BeritaSuara MahasiswaPemkab Yahukimo dan PGGJ Diminta Perhatikan Keamanan Warga Sipil

Pemkab Yahukimo dan PGGJ Diminta Perhatikan Keamanan Warga Sipil

Editor :
Elisa Sekenyap

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Yahukimo (IPMY) Koordinator Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mendesak Pemerintah daerah Yahukimo dan Persekutuan Gereja-Gereja Yahukimo (PGGY) untuk memastikan keamanan warga sipil di Yahukimo yang kurang nyaman.

Pernyataan ini disampaikan mahasiswa Yahukimo di Yogyakarta berdasarkan situasi yang terjadi belakangan ini di Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.

Baca Juga:  Mahasiswa Yahukimo di Yogyakarta Desak Aparat Hentikan Penangkapan Warga Sipil

Nius Itlay, Ketua IPMY Koordinator Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan kondisi keamanan di Yahukimo tidak kondusif.

“Kami melihat bahwa kondisi saat ini di Yahukimo tidak kondusif sehingga kami menuntut dan mendesak pemerintah daerah, terkhusus bupati dan wakil bupati perlu mengambil tindakan yang tegas agar warga sipil di sana dapat beraktifitas dengan baik tanpa ada tekanan dari aparat,” ujar Itlay di Asrama Yahukimo di Yogyakarta pekan ini.

Baca Juga:  Mahasiswa Papua di Sulut Akan Gelar Aksi Damai Peringati Hari Aneksasi

Senada disampaikan Setayus Yalak, salah satu mahasiswa Yahukimo di Yogyakarta bahwa pihaknya minta kepada pihak Pemerintah Yahukimo untuk memperhatikan masyarakat sipil di sana.

“Dari apa yang kami ketahui dari kondisi di Yahukimo bahwa terjadi tekanan aparat kepada warga sipil di sana, sehingga kami minta kepada persekutuan gereja-gereja di Yahukimo dan pemerintah mengambil tindakan tepat untuk melihat rakyat di sana,” tukasnya.

Baca Juga:  IPMMO Jawa-Bali Desak Penembak Dua Siswa SD di Sugapa Diadili

“Sampai saat ini belum ada ketegasan terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sana. Tidak ada ketegasan dari pemerintah daerah Yahukimo. Kami minta untuk segera tangani.”

Terkini

Populer Minggu Ini:

DKPP Periksa Dua Komisioner KPU Yahukimo Atas Dugaan Pelanggaran KEPP

0
“Aksi ini untuk mendukung sidang DKPP atas pengaduan Gerats Nepsan selaku peserta seleksi anggota KPU Yahukimo yang haknya dirugikan oleh Timsel pada tahun 2023. Dari semua tahapan pemilihan komisioner KPU hingga kinerjanya kami menilai tidak netral, sehingga kami yang peduli dengan demokrasi melakukan aksi di sini. Kami berharap ada putusan yang adil agar Pilkada besok diselenggarakan oleh komisioner yang netral,” kata Senat Worone Busub, koordinator lapangan.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.