Emanuel Gobay - hasil pencarian

"Yang disayangkan pendropan pasukan melahirkan pelanggaran. Pelanggaran ini dilakukan untuk kepentingan eksploitasi sumber daya alam di Papua. Ini membuktikan bahwa negara tidak mempunyai niat menyelamatkan manusia Papua, tetapi justru membutuhkan alamnya saja,” pungkasnya.

“Seharusnya perkara ini di periksa sesuai Perma tentang pedoman mengadili perkara lingkungan."

"Konstitusi memerintahkan dengan tegas pemenuhan, penegakan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan tugas negara sesuai UUD 1945 pasal 28D. Namun apa saja yang sudah dilakukan negara untuk meyelesaikan rentetan masalah ini,? tukas Gobay.

“Tindakan dari para pelaku itu masuk dalam kategori penyiksaan. Korban dimasukan dalam drum berisi air dan dianiaya, dipukul, ditendang dan diiris punggungnya dengan pisau. Itu jelas tindakan penyiksaan dan bagian dari pelanggaran HAM berat,” ujar Emanuel Gobay.

“Terlepas dari perbedaan data jumlah tersebut, yang jelas masyarakat sipil di sana telah menjadi pengungsi akibat konflik bersenjata. Masyarakat sipil di kabupaten Intan Jaya membutuhkan penanganan yang serius oleh Palang Merah Indonesia, pemerintah pusat, pemerintah provinsi Papua Tengah dan pemerintah kabupaten Intan Jaya yang memiliki tugas untuk memenuhi kebutuan pokok para pengungsi akibat konflik bersenjata sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 59 tahun 1958 dan Undang-undang nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan,” kata Emanuel Gobay.

“Mereka adalah pengungsi. Ini bisa kita ambil kesimpulan dengan mengkaitkan perlindungan terhadap masyarakat sipil di daerah konflik bersenjata. Dan juga tidak dipenuhinya hak-hak pengungsi oleh pemerintah dan Palang Merah Indonesia. Itu kan terlihat adanya pembiaran hingga terjadinya persoalan ini,” kata Emanuel Gobay saat jumpa pers di kantor LBH Papua, Selasa (17/10/2023).

“Itu satu hal pokok yang kemudian kita tunjukan dalam analisis hukum. Dan juga kami sebutkan terkait saudara jaksa tidak pernah menghadirkan ahli pidana. Kemudian ada beberapa bab lagi yang kami sampaikan. Hasilnya, kami akan ikuti putusan sama-saama besok,” imbuh Emanuel Gobay.

“Kalau memang pembangunan yang mau didorong di Papua, dan buruh masuk dalam agenda pembangunan, mengapa persoalan yang ini tidak diselesaikan? Meskipun berulang kali Komnas HAM memberikan rekomendasi yang ditujukan langsung ke presiden, tidak ada tindakan yang dilakukan sejak 2017. Ini menunjukan bahwa di Papua ini negara ataupun pemerintah tidak memiliki komitmen untuk melindungi para buruh, terlebih khusus 8.300 buruh PT Freeport yang sampai saat ini masih melakukan mogok kerja,” ujar Emanuel Gobay.

“Negara melalui aparat keamanan wajib memenuhi, melindungi dan menghormati hak anak-anak di wilayah Papua,” ujar Emanuel Gobay.

“Sikap pemerintah pusat yang terus mendorong kebijakan DOB tanpa melihat perpecahan dalam masyarakat dan tanpa melihat fakta pelanggaran hukum, kekerasan dan HAM, yang dialami oleh masyarakat Papua, sangat dikhawatirkan akan berpotensi menciptakan konflik sosial,” beber Emanuel Gobay, koordinator SOS Papua.