JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Dalam menyikapi serta menolak pembangunan pos militer di kampung Unipo, Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Siriwo (HPMS) melakukan aksi demonstrasi dengan membawa sejumlah poster berisi sikap pernyataan di halaman balai kampung Unipo, distrik Siriwo, kabupaten Nabire, Papua, Jumat (6/3/2020) kemarin.
Deserius Butu, seorang intelektual asal Siriwo, mengatakan, kehadiran aparat keamanan sangat mengganggu ketentraman hidup masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
“Hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja,” ujarnya saat dihubungi suarapapua.com melalui telepon, Sabtu (7/3/2020).
Ia pun mengajak seluruh komponen masyarakat mulai dari tokoh agama, adat, perempuan dan DPRD Nabire asal Siriwo, agar menyikapi hal tersebut dengan serius.
“Kehadiran TNI dan Polri di Siriwo sangat meresahkan masyarakat, sehingga kami tetap tolak,” tegas Butu.
Sementara itu, anggota DPRD Nabire, Alpius Donei mengatakan, masyarakat di Siriwo selalu hidup berdampingan antara satu sama lain, di mana daerah ini paling aman dari semua gangguan keamanan.
Karena itu, Alpius meminta TNI dan Polri tidak menciptakan masalah.
“Kami masyarakat sebelumnya tidak ada masalah antara satu sama lain, jadi jangan tambahkan personil atau buat pos lagi di sini,” ujarnya.
Terpisah, Yohanes Butu, kepala distrik Siriwo, mengatakan, cukup satu Polsek dan Koramil yang ada di KM 100 distrik Siriwo.
“Tidak perlu tambah-tambah lagi. Kalau tambah akan jadi masalah bahkan konflik,” tuturnya.
Pembangunan pos militer, baik itu TNI maupun Polri di distrik Siriwo dengan dalil apapun, HMPS nyatakan sikap bahwa tetap tolak tegas.
Adapun pernyataan sikap dari HPMS sebagai berikut:
1. Mendesak kepada kepala daerah Kabupaten Nabire, agar segera cabut izin pendirian pos militer di distrik Siriwo.
2. Mendesak kepada Pangdam dan Kapolda Papua untuk tarik kembali anggotanya ke Kabupaten Nabire.
3. Mendesak kepada tokoh masyarakat, gereja, adat, perempuan dan pemuda supaya melarang TNI dan Polri mendirikan pos militer di distrik Siriwo.
3. Mendesak kepada tokoh adat dan masyarakat, agar tidak melakukan kompromi dan menjual tanah untuk mendirikan pos militer, demi mendapatkan sesuap nasi maupun sebatang rokok.
Pewarta: Yance Agapa
Editor: Arnold Belau
