BeritaBLT di Jayawijaya Dipastikan Cair 26 Mei 2020

BLT di Jayawijaya Dipastikan Cair 26 Mei 2020

WAMENA, SUARAPAPUA.com— Kepalah Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wamena, Eko, mengatakan dana desa akan cair dalam waktu dekat setelah libur lebaran karena semua berkas untuk pencairan dana tahap pertama suda dimasukan oleh semua kepala kampung.

Dana sebanyak 35 persen dari jumlah dana kampung akan di jadikan sebagai dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat.

Baca Juga:  Pencaker Palang Kantor Gubernur Papua Barat Daya

“Dana desa Kabupaten Jayawijaya berkasnya sudah masuk ke KPPN tanggal 20 Mey 2020. Suda kita cek persyaratanya dan sudah memenuhi semua,” kata Eko di Wamena belum lama ini.

Maka setelah libur lebaran kata Eko, bisa cair pada tanggal 26 Mei 2020. Sedangkan persyaratan yang memang secara rinci akan di pindahkan ke tahap tiga, agar tahap satu dan dua bisa cepat cair ke masyarakat.

Baca Juga:  Vince Tebay, Perempuan Mee Pertama Raih Gelar Profesor

Untuk penggunaannya kata Eko, akan digunakan untuk BLT kepada masyarakat, kemudian mekanismenya bukan kewenangan pihaknya di KPPN.

Sebelumnya, Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, Marthin Yogobi mewarning kepala kampung  yang kedapatan salah dalam menggunakan dana desa agar dilaporkan pada pihak kepolisian.

“Jangan diam kalau memang ada aparat kampung yang permainkan dana desa. Lapor saja ke polisi atau bupati,” ujar Yogobi di distrik Pisugi belum lama ini.

Baca Juga:  Badan Pelayan Baru Jemaat Gereja Baptis Subaga Wamena Terbentuk

 

Pewarta: Onoy Lokobal

Pewarta: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

Ribuan Data Pencaker Diserahkan, Pemprov PBD Pastikan Kuota OAP 80 Persen

0
“Jadi tidak semua Gubernur bisa menjawab semua itu, karena punya otonomi masing-masing. Kabupaten/Kota punya otonomi begitu juga dengan provinsi juga punya otonomi. Saya hanya bertanggung jawab untuk formasi yang ada di provinsi. Maka ini yang harus dibicarakan supaya apa yang disampaikan ini bisa menjadi perhatian kita untuk kita tindaklanjuti. Dan pastinya dalam Rakor Forkopimda kemarin kita juga sudah bicarakan dan sepakat tentang isu penerimaan ASN ini,” ujarnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.