JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Juru Bicara Internasional Komiter Nasional Papua Barat (KNPB) Victor Yeimo menegaskan, Freeport harus ditutup. Aksi tutup Freeport, apapun caranya, dengan damai atau bersenjata harus didukung.
“Sebab Freeport sudah menjadi alat transaksi politik ekonomi antar AS dan Indonesia dalam aneksasi West Papua,” tegasnya kepada suarapapua.com pada Rabu (11/3/2020).
Yeimo menjelaskan, Freeport sudah beroperasi selama 47 tahun. Dan Freeport telah menjadi jadi aktor ekosida dan genosida.
Dampak kehadiran Freeport, kata Yeimo, telah membuat Kabupaten Mimika (tempat Freeport beroperasi) menjadi peringkat pertama Kabupaten yang penduduknya termiskin dari 140 Kabupaten/kota di Indonesia.
“Hanya 20% karyawan OAP, dan 840 buruh di PHK,” bebernya.
Ia menjelaskan, Freeport sebagai alat vitalnya segelintir penguasa Indonesia, yang berebut hasil bagi 51% saham, menjadikan TNI Polri sebagai “anjing” penjaga modalnya secara brutal dan penuh nafsu merampok sambil menjajah bangsa Papua.
“Ini adalah kejahatan yang harus dilawan. Karena itu, aksi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sudah tepat sasaran. Tentara pembebasan wajib mengusir penjajahan dan eksploitasi ilegal diatas tanah air West Papua. Sebab bangsa Papua punya hak membela diri dengan senjata dari kolonialisme dan eksploitasi,” tegasnya.
Menurut Yeimo, Freeport semestinya dengan penuh malu menghentikan operasi, membiarkan orang Papua menentukan nasib sendiri, bebas secara politik, agar secara mandiri mengelola sumber daya alamnya secara demokratis tanpa kelas.
“Indonesia segera ambil solusi damai dan demokratis melalui jalan referendum bagi terpenuhinya hak penentuan nasib sendiri yang belum pernah terlaksana sejak pendudukan ilegal Indonesia dan Freeport di West Papua,” tegasnya.
Tonton Juga, TPNPB Nyatakan Perang di Areal Freeport Indonesia – Timika:
Sementara itu, Militer Murib, Jenderal Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di wilayah Pucak Papua saat konfirmasi tentang aksi serangan pos TNI dan Polisi Indonesia oleh TPNPB di areal Freeport yang sudah dilakukan sejak awal bulan ini menegaskan, target pihaknya adalah menghancurkan aset Freeport dan tutup Freeport.
“Kami melakukan aksi kami sesuai dengan Perintah Operasi yang sudah ditandatangani enam Jenderal TPNPB tahun 2017. Kami minta Freeport harus ditutup. Kami akan terus melakukan perlawanan sampai Papua merdeka,” tegasnya kepada suarapapua.com.
Senada dengan itu, Hendrik Uwamang, Komandan Operasi TPNPB Makodap III Timika mengatakan, pihaknya akan terus melakukan perlawanan agar Freeport ditutup.
“Perlawanan yang saat ini sedang dilakukan sudah sesuai dengan surat Perintah Operasi (PO) yang sudah ditandatangani enam Jenderal TPNPB dibawah pimpinan Jenderal Goliat Tabuni. Dan Jenderal Lekagak Telenggen menjadi penanggungjawab dalam aksi yang sedang dilakukan di areal Freeport,” katanya saat menghubungi suarapapua.com.
Pewarta: Arnold Belau
