PolhukamHAMSoal Pembentukan Koops Habema, Usman: Pemerintah Perlu Konsisten Pada Ucapan dan Pilihan...

Soal Pembentukan Koops Habema, Usman: Pemerintah Perlu Konsisten Pada Ucapan dan Pilihan Kebijakan

Editor :
Admin

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Usman Hamid, Direktor Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia mengatakan pemerintah Indonesai perlu konsisten dengan ucapan dan pilihan kebijakan atas persoalan di Tanah Papua.

“Pemerintah perlu konsisten pada ucapan-ucapan serta pilihan kebijakannya. Selama ini Pemerintah selalu katakan akan memilih jalan non-militer dalam menyelesaikan konflik di Papua. Karena itu orang asli dan masyarakat Papua menantikan realisasi ucapan dan janji kebijakan berbasis jalan penyelesaian damai,” kata Usman kepada suarapapua.com melalui pesan elektronik, Jumat (1/3/2024).

Baca Juga:  Dua Anak Diterjang Peluru, Satu Tewas, Satu Kritis Dalam Konflik di Intan Jaya

Pernyataan Usman menanggapi pembentukan Komando Operasi (Koops), Harus Berhasil Maksimal (Habema) oleh Panglima TNI belum lama ini.

Kata Usman, “upaya dialog harus diutamakan. Kasus-kasus Hak Asasi Manusia (HAM) harus diselesaikan dengan keadilan berbasis korban.”

Ia juga meminta agar sandera Pilot Philips asal Selandia Baru yang disandera pihak TPNPB Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Nduga segera dibebaskan.

Baca Juga:  Konflik Horizontal di Keneyam Masih Berlanjut, Begini Tuntutan IPMNI

“Sandera harus dibebaskan tanpa menimbulkan jatuh korban,” pungkasnya.

Sebelumnya, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto membentuk Komando Operasi (Koops) Harus Berhasil Maksimal (Habema) untuk menangani konflik di Papua.

Dalam konteks ini, strategi yang diterapkan pihaknya di Papua menggunakan pendekatan smart power yang berkombinasi dari soft power, hard power dan diplomasi militer.

Baca Juga:  Kepala Suku Abun Menyampaikan Maaf Atas Pernyataannya yang Menyinggung Intelektual Abun

Terkini

Populer Minggu Ini:

Dukcapil Intan Jaya akan Lanjutkan Perekaman Data Penduduk di Tiga Distrik

0
“Untuk distrik Tomosiga, perekaman akan dipusatkan di Kampung Bigasiga. Sedangkan untuk Ugimba akan dilakukan di Ugimba jika memungkinkan. Lalu distrik Homeyo perekaman data penduduk akan dilakukan di Kampung Jombandoga dan Kampung Maya,” kata Nambagani.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.