WAMENA, SUARAPAPUA.com — Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya, Bambang Budiandoyo mengungkapkan bahwa secara keseluruhan, tenaga guru di Kabupaten tersebut kurang. Namun, ada juga yang ada guru tetapi KBM tidak berjalan dengan baik.
Bambang menjelaskan, pelayanan pendidikan di Zona Satu dan Dua wilayah Perkotaan Wamena, ada sekolah yang sudah berjalan sejak September dan saat ini sedang mempersiapkan diri untuk ujian. Namun, untuk Zona Tiga dan empat, masih ada sekolah yang KBM berjalan secara maksimal.
“Hasil audit inspektorat dan hasil kunjungan bupati ke beberapa sekolah di Zona tiga dan empat ditemukan bahwa masih ada guru-guru yang tidak lasanakan tugas,” jelasnya saat ditemui di ruang kerjaanya tidak lama ini.
Memasuki 2020, kata dia, pihaknya telah meminta agr guru fokus untuk melakukan KBM di masing-masing sekolah, namun perintah itu belum efektif. Dengan kenyataan seperti ini, pihaknya telah memanggil beberapa guru dari Yalengga, SD Wame dan beberapa sekolah lainnya.
“Kami perintahkan untuk guru harus laksanakan KBM. Kendalanya, guru-guru itu belum punya komitmen untuk mengajar. Jadi kami terus imbau dan panggil lewat RRI dan media lain lalu kasi instruksi. Sekarang, setiap minggu kami pantau setiap sekolah,” bebernya.
Ketua sementara Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Jayawijaya, Matias Tabuni, secara terpisah menanggapi kebijakan dina spendidikan provinsi yang menyebutkan bahwa TNI boleh mengajar.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak tepat. Sebab, masih banyak anak-anak Papua yang bisa mengajar.
“Kalau APBD cukup, anak-anak kita siap. Setiap tahun anak-anak Papau banyak yang jadi sarjana pendidikan dan latar belakang ilmu lain. Kita harus berdayakan mereka. Bukan tidak ada tenaga. Harusnya pemerintah lihat potensi yang ada ini,” katanya.
Katanya, beberapa perguruan tinggi keguruan yang ada di Jayawijaya itukan banyak cetak tenaga guru, sehingga kita bisa berdayakan.
Yang harusnya dilakuakn pemerintah daerah saat ini adalah mencari cara yang tepat untuk berdayakan anak-anak Wamena. Paling tidak kontrak jadi tenaga honorer.
Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, Martin Yogoby mengatakan, memang hampir semua 40 Distrik Sekabupaten Jayawijaya, dari tahun 2019 kita kunjungan ke distrik – distrik. Namun, yang mejadi masalah utama soal pendidikan itu adalah tenaga guru.
“Hampir semua guru – guru tidak ada di tempat. Bupati selama ini lakukan pengangkatan atau perdayakan anak – anak daerah yang selesai dari SMA, DII dan Sarjana untuk tenaga honorer dalam mengisi kekosongan tenaga guru dan honornya diberikan oleh Pemerintah Daerah,” tegas Yogoby.
Menurut Martin, salah satu persoalan yang terjadi saat ini soal ketidakaktifan guru – guru di jayawijaya adalah gajinya itu langsung masuk di rekening Bank, sehingga tidak bisa di kontrol oleh Pemerintah Daerah.
“Persoalan dia mau laksanakan tugas atau tidak itu saya lihat hampir semua berputar di kota, dan pas habis bulan mereka tinggal pergi ke Bank, uang sudah masuk di rekening mereka,” ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, kedepan Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur mekanisme seperti yang dulu, yaitu dibawah pengawasan Kepalah Distrik agar mengontrol guru tersebut ada di tempat dan tidaknya.
Pewarta: Onoy Lokobal
Editor: Arnold Belau
