WAMENA, SUARAPAPUA.com — Theo Hesegem, ketua Jaringan Advokasi Hukum dan HAM Pegunungan Tengah Papua mempertanyakan kunjungan tiga pejabat politik Pacific Islands Forum (PIF) untuk memantau pelaksanaan Pilkada Papua di Jayapura dan Manokwari Papua Barat yang menurutnya tidak relevan sama sekali, jika dilihat konteks HAM yang menjadi persoalan utama di Tanah Papua.
“Kunjungan mereka berkaitan dengan demokrasi Pilkada di Tanah Papua, mestinya mereka datang berhubung dengan penyelesaian pelanggaran HAM dan ketemu dengan korban terus ketemu dengan aktivis HAM di Papua, supaya sesuai dengan apa yang disuarakan selama ini di Papua. Kalau datang melakukan pemantauan demokrasi Pilkada ini kan tidak ada pengaruhnya,” kata Theo kepada suarapapua.com pertelepon dari Jakarta malam ini, Senin (13/2/2017).
Tema utama yang selama ini disuarakan rakyat Papua melalui ULMWP, kata Theo, adalah persoalan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara yang hingga saat ini belum pernah diselesaikan secara tuntas, bukan masalah demokrasi Pilkada.
Ia juga mempertanyakan apakah para pejabat PIF tersebut telah melakukan koordinasi dengan ULMWP atau tidak, sebab yang selama ini bersuara di lembaga PIF maupun MSG adalah ULMWP, bukan pejabat pemerintah sebagaimana kunjungan mereka.
Jika tidak, Theo menilai, kunjungan ini dilakukan secara diam-diam dan terkesan ada pihak lain yang bermain dibelakang semua ini.
“Mestinya mereka juga datang secara resmi supaya masyarakat Papua semua tahu, dan itu saya tidak tahu atas permintaan siapa. Harusnya jelas, mau ketemu siapa dan agendanya apa. Jangan sampai kunjungan lalu sampaikan bahwa di Papua tidak ada pelanggaran HAM, padahal masyarakat terus mengalami berbagai macam tindakan kekerasan yang mengarah ke pelanggaran HAM,” tutur Theo.
Namun demikian, kata dia, masyarakat Papua sudah tahu siapa Frans Alberth Yoku dan Nick Messet yang terlibat dalam kunjungan itu, dimana kedua tokoh yang selama ini menyangkal adanya dugaan pelanggaran HAM Papua. Namun mereka punya hak untuk mendatangkan, tetapi harus jelas.
Sementara, Adam Wenente, seorang pemuda di Wamena mengaku kaget ketika baca berita di tabloidjubi.com tentang kunjungan orang penting PIF itu. Wanente lalu mengatakan, demokrasi Pilkada seperti apa yang yang hendak dilihat oleh pejabat PIF itu.
“Saya baru lihat berita itu di tabloidjubi.com. Seharusnya orang-orang itu datang ke daerah lain lagi, terutama di pegunungan ini yang seakan aparat yang menjadi penyelenggara Pilkada,” kata Wanente.
Ia juga menyinggung soal apa yang disampaikan Kapolres Jayawijaya di RRI Wamena tentang wilayah rawan konflik Pilkada.
“Macam tadi Kapolres bilang di radio, wilayah rawan kategori satu, dua dan tiga, tapi tidak pernah lakukan sosialisasi rawan dengan kategori itu seperti apa. Ujung-ujungnya macam aparat yang jadi penyelenggara pemilu. Ini juga bentuk demokrasi Pilkada yang harus orang dari PIF itu tahu,” tukasnya.
Pewarta: Elisa Sekenyap
