PartnersPresiden Prancis Minta Menlunya untuk Menemukan Solusi Soal Kaledonia Baru

Presiden Prancis Minta Menlunya untuk Menemukan Solusi Soal Kaledonia Baru

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Menteri hubungan luar negeri Prancis yang baru, Jean Francois Carenco diberitahu Presiden Prancis agar ‘menemukan Solusi’ untuk kebuntuan soal status masa depan Kaledonia Baru.

Carenco memulai kunjungannya di pertemuan wilayah kepulaun Loyalitas, di sebelah barat daratan Kaledonia.

Ia disambut dengan cara adat Kanak, setelah itu rombongan menuju lokasi Tebing Easo, tempat wisata terbaik.

Baca Juga:  Ancaman Bougainville Untuk Melewati Parlemen PNG Dalam Kebuntuan Kemerdekaan

Anggota Kongres Wali Wahetra mengatakan pidato menteri menyebutkan bahwa hak berdaulat Kaledonia seperti yang tertulis dalam Konstitusi Prancis.

“Itu cukup positif, tetapi itulah tujuan pertemuan itu. Dia berbicara tentang hak penentuan nasib sendiri yang sangat saya hargai,” katanya.

“Dia juga mengatakan bahwa hal itu adalah hak yang tertulis dalam konstitusi yang tetap, yang akan tetap dan akan datang.”

Baca Juga:  Menteri Luar Negeri NZ Bertemu PM Baru Kepulauan Solomon Bahas Program Prioritas

“Tuan Carenco mengatakan dalam pidatonya bahwa Presiden Macron menyuruhnya untuk ‘menemukan solusi’ terbaik.”

Wali Wahetra juga mengatakan bahwa Carenco membahas menyebut bahwa Kaledonia Baru memiliki tanda-tanda identitas dan tanda-tanda kedaulatan, tetapi juga hak referendum.

Namun dia mengatakan bahwa partai-partai pro-kemerdekaan tidak merencanakan referendum lagi.

“Kami butuh dialog, karena partai-partai anti-kemerdekaan masih setuju dengan referendum yang telah terjadi Juli lalu, yang mana telah diusulkan oleh Tuan Lecornu.”

Baca Juga:  Kunjungan Paus ke PNG Ditunda Hingga September 2024

“Kami sama sekali tidak ada dalam agenda ini dan kami sama sekali tidak menginginkan referendum lain.”

 

Editor: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pengusaha OAP Buka Palang Kantor 10 OPD Setelah Ada Kesepakatan

0
"Kami siap buka palang yang kami lakukan. Palang dibuka bukan hanya karena telah ada kesepakatan bersama pengusaha asli Papua, penjabat bupati Sorong, pimpinan OPD dan perwakilan MRP PBD dalam rapat tertutup. Tetapi kami buka palang ini karena kami juga mendukung pemerintah kabupaten Sorong dalam pelayanannya," kata Marko Vanbasten Kadakolo di depan kantor bupati Sorong, Senin (13/5/2024) sore.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.