Biak Berdarah - hasil pencarian

PAPUAN, Jayapura --- Kordinator Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) Papua, Peneas Lokbere menghimbau berbagai komponen perjuangan pro-demokrasi di tanah Papua untuk dapat...

Kamis 2014-11-27 18:21:45 MANOKWARI, SUARAPAPUA.com --- Kepada semua komponen rakyat Papua agar 1 Desember 2014 dijadikan sebagai momen untuk "Melawan Lupa" atas segenap tindakan pelanggaran Hak...

Jumat 2014-10-17 17:02:15 Oleh: Fajar Somatua   Pecah-belah dan jajahlah. Dahulu, kata ini dipakai oleh kerajaan Belanda untuk menjajah negara Indonesia. Pecah-belah dan jajalah dalam...

Senin 2014-03-24 09:35:15 PAPUAN, Jayapura --- Memperingati hari Internasional Untuk Hak atas Kebenaran dan Korban Pelanggaran HAM Berat Se-dunia, yang jatuh pada 24 Maret 2014, SKP-HAM...

Senin 2014-12-01 09:06:00 JAYAPURA, SUARAPAPUA.com --- Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus hentikan semua diskriminasi dan rasialisme di Tanah Papua, dari impunitas para pelanggar hak asasi manusia,...

“Bagi kami orang Papua, pembangunan hanyalah dalih bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan pelanggaran: pembunuhan, pemerkosaan, penangkapan sewenang-wenang dan pemenjaraan. Sebagian besar pelakunya belum diadili. Bahkan jika dibawa ke pengadilan keadilan, para tersangka pelaku seringkali berakhir dengan dibebaskan kemudian diberi penghargaan dan dipromosikan. Kenyataannya, masa depan orang Papua semakin tidak pasti. Lebih buruk lagi, orang Papua di ambang kepunahan!”

“Tadi polisi bubarkan massa aksi bisu secara paksa. Kami lihat ada yang kena pukul sampai berdarah. Satu orang ditangkap, tetapi polisi bawa kemana itu yang kami sedang cari,” kata Ones kepada suarapapua.com melalui telepon seluler.

"Kami akan tolak sebab mereka bukan utusan rakyat Paniai, dan bukan utusan pihak keluarga korban," ujarnya.

Bagi sejumlah kalangan yang mengenal Yunus atau Jonah Wenda secara dekat, ia merupakan sosok pejuang pembebasan bangsa Papua sekaligus aktivis kemanusiaan yang sangat konsisten. Sosok yang humanis, cerdas, pandai bergaul, cakap berkomunikasi dan mahir berdiplomasi, serta seorang nasionalis Papua yang tidak berpikiran sempit sukuisme.

“Di tahun pertama pemberlakuan Undang-undang nomor 2 tahun 2021, pemerintah seharusnya lebih fokus melaksanakan pembentukan Pengadilan HAM dan KKR di Tanah Papua. Sebab yang menjadi persoalan pokok di Tanah Papua adalah pelanggaran HAM dan persoalan status politik Papua (berdasarkan kajian LIPI), sesuai dengan perintah dasar menimbang huruf (a) dan perintah Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 2 tahun 2021,” urainya.