JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Aksi saling serang lantaran tindakan curang demi kepentingan politik kelompok tertentu pada pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2024 di distrik Geselema, kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, disesalkan mahasiswa Nduga se-Indonesia. Kasusnya diminta segera ditangani agar tidak korbankan seluruh masyarakat sipil di kabupaten Nduga.
Keprihatinan dan sikap tegas mahasiswa Nduga se-Indonesia mengemuka dalam pertemuan zoom, Jumat (16/2/2024) menyikapi situasi daerah pasca pemungutan suara dari distrik Geselema pada Rabu (14/2/2024) lalu.
Hasil zoom mengerucut pada beberapa poin pernyataan sikap pelajar dan mahasiswa Nduga se-Indonesia yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nduga se-Indonesia (IPMNI) wilayah Indonesia Barat.
“Pada Pemilu 2024 terjadi bukan perang partai karena berubah jadi perang keluarga yang berbeda partai. Mereka satu distrik Geselema. Kejadian itu kami harus sikapi agar segera dihentikan untuk selamatkan rakyat Nduga,” ujar Laorens Kerebea, koordinator IPMNI DPW Indonesia Barat kepada suarapapua.com, Sabtu (17/2/2024) malam.
Pada saat pemilihan berlangsung, kata Kerebea, ternyata sarat dengan berbagai kecurangan yang mencerminkan buruknya demokrasi di Indonesia tepatnya di kabupaten Nduga.
Demokrasi yang dianut negara Indonesia menginginkan terciptanya suatu pemerintahan yang didukung rakyat dan mengedepankan aspirasi dan kepentingan rakyat, namun menurutnya, berbeda dengan kondisi objektif di kabupaten Nduga terutama suara dari distrik Geselema berujung konflik.
“Yang terjadi di lapangan ternyata prinsip-prinsip demokrasi tidak berjalan baik sesuai dengan harapan masyarakat Nduga. Seperti terjadi dalam pesta demokrasi berupa pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilihan legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRP, dan DPRK). Proses pemilihannya berubah jadi konflik. Situasi kabupaten Nduga tidak kondusif karena terjadi perang keluarga bertepatan dengan Pemilu serentak pada tanggal 14 Februari 2024 yang mana saat perhitungan suara dari distrik Geselema, dari hasil pemungutan suara salah satu caleg dari PSI unggul dibandingkan caleg dari partai Golkar,” bebernya.
Dijelaskan, dari hasil tersebut terjadi perdebatan yang panjang mengakibatkan penundaan untuk dilanjutkan perhitungan suara pada 15 Februari 2024.
“Karena Golkar tidak menerima hasil tersebut, sehingga memicu tindakan kekerasan berencana yang mengakibatkan salah satu mahasiswa studi akhir meninggal dunia dan dua orang lainnya mengalami luka-luka kritis. Atas kejadian tersebut perang terus berlanjut sampai saat ini.”
Laorens juga minta seluruh pelajar dan mahasiswa Nduga, kaum intelektual, pemerintah daerah, tokoh agama, pemuda, tokoh perempuan dan semua ASN yang ada di Keneyam tetap berdiri indepeden di tengah-tengah masyarakat demi penyelesaian segera dilakukan.
“Perang keluarga ini harus segera selesai sebelum menyebar ke distrik-distrik lain. Tangkap dan proses hukum pelaku utama,” ujarnya.
Sikap sama ditegaskan Welinus Nirigi, pengurus IPMNI wilayah Indonesia Barat.
“Semua yang terlibat dengan kepentingan politik harus bertanggungjawab karena sudah mengorbankan masyarakat kabupaten Nduga,” ujar Welinus.
Menanggapi persoalan tersebut, pelajar dan mahasiswa Nduga se-Indonesia wilayah Indonesia Barat menyampaikan beberapa pernyataan sikap.
- Kami pelajar dan mahasiswa Nduga mendesak penjabat gubernur provinsi Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.Ip, M.PA segera ke Keneyam, ibu kota kabupaten Nduga, untuk menyelesaikan konflik horizontal yang sedang berlangsung
- Penjabat bupati kabupaten Nduga Drs. Edison Gwijangge dan komisioner KPU kabupaten Nduga segera mendesak penjabat gubernur Papua Pegunungan guna membentuk tim dan menyelesaikan konflik horizontal yang terjadi di Keneyam.
- Kami pelajar dan mahasiswa Nduga yang tergabung dalam organisasi IPMNI mendesak Kapolres Nduga segera hentikan konflik horizontal, sebaliknya jangan buka ruang dan biarkan perang saudara terus berlanjut.
- Kami menuntut segera memproses pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini.
- Menuntut segera memberhentikan pelaku Ikabus Gwijangge, SE dari jabatannya sebagai ketua DPRD kabupaten Nduga dan kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Nduga Lambani Gwijangge, karena telah melakukan pelanggaran berat.
- Menuntut segera coret pelaku ketua DPRD Nduga dari keanggotaan partai Golkar, karena telah menyebabkan konflik horizontal dan jatuh korban nyawa.
- Ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dan ketua umum partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto segera bertanggungjawab atas perang saudara yang berlangsung di Keneyam, Nduga.
Di poin delapan ditegaskan, “Mahasiswa kabupaten Nduga yang tergabung dalam organisasi IPMNI harus independen merespons situasi di kabupaten Nduga hari ini tanpa melibatkan diri dalam konflik horizontal tersebut.”
Sebelumnya, Polda Papua merilis kasus perselisihan antarwarga telah ditangani Polres Nduga.
Laporan Polres Nduga menyebutkan kasus perselisihan dipicu oleh ancaman terhadap kepala distrik Geselema pada Kamis (15/2/2024) sekitar Pukul 14.30 WIT.
“Peristiwa dimulai saat tengah dilakukan perhitungan suara dari distrik Giselema, dan pembagian suara untuk tiga caleg telah disepakati. Tetapi situasi memanas ketika kepala distrik mendapat ancaman dari kepala Dinas Bencana Alam yang memicu keributan dan saling serang antara kedua kubu,” kata Kapolres Nduga, AKBP Vinsensius Jimmy Parapaga.
Dalam peristiwa itu, lapor Kapolres Nduga, tiga orang korban. Satu meninggal dunia, dan dua lainnya luka-luka terkena panah.
Proses penyelidikan tengah dilanjutkan Polres Nduga untuk mengungkap akar permasalahan dan memproses siapapun yang terlibat sekaligus bertanggungjawab atas kejadian tersebut. []
