Tim Pansus DPRD Yahukimo Tidak Turun, Tim 7 Suku Diserang

0
1499

YAHUKIMO, SUARAPAPUA.com — Kunjungan tim penolakan emas ilegal dari 7 suku yang tergabung dalam IS-UKAM ke tempat pendulangan pada hari Rabu (5/9/2018) disambut insiden penyerangan.

Panuel Maling, salah satu anggota tim penolakan terhadap penambang emas ilegal menjelaskan, begitu tim tiba lokasi pendulangan, terjadi penyerangan oleh beberapa orang warga yang ada di tempat pendulangan.

“Hari Rabu kami turun, dan setelah kami turun, kami diserang oleh bapak Ruben dan anak-anak bersama masyarakat yang ada di sekitar tempat pendulangan emas,” kata Panuel, Sabtu (8/9/2018) kemarin.

Tim gabungan pergi sendiri ke kampung Moson II distrik Seradala tanpa anggota DPRD Yahukimo yang sudah dibentuk Pansus. Tiba di sana, mereka sudah diterima dengan baik. Berselang beberapa menit terjadi adu mulut dan terjadi keributan.

Dari pengakuan warga setempat, imbuh dia, penyerangan dilakukan karena tidak terima perwakilan dari 7 suku hadir di lokasi pendulangan.

“Orang-orang tidak terima dengan kehadiran kami di tempat dulang. Mereka mau itu Bupati, Ketua DPRD, Anggota DPRD, dan Tim Pansus DPRD yang harus turun dan ketemu dengan masyarakat di sana,” bebernya.

Tampak kaca truk mobil yang dihancurkan warga. (Dok. IS-UKAM)

Akibat insiden penyerangan tersebut, dua orang terkena lemparan batu di bagian kepala dan terjadi pengrusakan pada satu unit truk mobil merk Toyota dengan nomor polisi DS 9813 GD milik salah satu perusahaan di Dekai. Akibat pengerusakan dibutuhkan biaya sebesar Rp24 Juta.

Sebelum turun, masyarakat dari 7 suku sudah adakan pertemuan dengan Tim Pansus DPRD dan direncakan bersama akan pergi ke lokasi penambangan.

“Sebelumnya kami sudah adakan pertemuan dengan Pansus DPRD untuk turun sama-sama. Tetapi setelah kami tunggu-tunggu, tidak ada kabar dari tim Pansus. Kami hubungi, tidak ada respon balik, sehingga kami dari tim penolakan terpaksa turun ke lokasi,” jelas Panuel.

Bison Maling, ketua tim penolakan, menegaskan perlunya dukungan pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif untuk merespon persoalan pendulangan liar di wilayah Yahukimo.

“Persoalan di wilayah Ukam harus diperhatikan seperti Korowai oleh Forkopimda Papua. Pemerintah harus membuat regulasi tentang pertambangan rakyat,” kata Bison.

Tim penolakan yang diakomodir oleh IS-UKAM saat pergi ke Seradala, tempat pendulangan emas ilegal. (Dok. IS-UKAM)

Usaha tim, lanjut dia, sudah turun ke lokasi untuk menyampaikan bahwa semua aktivitas penambangan emas ilegal itu harus dihentikan.

“Dari 13 juta yang tim targetkan untuk akomodasi transportasi pulang balik dari Dekai ke tempat dulang, pemerintah bantu uang satu juta saja, kami sudah manfaatkan itu dengan baik untuk ke tempat dulang. Yang saya sayangkan adalah kami dihadapkan dengan orang yang tidak setujuan dengan kami,” tuturnya kepada media ini, Rabu (5/9/2018) dari Dekai.

Keributan hingga penyerangan terjadi karena masyarakat di sana awalnya berpikir bahwa tim akan turun bersama pemerintah dan Pansus DPRD.

Timeus Aruman, sekretaris IS-UKAM membenarkan adanya pertemuan di geduang DPRD Kabupaten Yahukimo bersama pengurus IS-UKAM dan tim penolakan pada Jumat (30/8/2018). Saat itu disepakati untuk sama-sama turun ke lolasi pendulangan ilegal.

Hingga kini, kata dia, orang-orang Papua dan non Papua masih didatangkan ke Yahukimo, oleh beberapa oknum yang menjadi aktor dalam penambangan emas ilegal.

“Didatangkan dari Lanny Jaya, Jayapura, Timika dan daerah lain, sebaiknya segera dihentikan,” ujarnya.

Pewarta: Ruland Kabak
Editor: Mary Monireng