JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Alfred F Anouw, politisi muda partai Garuda dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua menegaskan dirinya menolak pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.
“Saya ada dan besar karena rakyat. Saya ada bersama rakyat untuk menolak pemekaran. Siapa pun yang perjuangkan pemekaran, saya akan dukung kalau masyarakat yang minta. Tetapi dukung dengan beberapa pertimbangkan seperti kesiapan SDM dan bahan yang jadi tolak ukur,” tegasnya menanggapi wancara pemekaran DOB Papua Tengah dan Papua Selatan yang saat ini hangat dibicarakan, kepada suarapapua.com pada Kamis, (7/11/2019) di Jayapura.
Baca Juga: Apeniel Sani: Berikan Rasa Aman untuk Masyarakat, Jangan Bicara Pemekaran
Sampai saat ini, kata Anouw, DPR Papua belum menerima aspirasi pemekaran DOB di tanah Papua. Ada dari Tabi, tetapi yang datang bukan masyarakat tetapi para elit politik lokal.
“Kami belum pernah terima aspirasi masyarakat Pegunungan Tengah maupun Papua Selatan untuk pemekaran. Baru-baru ini ada dari Tabi. Tapi bukan masyarakat. Jadi saya piki ini murni kepentingan para elit politik. Intinya saya menolak pemekaran di Papua,” jelasnya.
Anouw memberikan kritik kepada tujuh bupati Pegunungan Tengah. Kata dia, saat ini tidak ada kesiapan SDM yang matang dan sangat tidak tepat untuk dimekarkan jadi sebuah provinsi.
“Untuk apa minta pemekaran kalau SDM tidak disiapkan dan dikaderkan. Siapa yang mau kerja. Pemekaran untuk papua tengah saya tolak,” tegasnya.
Terkait DOB Papua Selatan, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pembentukan provinsi baru di Papua didasarkan pada analisis bidang intelijen.
“Ini kan situasional. Kita kan dasarnya data intelijen. Kemudian data-data lapangan kita ada. Situasi nasional,” ujar Tito di Jakarta, Rabu (30/10/2019) lalu.
Baca Juga: Pemekaran Wilayah: Strategi Devide Et Impera
Menanggapi pernyataan ini, Anouw berpendapat, ada kepentingan negara yang dibawah dalam pemekaran tersebut.
“Ini hanya untuk kepentingan negara. Negara tidak pernah menghargai orang papua dan seisinya. Seharusnya pengusulan pemkeran harus dari Papua atas saran DPRP, MRP dan masyarakat. Bukan pusat yang usulkan. Ini ada apa. Moratorium juga belum dicabut tapi kenapa ada pemekaran. Ini tujuan apa dan untuk kepentingan apa,” tegasnya mempertanyakan.
Sementara itu, seperti diberitakan media ini sebelumnya, Apeniel E Sani, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua meminta para bupati tujuh kabupaten di Pegunungan Tengah untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat dan tidak bicara soal pemekaran provinsi baru.
“Mereka [bupati dari tuju kabupaten di Pegunungan Tengah] harus memberikan rasa aman untuk masyarakat. Jangan cepat untuk memperjuangkan pemekaran DOB,” tegas Sani.
Apeniel mengatakan, memberikan rasa aman kepada masyarakat di tujuh kabupaten lebih penting. Saat ini masyarakat tidak merasa aman tetapi kalau dipaksakan untuk mekarkan DOB, kata dia, itu justru menciptakan penjara yang akan membuat masyarakat terus termarjinalkan.
Pewarta: Arnold Belau
