PolhukamDemokrasiMasyarakat Enam Kampung Tuntut Kepala Distrik Sayosa Timur Diganti

Masyarakat Enam Kampung Tuntut Kepala Distrik Sayosa Timur Diganti

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Masyarakat enam kampung di distrik Sayosa Timur mendesak penjabat bupati Sorong, Papua Barat Daya, segera mengambil kebijakan tegas untuk ganti kepala distrik Sayosa Timur.

Desakan disampaikan saat aksi pemalangan jalan kampung Sailala, ibu kota distrik Sayosa Timur, dengan menancap kayu dan bambu serta mengikat kain merah, kemudian membentangkan baliho bertuliskan “Masyarakat distrik Sayosa Timur membawahi enam pemerintah kampung minta dengan tegas kehadiran bapak Pj Bupati Sorong dan Kabag Kepegawaian kabupaten Sorong harus turun langsung di distrik Sayosa Timur”.

Baca Juga:  Koalisi: Selidiki Penyiksaan Terhadap OAP dan Seret Pelakunya ke Pengadilan

Benatus Malamuk, penanggung jawab aksi, mengatakan, aksi tersebut mereka lakukan karena kepala distrik Sayosa tidak memperjuangkan tenaga honorer yang merupakan putra-putri distrik Sayosa Timur dalam pengangkatan ASN tahun 2017 dan 2018. Karena itu, penjabat bupati Sorong diminta segera ganti kepala distrik Sayosa Timur.

“Kepala distrik tidak memperjuangkan aspirasi masyarakat dari enam kampung. Maka itu, penjabat bupati harus segera ganti dia dengan pegawai lain,” ujar Malamuk melalui pesan tertulis yang diterima suarapapua.com, Minggu (7/5/2023).

Baca Juga:  Pertamina Pastikan Stok Avtur Tersedia Selama Arus Balik Lebaran 2024

Ditegaskan, pemalangan ruas jalan tidak akan dibuka hingga aspirasi masyarakat dari enam kampung di distrik Sayosa Timur ditanggapi oleh pemerintah kabupaten Sorong.

“Yang bisa buka palang itu pejabat bupati,” tegasnya.

Masyarakat distrik Sayosa Timur saat menggelar aksi, Jumat (5/5/2023). (Supplied for SP)

Tuntutan dari masyarakat enam kampung di distrik Sayosa kepada Pemkab Sorong untuk segera ganti kepala distrik itu diminta harus dilakukan sebelum memasuki tahun politik 2024.

“Kami hanya minta ganti kepala distrik secepatnya. Jangan tunggu tahun 2024. Tidak perlu tunda-tunda, cepat diganti. Itu saja tuntutan kami,” katanya.

Masyarakat enam kampung juga telah sepakat bersama jika tuntutan tidak dijawab, konsekuensinya tidak akan terlibat dalam Pemilu 2024.

Baca Juga:  Non OAP Kuasai Kursi DPRD Hingga Jual Pinang di Kota Sorong

“Kalau tuntutan masyarakat enam kampung ini tidak terjawab, yang jelasnya kami tidak ikut pesta demokrasi tahun 2024,” kata Benatus mengutip keputusan bersama.

Falen, pemuda distrik Sayosa Timur berharap pemerintah daerah segera memperhatikan pegawai honorer asal distrik Sayosa Timur untuk diakomodir dalam pengangkatan ASN.

“Kabag Kepegawaian segera mengangkat honorer di distrik Sayosa Timur pada tahun ini [2023],” ujarnya.

Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Simamora: Penting Mengajar Anak, Tetapi Juga Pembentukan Karakter

0
"Praktekan penerapan displin positif yang telah dipelajari terhadap anak-anak. Hadapi anak-anak dulu dengan sekarang berbeda maka pendekatan pun berbeda. Contohnya, jika anak terlambat masuk sekolah, jangan langsung suruh pulang."

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.