MERAUKE, SUARAPAPUA.com — Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke tahun 2016 mendapat kucuran dana 15 milyar yang bersumber dari dana otonomi khusus. Berdasarkan temuan tim survei Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) lapangan, penggunaan dana kesehatan belum maksimal.
Alexander Krisifu, koordinator Tim Survei yang juga menjabat sebagai Sekretaris UP2KP mengatakan, tim survei datang ke Merauke untuk melakukan survei kepatuhan pelaksanaan Kartu Papua Sehat (KPS) di RSUD kabupaten dan survei pelaksanaan dana Otsus bidang kesehatan (DOK-BK) yang jumlahnya 15 persen pada tahun 2016.
“Tim UP2KP sudah tiga hari mendatangi dinas kesehatan, rumah sakit, keuangan, dan puskesmas. Ada beberapa data yang sudah diambil, ada beberapa yang belum. Data keseluruhan belum kami dapat. Baru sekitar 30 persen, tim kami masih akan menunggu hingga Hari Jumat nanti,” jelas Alexander Krisifu pada Kamis (22/9/2016).
Krisifu mengatakan, selama melakukan survey menemukan bahwa banyak puskesmas yang belum memahami Peraturan Gubernur Papua Nomor 8 Tahun 2014 tentang Juknis Penggunaan DOK BK sebesar 15 persen untuk Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua.
“Pelaksanaan KPS sementara berjalan baik, namun beberapa hal kedepannya perlu diperbaiki. Masih banyak puskesmas belum paham peraturan gubernur menyangkut penggunaan dana 15 persen yang dikucurkan dari dinas kesehatan ke tiap puskesmas,” katanya.
Lanjut dia, “Itu terbukti ketika tim UP2KP tanya pihak puskesmas soal penggunaan dana 15 persen tersebut. Katanya mereka hanya mengacu pada dinas kesehatan saja. Ini artinya penggunaan dana kesehatan belum maksimal.”
Untuk itu, Krisifu meminta Dinkes Merauke untuk terbuka dalam memberikan informasi kepada petugas di puskesmas masing-masing.
Untuk diketahui, dari informasi yang dihimpun media ini, survei, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana Otsus ini dilakukan tim UP2KP di 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Dan saat ini tim Survey Unit Percepatan Pembangunan Papua (UP2KP) sedang melakukan survey di Kabupaten Merauke.
Kartu Papua Sehat (KPS) merupakan program Gubernur Papua, Lukas Enembe, sebagai bentuk afirmasi terhadap Orang Asli Papua (OAP) yang setiap tahunnya dana dialokasikan ke setiap pemerintah kabupaten/kota yang ada di provinsi Papua.
Pewarta: Jumkon Wayap
Editor: Arnold Belau
