Gubernur dan DPRP Minta TNI-Polri Ditarik Dari Nduga

0
5034

JAYAPURA/ANTARA, SUARAPAPUA.com — Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menarik semua pasukan atau personil TNI dan Polri dari Kabupaten Nduga menjelang perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.

“Saya sebagai Gubernur Papua meminta kepada Presiden Jokowi untuk menarik semua pasukan yang ada di Nduga, karena masyarakat mau merayakan Natal,” katanya usai ikuti rapat Paripurna V di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Kota Jayapura, Kamis (20/12/2018) malam, dilansir Kantor Berita ANTARA.

Menurut Enembe, permintaan ini juga telah mendapat restu dari pimpinan dan anggota DPRP, MRP, tokoh gereja, tokoh adat, aktivis HAM, Pemkab dan masyarakat Nduga.

“Kehadiran personil TNI dan Polri di Nduga kurang tepat dengan waktu perayaan Natal yang sudah dekat, sehingga ada baiknya ditarik dari Kabupaten Nduga. Masyarakat mau merayakan Natal. Ini momen Natal, tidak boleh ada TNI dan Polri di sana (Nduga, red),” tuturnya.

Pernyataan sama diungkapkan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Yunus Wonda.

DPRP menurutnya, meminta kepada pimpinan TNI dan Polri segera menarik anggotanya di Kabupaten Nduga menjelang perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.

“Atas nama DPRP, saya menyampaikan seruan kami kepada Presiden Jokowi, Panglima TNI dan Polri serta jajarannya baik di pusat dan daerah, buatlah kami tenang untuk memasuki perayaan Natal. Kami minta agar pasukan TNI dan Polri ditarik dari Nduga,” ujar Wonda.

Dikemukakan, peristiwa penembakan di Enarotali, Kabupaten Paniai pada 8 Desember 2014 masih membekas di benak warga  Papua, sehingga berkaitan dengan persoalan di Nduga, hal itupun membuat warga takut.

“Berilah kami waktu untuk merayakan Natal, hari yang besar bagi umat Nasrani untuk menyambut hari yang indah di Papua, di seluruh dunia. Kami ingin merayakan Natal dengan aman, nyaman, damai dan suka cita bersama anak dan keluarga kami,” ucapnya berharap.

Dengan menarik personil TNI dan Polri di Nduga, maka warga yang lari ke hutan, kata Wonda, bisa kembali berkumpul untuk merayakan Natal dan Tahun Baru di rumahnya masing-masing.

“Sehingga kami bisa beribadah, tidak dengan rasa takut. Saya juga minta kepada Pangdam dan Kapolda Papua untuk ciptakan rasa aman dan damai di bulan Desember, buatlah kami damai di atas tanah dan negeri kami, nyaman di atas negeri Indonesia,” kata Ketua DPRP.

Wonda berharap, persoalan Nduga tidak melebar, sehingga tidak terjadi gesekan antara aparat keamanan dan warga.

“Mari kita sama-sama menjaga kedamaian dan suka cita. Selamat Natal dan Tahun Baru,” katanya.

Mengenai kasus Nduga, pihaknya meyakini bahwa para pelaku kekerasan sudah pasti telah meninggalkan daerah itu setelah melakukan aksi yang tidak terpuji.

“Tentunya kami juga berharap agar pelaku kekerasan juga tidak melakukan hal yang sama,” pintanya.

Bentuk Tim Independen

Terhadap persoalan di Nduga, Gubernur Papua mengatakan, pihaknya akan membentuk tim independen untuk mengungkap sejumlah peristiwa yang terjadi, sehingga tidak ada lagi kekerasan terhadap masyarakat di Nduga.

“Tim ini akan terdiri dari DPRP, Komnas HAM dan pemerintah, mereka akan dibagi dan turun ke Nduga, segera mungkin,” ujar Enembe.

Yunus Wonda menjelaskan, tim independen tidak melibatkan aparat keamanan, dengan harapan hasil yang didapatkan bisa lebih maksimal.

“Aparat tidak terlibat dalam tim ini. Tim independen ini akan bekerja untuk ungkap semua peristiwa yang terjadi di Nduga. Terutama mengajak warga yang lari ke hutan agar kembali ke rumahnya masing-masing,” ujarnya.

Menurut Wonda, hal yang utama tim independen tersebut akan melibatkan tim kesehatan dan psikologi untuk memberikan pendampingan trauma kepada warga di Nduga.

“Tim ini akan diketuai atau dikoordinir oleh Pak Gubernur Lukas Enembe,” imbuhnya.

Rencana Lapor ke Jakarta

Terkait kasus Nduga, Gubernur bersama DPRP dan pemangku kepentingan lainnya berencana bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Panglima TNI dan Kapolri di Jakarta.

“Kami ada rencana bertemu dengan Pak Presiden Jokowi dan Panglima TNI, termasuk Kapolri,” kata Enembe.

Hal itu menurutnya, langkah selanjutnya setelah menyampaikan pernyataan di media cetak dan elektronik terkait permintaan penarikan pasukan TNI dan Polri di Nduga.

“Ya, langkah selanjutnya kita ketemu Presiden Jokowi, dengan lembaga terkait di sini seperti DPRP dan MRP, bertemu juga dengan Komnas HAM dan lembaga terkait lainnya di Jakarta.”

Ketua DPRP juga membenarkan hal tersebut.

“Kami akan ke Jakarta, sampaikan permintaan kami terkait penarikan pasukan TNI dan Polri, karena perayaan Natal sudah dekat. Kami inginkan adanya kedamaian dalam suasana suka cita, tentram dan aman, serta damai bagi warga di Nduga dan Papua pada umumnya,” tutur Wonda.

Khusus tim independen yang akan segera dibuat dan dikoordinir langsung Gubernur, Enembe mengatakan, pihaknya akan membawa bahan makanan dan obat-obatan ke Nduga.

“Termasuk hasil kunjungan tim independen ini akan kita pantau dan ungkap ke media, kami buat laporannya dan sampaikan ke pemerintah pusat. Ini juga bukan masalah Nduga, tetapi persoalan di Papua akan kami laporkan,” kata Gubernur Papua.

Sumber: Antara Papua