan dan rekomendasi yang telah berlangsung beberapa tahun.
“Oleh karena itu, tindak lanjut temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi suatu keharusan yang tidak bisa dielakkan lagi. Tindak lanjut temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan salah satu indikator untuk mengetahui akuntabilitas suatu pemerintah daerah. Semakin aktif suatu pemerintah daerah menindaklanjuti setiap temuan dan rekomendasi, maka dapat dipastikan pemerintahan tersebut semakin baik,” tuturnya.
Berbeda dengan pemerintah daerah yang kurang bahkan tidak aktif menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan, kata Elsye, tentu akan berkorelasi pula dengan lemahnya tata kelola pemerintahan.
“Mengingat pentingnya tindak lanjut temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan dimaksud, maka diperlukan tekad, komitmen dan sinergi yang kuat oleh segenap pemangku kepentingan,” ujar Rumbekwan.
Untuk itu, semua pemangku kepentingan baik provinsi, kabupaten dan kota diminta menindaklanjuti temuan tersebut.
“Saya mengajak kepada kita semua baik di tingkat provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota serta semua stakeholder terkait untuk bersama-sama bersinergi menindaklanjuti setiap temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan. Tanpa komitmen dan sinergi yang kuat, maka menjadi sulit untuk melaksanakannya. Demikian halnya rapat koordinasi pengawasan daerah yang bertujuan untuk menyusun program kerja pengawasan tahunan yang tidak hanya mencerminkan visi dan misi pengawasan daerah, tetapi juga sejalan dengan arah kebijakan nasional dan provinsi,” ungkapnya.
Program kerja yang terstruktur dan terukur akan menjadi landasan bagi pelaksanaan pengawasan yang efektif, responsif terhadap dinamika lingkungan dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintahan.
“Selain itu, rapat ini juga menjadi forum yang tepat untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa pengawasan yang efektif bukan hanya tanggung jawab dari satu pihak, tetapi merupakan hasil dari kerja sama seluruh stakeholder, saling koordinasi, bertukar informasi, dan kolaborasi antar instansi menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai hasil pengawasan yang optimal,” ungkapnya.
Rapat tersebut diharapkan tidak sekadar rutinitas semata.
“Saya berharap rapat ini tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan provinsi Papua yang berintegritas, transparan, berkualitas guna mewujudkan Papua good governance. Saya sampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah berkenan membagi ilmu dan informasinya kepada para peserta, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur inspektorat,” imbuh Rumbekwan.
Selain kabupaten Jayapura sebagai tuan rumah, rapat ini dihadiri delapan kabupaten/kota lainnya. Masing-masing kota Jayapura, Keerom, Sarmi, Mamberamo Raya, Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan kabupaten Waropen. []
