BEBERAPA hari terakhir ini banyak tokoh muncul bak jamur di musim hujan. Mengklaim diri sebagai “tokoh Papua”. Itu boleh saja. Tidak dilarang. Tetapi anehnya, klaim mereka tanpa legitimasi dari rakyat yang diwakilinya.
Terlepas dari misi politik yang diusungnya: menjaga integritas bangsa-negara, kemunculan mengejutkan puluhan orang ini tidak lain adalah kepentingan kekuasaan, jabatan, kekayaan dan makan-minum, bagi pribadi dan kelompoknya.
Jika itu targetnya –sesuai aspirasi mereka, apakah benar-benar murni atau diarahkan pihak lain, mengapa tidak saja mengaku diri sebagai tokoh masyarakat adat Tabi, misalnya. Tetapi, apakah karena mau tampil di tingkat nasional, lantas harus mengklaim diri mewakili Papua seluruhnya?.
Lebih baik lagi kalau mengaku diri tokoh Merah Putih atau veteran Pepera. Atau sekalian tokoh pro-integrasi. Daripada mengklaim tokoh Papua tanpa dasar legitimasi. Tidak jelas masyarakat Papua mana yang memberi mereka mandat atau pengakuan?. Lagian tanpa diketahui pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat. MRP dan MRPB pun tak tahu dengan 61 tokoh tersebut.
Siapapun bisa dengan gampang mengaku dirinya sebagai tokoh Papua. Tetapi, pertanyaannya: apakah benar selama ini masyarakat Papua akui yang bersangkutan sebagai seorang tokoh?.
Meski keberadaannya di tengah masyarakat diragukan, tidak punya andil, bukan juga panutan masyarakat, tiba-tiba saja sambil “toki dada” mengaku diri sebagai tokoh Papua. Aneh, bukan?.
Kalau memang benar tokoh Papua, ketika masyarakat pemilik pulau emas ini diperhadapkan dengan berbagai masalah, lantas kemana saja sang tokoh?.
Di sinilah persoalannya. Di sinilah perbedaan mencolok antara mereka dengan almarhum Dortheys Hiyo Eluay. Tokoh masyarakat adat Tabi ini meski awalnya sempat diragukan karena dianggap kontroversial –berbalik ke jalur Bintang Kejora dari Merah Putih– hingga akhir hayatnya dicurahkan sepenuhnya untuk perjuangan besar rakyat West Papua.
Dalam konteks sekarang, munculnya puluhan “tokoh Papua” itu bisa dimaklumi. Ada misi terselubung dengan tampilnya mereka di Jakarta. Pamer muka di layar televisi. Hiasi halaman koran harian maupun media online dengan pernyataan-pernyataan konyol.
Jika tidak ada sponsor –baik di daerah maupun dari pusat, tidak mungkin mereka begitu saja muncul bak tokoh benaran. Padahal pahlawan kesiangan. Pahlawan demi mengais kepentingan pribadi bersama segelintir orang di tengah bara gejolak.
Ini bagian dari suatu gejala sosial yang seakan membudaya ketika terjadi gejolak di tengah masyarakat. Tidak sedikit oknum tertentu kerap memanfaatkan situasi demi kebutuhan individu semata. Dan, itulah yang terjadi pada pekan kemarin, Selasa (10/9/2019), tatkala puluhan orang dari Papua dijamu Presiden Joko Widodo di Istana Negara.
Mereka bertemu. Mereka bicara. Mereka makan bersama.
Dalam pada itu, banyak usulan –kalau bukan disebut tuntutan– dilontarkan ke Presiden Republik Indonesia. Dan, Jokowi pun meresponsnya. Tidak ada yang tidak direspons. Semua direspons bagus.
“Mulai tahun depan Istana Presiden akan kita bangun di Papua,” jawab Jokowi.
Juga hal yang lainnya. Jokowi respons belasan aspirasi dari “tokoh Papua” itu.
Sampai di sini, Jokowi sudah kasih senang mereka. Lalu, masalah Papua selesai? Sabar dulu. Ini tidak lebih dari baku tipu. Kalau sekadar untuk redamkan sesaat situasi Papua, iya!. Tetapi, renungkanlah: apakah sudah tepat mengatasi keseluruhan masalah Papua?.
Tidak. Itu bukan jawaban terhadap persoalan Papua!.
Baik para tokoh bersama pendukungnya maupun presiden Jokowi dan barisannya, keliru besar. Keliru pemahamannya. Keliru pula pendekatan dan kebijakannya.
Kekeliruan ini bertambah lagi ketika paradigma usang masih digunakan. Salah satunya, yang seringkali diulang tentang Papua, termasuk oleh media konvensional, adalah anggapan seolah seluruh masyarakatnya masih bercorak tribalism. Dalam masyarakat ‘tribe’ ini yang berpengaruh adalah pranata lama beserta para tokohnya, seperti “tokoh adat”, “kepala suku”, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan entah tokoh apalagi.
Di Papua, kini ada plesetan: “selain tokoh, juga ada toko, kios, dan warung”. Plesetan ini juga sudah viral di dunia maya. Misalnya di wall facebook, seseorang menulis: “Inilah Toko Sembako”, merujuk foto puluhan orang berpose bersama Jokowi dari depan gedung Istana Negara.
Antara ketokohan dan perjuangannya seolah tiada makna, maka meski pranata dan kelompok tokoh ini masih eksis, pengaruhnya berangsur menyusut, menjadi sekadar simbol belaka.
Celakanya, banyak yang kurang paham bahwa sejak Orde Baru sudah terjadi kooptasi dan politisasi atas pranata-pranata “tradisional” itu; tidak saja di Papua, tetapi di seluruh Indonesia.
Proses kooptasi dan politisasi sejak lama membuat lembaga dan tokoh-tokohnya tidak lebih dari sekadar ekstension kekuatan politik dan ekonomi di luar dirinya. Maka, tidak mengherankan ada tokoh yang sering dimunculkan oleh media televisi nasional. Tetapi, anak-anak muda Papua menilai mereka ini tidak lebih dari badut.
Bermunculannya tokoh karbitan ini ketika masalah Papua menggema ke panggung politik nasional dan internasional. Seperti sebulan terakhir semenjak kasus rasisme, persekusi dan intimidasi terhadap mahasiswa Papua di kota Malang, Surabaya, Semarang, Makassar, dan beberapa kota lain, yang kemudian memicu gelombang aksi protes di berbagai kota besar di Tanah Papua, bahkan aksi solidaritas di sejumlah negara.
Sesungguhnya para “tokoh” ini bukan memunculkan dirinya sendiri atau dimunculkan oleh media konvensional. Sebagian mereka memang sengaja dimunculkan, ibarat wayang.
Kita tahu wayang kan? Wayang biasanya dengan mudahnya diangkat, kemudian digerakkan dan berbunyi sesuai kehendak si dalang dalam sebuah pentas semalam suntuk.
Ya, seperti itulah mereka. Harga ketokohannya ada di situ. ***
