Kedudukan Orang Papua dalam Perjanjian New York

2
4989

Oleh: Beni Pakage

Pada pekan lalu, kami sudah bahas mengenai tempat dibuatnya New York Agreement 15 Agustus 1962. Yaitu di Villa Huntland Middlleburg, Virginia, Amerika Serikat. Dimana dalam pertemuan yang mulai dari tanggal 23 Maret – 15 Agustus 1962, sama sekali tanpa melibatkan orang Papua.

Secara rahasia mereka mengatur semua masa depan hidup kami, orang Papua. Dan hasilnya, hari ini kami masih teriak karena menderita, ratap dan tangis setiap hari, di tanah kami. Namun di balik duka dan ratap kami hari ini, ketidakhadiran orang Papua di Villa Huntland Middlleburg, bisa menjadi maksud atau rencana Tuhan buat kami orang Papua. Karena ketidakhadiran orang Papua di Villa Huntland Middlleburg, telah melahirkan konsekwensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan, oleh mereka yang telah membuat kesepakatan dan menandatangani isi perjanjian tersebut.

Berangkat dari pijakan itu, pada kesempatan ini, kita orang Papua harus mengetahui: konsekuensi hukum model apa yang telah ditimbulkan oleh perjanjian yang telah ditandatangani menjadi New York Agreement? Dan, bagaimana dalam pelaksanaannya, apakah sesuai perjanjian atau tidak?.

Kalau pelaksanaan perjanjian ini sesuai, konsekwensi hukumnya apa dan kalau tidak sesuai perjanjian, konsekuensi hukumnya apa. Berikut sedikit penjelasan.

Sesuai prinsip dan unsur-unsur hukum perjanjian, sebuah perjanjian yang dibuat, hanya mengikat para pihak yang melakukan kesepakatan. Dan semua akibat yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak yang bersepakat. Demikian juga, kedua belah pihak tidak bisa melimpahkan akibat atau resiko dari perjanjian yang dibuat, kepada pihak ketiga kecuali ada klausul (perjanjian) tambahan.

Bahkan, tujuan dari dilakukannya sebuah negosiasi adalah untuk mencari “Win win solution” (mencari jalan tengah), dimana para pihak yang terlibat di dalamnya sama-sama diuntungkan dan sama sama dirugikan. Karena negosiasi tidak bertujuan untuk mencari pemenang dan siapa yang akan kalah. Bila dalam sebuah negosiasi ada upaya untuk mencari menang dan kalah oleh salah satu pihak, pasti akan menimbulkan masalah di kemudian hari, walau perjanjian itu telah disepakti dan ditandatangani. Sehingga perlu pasal peralihan untuk diperbaiki di kemudian hari. Apalagi salah satu pihak ada dalam tekanan pihak lain. Ini sama saja perjanjian dianggap tidak pernah ada. Dan bila dalam sebuah negosiasi untuk perjanjian ada upaya mencari menang dan kalah, maka negosiasi itu pasti berjalan tidak fair dan dapat dikatakan bukan negosiasi tetapi pemaksaan kehendak.

Mengacu kepada adagium di atas, dan bila kita amati dengan seksama isi demi isi dari perjanjian New York antara Indonesia yang mendapat respon positif dari Amerika dan Belanda yang ada di bawah tekanan Amerika saat itu, nampak yang terjadi adalah pihak Belanda pasti sangat pasif, bahkan sama sekali tidak terlibat dalam pembahasan pasal-pasal dalam New York Agreement.

Dan bila sebuah perjanjian yang dibuat salah satu pihak ada dibawah tekanan pihak lain atau ada dibawah ancaman pihak lain, maka perjanjian dapat dikatakan batal demi hukum karena melanggar unsur-unsur dari sebuah perjanjian yang harus bebas dari pemaksaan dan etiket baik dalam perjanjian.

Belanda ada di bawah tekanan Amerika (lihat Surat Jhon F Kennedy kepada Yoseph Luns Menteri Luar Negeri Belanda) dan Indonesia mendapat respon positif Amerika (Lihat Kunjungan Robeth Kennedy ke Jakarta dan Surat Jhon F Kenedy kepada Soekarno), ini telah menunjukkan kepada kita bahwa Amerika yang seharusnya bertindak sebagai mediator, telah melebarkan perannya, bukan hanya sebagai mediator untuk pertemukan kedua belah pihak yang bertikai agar menyelesaikan masalah Irian Barat, namun di balik perannya, Amerika telah turut bermain sebagai pihak pertama dalam kasus New York Agreement 15 Agustus 1962 untuk kepentingannya. Baik demi kepentingan melawan masuknya Indonesia dalam jaringan Soviet, maupun untuk penguasaan kekayaan alam Papua melalui Indonesia.

Dalam sebuah negosiasi, mediator seharusnya tidak diberi hak untuk membuat semacam ancaman atau memberi peran positif kepada salah satu pihak. Mediator seharusnya pasif dan netral agar para pihak ikut menawarkan resolusi-resolusi mereka masing-masing secara netral tanpa paksaan. Namun, bila kita amati sejarah bagaimana New York Agreement disepakti, prinsip-prinsip ini tidak diperlihatkan oleh Amerika yang bertindak sebagai mediator dalam perjanjian ini. Malah dalam pertemuan yang diprakarsai oleh mediator yaitu Amerika Serikat di Villa Huntland Middlleburg Virginia, para peserta baik pihak Belanda dan Indonesia, ada dalam posisi atau kedudukan mereka yang berbeda. Dimana Belanda ada dalam tekanan Amerika, karena Amerika seakan menyetujui Indonesia melakukan perang terbuka kepada Belanda di Irian Barat tanpa mereka bersedia membantu Belanda dalam perang yang akan terjadi.

Sedangkan Indonesia secara psikologi ada di atas angin, karena mendapat respon positif Amerika yang saat itu berperan sebagai mediator. Sehingga secara psikologi politik, Belanda ada dalam posisi tidak berdaya dan lemah.

Dalam hukum perjanjian dan negosiasi, bila para pihak ada di dalam tekanan dan posisi yang berbeda demikian, sebenarnya tidak boleh dilakukan sebuah perjanjian. Karena akan mempengaruhi isi dan makna dari perjanjian tersebut, sesuai kedudukan mereka masing-masing saat mereka dipertemukan mediator. Atau secara psikologi politik, perjanjian ini tidak akan direspon dengan baik, dan tentu perjanjian akan berat sebelah dalam pelaksanaannya. Apalagi tidak ada aturan pelaksana dari New York Agreement ini sendiri. Karena perjanjian ini saat ditandatangani akan berkedudukan sebagai konvensi PBB. Sehingga secara hirarki, ini bukan universal, tetapi perlu aturan implementasi dalam pelaksanaan. (Apakah ini yang disebut Roma Agreement?)

Sebagai contoh: dalam pelaksanaan New York Agreement 15 Agustus 1962, tepatnya tanggal 1 Mei 1963, bendera Belanda diturunkan dan bendera Indonesia dinaikan. Seharusnya secara logis, dalam kesepakatan dalam perjanjian ini, yang harus diatur adalah kedua bendera baik bendera Belanda dan Indonesia sama-sama diturunkan dan tinggal bendera PBB untuk kembalikan Papua Barat ke Konvensi PBB Pasal 73.

Kemudian pasal mengenai penyerahan secara administrasi kekuasan kepada Indonesia, seharusnya tidak perlu dimuat dan dalam perjanjian ini, kecuali ada aturan pelaksana dan cukup ditangani UNTEA yang ada dibawah PBB. Sehingga penyerahan administrasi kepada mereka yang bertikai ini telah mencederai perjanjian itu sendiri. Dan perjanjian ini dapat dikatakan tidak netral atau berat sebelah.

Lebih parah lagi, dengan dasar dari perjanjian yang dibuat oleh Amerika, Belanda dan Indonesia ini adalah UNTEA menggunakan pegawai dari para pihak yang bertikai. Yaitu Indonesia dan sengaja memberi bantuan militer yang terbatas ke Irian Barat dan meminta Indonesia agar melakukan kekuasaan administrasi, serta membiarkan berbagai operasi militer mulai dari Operasi Sadar tahun 1965, Operasi Bharata Yudha tahun 1966-1967, Operasi Wibawa tahun 1968-1969, Operasi Tuntas tahun 1969-1970 di depan mata mereka, dan itu telah mencederai perjanjian itu sendiri. Perjanjian dengan jelas telah membatasi hak azasi dari pihak yang sama sekali tidak terlibat dalam kesepakatan ini. Sehingga perjanjian ini sebagai dasar terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan di Papua Barat.

Bila kita amati perjanjian ini secara seksama, di atas kertas tertulis bagus, walau nampak tidak netral perjanjiannya. Mungkin harapannya untuk menggelabui negara-negara yang sedikit berpikir logis dan netral saat itu di PBB. Namun dalam pelaksanaan, perjanjian ini terlihat jauh dari harapan-harapan universal yang ideal sebagai sebuah perjanjian. Bahkan di lapangan (Irian Barat) terjadi implementasi terhadap perjanjian yang penuh dengan manipulasi dan intimidasi serta pembunuhan.

Kejanggalan-kejanggalan ini tidak dilihat publik dunia saat itu, karena terbatasnya akses media, sehingga tertutup dalam teknis pelaksanaan kepada publik. Dan, skenario ini telah menunjukkan kepada kita bahwa perjanjian ini penuh dengan konspirasi kejahatan.

Perjanjian semacam ini dapat dikatakan sebagai perjanjian tanpa dasar hukum dan dapat dikatakan batal demi hukum. Bukan hanya karena salah satu pihak ada dibawah tekanan dan ancaman, tetapi lebih batal lagi adalah karena mediator turut memaksa dan berperan sebagai negosiator dan pelaksana dari perjanjian ini tidak sesuai isi dan tulisannya. Atau orang Papua bilang: tulis lain main lain. Sehingga dapat dikatakan, Perjanjian New York tidak pernah sama sekali terjadi. Apalagi baik Amerika, Belanda dan Indonesia saling menawarkan kepentingan tanpa mempertimbangkan konsekunsi atau akibat-akibat hukum yang akan ditimbulkan melalui perjanjian yang mereka buat terhadap orang Papua.

Sekarang bagaimana dengan Orang Asli Papua yang sebagai pemilik sah tanah New Guinea Barat? Dalam hukum perjanjian, orang Papua sama sekali tidak diikat oleh perjanjian ini. Bahkan orang Papua tidak tahu dengan perjanjian yang dibuat antara Belanda, Indonesia dan Amerika melalui PBB ini. Sehingga yang harus dibuat oleh orang Papua adalah menuntut pertanggungjawaban hukum sebagai akibat dari perjanjian yang dibuat Amerika, Belanda dan Indonesia. Mereka harus pertanggungjawabkan semua pelanggaran HAM dan korban yang tidak berdosa sebagai akibat dari perjanjian mereka saat ini.

Yang harus diketahui oleh semua Orang Papua adalah secara hukum Internasional kalian adalah pihak yang sama sekali tidak diikat dengan kepentingan-kepentingan dalam negosiasi negatif dan pasif dan perjanjian (New York Agreement) yang sarat kepentingan. Sehingga secara hukum perjanjian, New York Agreement tidak pernah ada buat Orang Papua, karena hanya mengikat para pihak yang bersepakat. Selain perjanjian ini telah mencederai prinsip dan unsur hukum perjanjian, serta prinsip-prinsip negosiasi yang benar. Dengan demikian, Papua saat ini masih ada dibawah pasal 73 Konvensi PBB mengenai wilayah tanpa pemerintahan (Dekolonisasi) yang menunggu merdeka.

Penulis adalah pemerhati masalah sosial di Papua. Tinggal di bumi Amungsa.

Print Friendly, PDF & Email