BeritaRakyat Nduga Masih di Hutan, Mahasiswa Papua se-Sumatera Demo Damai Ketemu DPRD...

Rakyat Nduga Masih di Hutan, Mahasiswa Papua se-Sumatera Demo Damai Ketemu DPRD Sumut


MEDAN, SUARAPAPUA.com — Keluarga Besar Kominitas Mahasiswa Papua Seluruh Sumatera (Kompass), hari ini, Kamis (03/01/2019) berdemonstrasi damai menyikapi rakyat Nduga yang hingga hari ini masih ada di hutan-hutan akibat ketakutan karena infasi militer (TNI dan Polri) yang sudah menempati kampung-kampung mereka sejak tanggal 04 Desember 2018 lalu.

Koordinator umum aksi, Agus Goo, kepada suarapapua.com menjelaskan, aksi dihadiri sekitar 50-an orang. Sementara itu, ketua Kompass, Niko Noley menjelaskan rute aksi.

Baca Juga:  Jelang Idul Fitri, Pertamina Monitor Kesiapan Layanan Avtur di Terminal Sentani

“Tadi kami aksi, mulai dari Asrama Putra Universitas Sumatera Utama di Jalan Mansyur, Padang Bulan menuju Bundaran Ship di Jalan Gatot Subroto, kota Medan,” jelas Niko kepada suarapapua.com pada Kamis (03/01/2018) sore.

Agus menjelaskan, aksi yang dipimpinnya telah diterima oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara.

“Melalui mereka (DPRD Sumatera Utara), kami sampaikan poin-poin tuntutan kami,” lanjutnya.

Pertama, Kompass mendesak pemerintah Indonesia tarik kembali aparat keamanan gabungan, TNI/Polri yang masih bertahan sampai sekarang di Nduga Papua, agar masyarakat Nduga yang sudah merayakan natal hingga tahun baru di hutan itu dapat kembali ke kampung-kampungnya.

Baca Juga:  Penolakan Memori Banding, Gobay: Majelis Hakim PTTUN Manado Tidak Mengerti Konteks Papua

Dua, Kompass menuntut pemerintah pusat bertanggung jawab atas kontak senjata antara TNI/Polri dan TPN-PB yang mengorbankan warga sipil, hingga mengungsi di belantara hutan Papua, melalui berbagai bentuk pertanggungjawaban dan penyelesaian.

Tiga, Kompass mendesak pemerintah pusat agar segera membuka pintu masuk bagi wartawan lokal, nasional dan asing dan tim investigasi independen.

Baca Juga:  Berlakukan Operasi Habema, ULMWP: Militerisme di Papua Barat Bukan Solusi

“Sebab masyarakat Nduga Trauma dengan TNI/Polri yang pemerintah pusat tugaskan,” lanjut Kompass dalam pernyataan tertulisnya yang diterima suarapapua.com.

Empat, Kompass mendesak pemerintah pusat bertanggung jawab kembalikan warga sipil Nduga) ke rumah masing-masing.

“Biarkan masyarakat sipil memulai pekerjaan yang baru, ditahun yang baru,” harap Kompass melalui pernyataannya.

Pewarta: Bastian Tebai

Terkini

Populer Minggu Ini:

Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan

0
Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan SORONG, SUARAPAPUA.com --- Bupati Sorong Selatan, Papua Barat Daya, didesak untuk segera mencopot jabatan kepala dinas PUPR karena diduga telah melanggar kode etik ASN. Dengan menggunakan kemeja lengan pendek warna kuning dan tersemat lambang partai Golkar, Kadis PUPR Sorong Selatan (Sorsel) menghadiri acara silaturahmi Bacakada dan Bacawakada, mendengarkan arahan ketua umum Airlangga Hartarto dirangkaikan dengan buka puasa di kantor DPP Golkar. Obaja Saflesa, salah satu intelektual muda Sorong Selatan, mengatakan, kehadiran ASN aktif dalam acara silatuhrami itu dapat diduga terlibat politik praktis karena suasana politik menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara serentak tanggal 27 November 2024 mulai memanas. “ASN harus netral. Kalau mau bertarung dalam Pilkada serentak tahun 2024 di kabupaten Sorong Selatan, sebaiknya segera mengajukan permohonan pengunduran diri supaya bupati menunjuk pelaksana tugas agar program di OPD tersebut berjalan baik,” ujar Obaja Saflesa kepada suarapapua.com di Sorong, Sabtu (20/4/2024).

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.