Blok Wabu - hasil pencarian

“Kami pemerintah bersama Forkopimda telah melakukan pertemuan di Nabire dan mengumumkan bahwa kita menghentikan pembangunan patung Yesus dan tolak eksploitasi Blok Wabu. Pertemuan hari ini adalah mendengar aspirasi dari masyarakat tentang Blok Wabu dan patung Yesus,” jelas Apolos Bagau.

“Ini titipan Tuhan untuk anak cucu kita. Oleh sebab itu, tidak usah panggil, tidak usah izinkan pengusaha-pengusaha atau perusahaan dari luar datang masuk ke Blok Wabu. Kita semua lindungi dan selamatkan potensi ini untuk masyarakat kita yang nikmati,” ujar Mesak Magai.

Penjabat Bupati Kabupaten Intan Jaya, Apolos Bagau, ST mengatakan, Pemkab Intan Jaya menghentikan pembangunan patung Tuhan Yesus. Hal ini dikemukakan usai melakukan rapat bersama Forkopimda Intan Jaya di Nabire, Papua Tengah, Senin, 22 Januari 2024.

“Dampaknya akan dirasakan oleh manusia dan alam Papua. Manusia yang mendiami wilayah Meepago dan seluruh kehidupan orang Papua di provinsi Papua Tengah harus diselamatkan. Kami sudah belajar dari PT Freeport. Jangan lagi ada investasi Blok Wabu. Semua sudah nyatakan tolak,” ujar Mario Hagimuni dari Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua Menolak Investasi Blok Wabu Intan Jaya, Selasa (16/1/2024) malam saat jumpa pers di Nabire.

“Semua ini karena emas! Karena kekayaan alam negara ini mengorbankan masyarakat sipil, di mana pemerintah biarkan masyarakat hidup di tempat-tempat pengungsian tanpa ada perhatian,” tukasnya melalui telepon seluler dari Manokwari, Papua Barat, Kamis (13/4/2023).

"Negara yang memiliki saham pun tidak peduli atas nasip masyarakat Papua. Sedangkan peran negara RI luput dari perhatian padahal banyak pelanggaran HAM," ujarnya.

DOGIYAI, SUARAPAPUA.com --- Dalam pertemuan dengan Amnesty International di Jakarta, Jumat (27/5/2022), Gubernur Papua Lukas Enembe menunjukkan surat penghentian sementara proses WIUPK (Wilayah Izin...

“Atas nama pemerintah provinsi Papua, saya mengapresiasi Amnesty International yang telah memberi perhatian pada Tanah Papua dan orang Papua. Ini penting untuk memahami lebih jauh situasi HAM di Intan Jaya,” kata Enembe saat menerima delegasi Amnesty International di kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Papua, Jakarta, Jumat (27/5/2022).

“Kami telah meminta agar rencana penambangan itu dihentikan sampai negara memperoleh persetujuan dari orang asli Papua,” kata Usman, Jumat (6/5/2022).

"Ada apa dengan pendropan pasukan militer di intan jaya dalam jumlah besar?. Korban dari semua kelompok sudah banyak dengan kebijakan militer oleh negara. Kenapa pemerintah pusat tidak mau evaluasi kebijakan militer ke daerah konflik ? Ada apa dengan kelompok TPN PB memilih lokasi perkampungan warga menjadi tempat operasi?" tanya Kadepa.