PANIAI, SUARAPAPUA.com — Program penanaman kopi yang dicanangkan pemerintah kabupaten Paniai dikeluhkan pengurus kampung yang menerima program tersebut untuk dilaksanakan di kampungnya.
Keluhan itu diutarakan para pengurus kampung, Kamis (1/8/2019) lalu, di Bank Papua cabang Enarotali, Paniai, setelah mengetahui terjadi pemotongan dana sebesar Rp71.600.000 per kampung untuk program penanaman kopi dari dana desa tahap satu yang mau diterima.
Dari 2016 kampung yang ada, hanya tiga kampung yang tidak ikut program tersebut, selebihnya sebanyak 213 kampung ikut menerima program penanaman kopi.
Hampir semua pengurus kampung berpendapat sama. Mereka mengatakan karena dana yang dipotong terlalu besar, baiknya Pemda Paniai pakai saja dana desa.
“71 juta lebih ini terlalu besar sekali. Kalau seperti begini Pemda pakai saja dana desa,” kata salah satu kepala kampung di tengah kerumunan rekan-rekannya.
Hal itu, katanya, karena ada pemotongan lagi untuk pajak dari tiap program kerja yang akan dikerjakan di kampung.
“Sekarang coba hitung sisanya berapa. Ini dana terlalu kecil. Parah sekali,” ucapnya.
Bersamaan, salah satu kepala kampung mengaku jika mengetahui akan demikian, dari awal akan ditolak.
“Waktu sosialisasi program ini, Pemda jelaskan yang enak-enak saja. Pemda tidak sebut besar dana yang akan dipotong dari dana desa. Makanya waktu itu kami terima. Kalau saja tahu kayak begini, pasti kami tolak,” ujarnya.
Kepala kampung lainnya menambahkan, apabila di tahap kedua dan tiga masih begitu, dana desa tidak akan diterima.
“Biar Pemda Paniai yang kerjakan semua program dana desa di kampung. Kami nonton saja,” ucapnya kesal.
Terkait itu, tokoh pemuda Paniai, Yunus Gobai, mengatakan dana yang dipotong untuk program penanaman kopi, sangat tidak wajar.
“Karena terlalu besar dana yang dipotong. Itu akan mengganggu program kerja para pengurus kampung di kampung,” ujarnya kepada suarapapua.com, Jumat (2/8/2019) lalu.
Sehingga menurut Yunus, jika nanti kegiatan dana desa tidak dikerjakan baik oleh pengurus kampung, Pemda Paniai tidak boleh menyalahkan.
“Ya, karena Pemda sudah kurangi dana kegiatan mereka. Di sisi ini Pemda harus pikir baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, mestinya dana untuk program kopi tidak semua ditanggung dari dana desa. Harus ada dari alokasi dana Pemda juga.
“Ini supaya imbang. Karena program ini programnya Pemda, jadi harus Pemda juga tanggung salurkan dana. Jangan semua dari dana desa meskipun itu termasuk program inovasi desa. Salah kalau Pemda berpikir seperti itu,” tukasnya.
Pewarta: Stevanus Yogi
Editor: Arnold Belau
