JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Yahukimo dalam rangka menyongsong Natal dan memperingati hari HAM se-Dunia, pihaknya gelar ibadah syukur dan kegiatan mimbar bebas. Kegiatan itu dilaksanakan di Dekai, Ibu kota Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan pada, Minggu (10/12/2023).
Yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah rakyat Papua dari 7 suku di Kabupaten Yahukimo.
Leo Giban, Ketua Nieuw Guinea Raad (NGR) daerah Yahukimo dalam orasi politiknya menyatakan bahwa “sejarah adalah masa lalu dan hari ini adalah hari yang nyata di depan kita, maka bersatulah untuk Papua dan keselamatan rakyat Papua,” ujar Giban.
Nifal Enggalim, Sekretaris KNPB Wilayah Yahukimo mewakili Badan Pengurus KNPB Wilayah Yahukimo menyatakan bahwa hal penting dalam perjuangan pembebasan tanah dan rakyat Papua adalah persatuan.
“Maka bersatulah dari sekarang hingga untuk selamanya. Agenda politik KNPB tetap pada Mogok Sipil Nasional [MSN] sebagai batu loncatan untuk menuju revolusi demokratis, maka rakyat Yahukimo harus mempersiapkan diri lebih utama sebelum berhadapan dengan musuh,” tukasnya.
Ia juga atas nama KNPB Wilayah Yahukimo menyerukan kepada rakyat Papua di Yahukimo agar tidak mudah terhasut dalam situasi konflik bersenjata yang terjadi selama ini.
Dalam orasinya, pihak KNPB juga mengangkat kasus kekerasan seksual disertai kekerasan terhadap dua ibu rumah tangga yang diketahui sebagai pengungsi di Yahukimo, yang hingga saat ini belum ada kejelasan hukum bagi korban.
Selain itu penembakan warga sipil dalam aksi demonstrasi tahun 2021 dan tahun 2022 di Yahukimo yang hingga hari ini belum pernah dilakukan penyelidikan. Penyelidikan ini penting agar pelakunya diadili agar memberikan rasa keadilan bagi rakyat Papua dan khususnya keluarga korban.
“Semua kekerasan negara dan pelanggaran HAM Papua terkesan sengaja diabaikan oleh negara dengan tujuan orang asli Papua punah secara masif, sistematis dan terstruktur,” ujarnya.
Dikatakan, pada tahun 2023, ada delapan daerah yang menjadi sasaran aparat militer, yang menyebabkan masyarakat sipil mengungsi ke hutan, terutama di Nduga, Intan Jaya, Puncak, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Mimika, Maybrat dan Yapen.
“Akibat dari sejumlah operasi militer menyebabkan banyak korban rakyat sipil yang mengarah ke pelanggaran HAM.”
