JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Usman Hamid, Direktor Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia mengatakan pemerintah Indonesai perlu konsisten dengan ucapan dan pilihan kebijakan atas persoalan di Tanah Papua.
“Pemerintah perlu konsisten pada ucapan-ucapan serta pilihan kebijakannya. Selama ini Pemerintah selalu katakan akan memilih jalan non-militer dalam menyelesaikan konflik di Papua. Karena itu orang asli dan masyarakat Papua menantikan realisasi ucapan dan janji kebijakan berbasis jalan penyelesaian damai,” kata Usman kepada suarapapua.com melalui pesan elektronik, Jumat (1/3/2024).
Pernyataan Usman menanggapi pembentukan Komando Operasi (Koops), Harus Berhasil Maksimal (Habema) oleh Panglima TNI belum lama ini.
Kata Usman, “upaya dialog harus diutamakan. Kasus-kasus Hak Asasi Manusia (HAM) harus diselesaikan dengan keadilan berbasis korban.”
Ia juga meminta agar sandera Pilot Philips asal Selandia Baru yang disandera pihak TPNPB Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Nduga segera dibebaskan.
“Sandera harus dibebaskan tanpa menimbulkan jatuh korban,” pungkasnya.
Sebelumnya, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto membentuk Komando Operasi (Koops) Harus Berhasil Maksimal (Habema) untuk menangani konflik di Papua.
Dalam konteks ini, strategi yang diterapkan pihaknya di Papua menggunakan pendekatan smart power yang berkombinasi dari soft power, hard power dan diplomasi militer.
