DAP Dukung Kebijakan Gubernur Papua Soal Covid-19

JAYAPURA, SUARAPAPAPUA.com — Dewan Adat Papua (DAP) mendukung penuh semua langkah yang diambil Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua dalam upaya pencegahan masuknya Covid-19 di bumi cenderawasih. 

Hal tersebut disampaikan Sekertaris II DAP, Jhon NR Gobai dalam menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian yang menolak Pemprov Papua memberlakukan pembatasan sosial, akhir-akhir ini.

Jhon Gobay mengatakan, gubernur mengambil sikap tepat karena mempertimbangkan kondisi obyektif di Papua. Setelah melihat kembali beberapa situasi masa lalu yang sering dilanda wabah, di mana banyak orang telah menjadi korban akibat penyakit-penyakit itu.

“Di Papua ini telah terjadi depopulasi orang Papua, karena itu Gubernur Papua mengambil langkah ini untuk menyelamatkan yang tersisa diatas tanah Papua,” kata Gobai saat dihubungi via telepon, Rabu (1/4/20).

Baca Juga: Lukas Enembe: Papua Tidak Lockdown, Hanya Pembatasan Sosial

Kata dia, langkah yang diambil gubernur mesti dilihat juga dari konteks Otonomi Daerah (Otsus) yang sejatinya memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur, sesuai dengan kondisi obyektif daerah dan aspirasi masyarakat, serta pembatasan ini pun telah menjadi bagian dari aspirasi masyarakat.

“Sikap pemerintah pusat adalah cara pandang nasional yang umum dalam melihat Papua sebagai bagian Indonesia secara nasional,” ungkapnya.

Menurut Gobai, mestinya Mendagri dapat mempertimbangkan dan memahami kondisi riil di Papua.

“Sikap ini menunjukkan adanya otonomi khusus tanpa kewenangan khusus,” tuturnya.

Baca Juga: KNPI Dukung Keputusan Bersama Forkompimda Papua

Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar perlu ada Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi orang luar yang datang ke Papua bisa diperiksa kesehatannya.

“Kalo tidak jangan terima, kalo mereka lolos tiba di Papua periksa kesehatan, kalo ada virus apa saja, dipulangkan ke daerah asal saja,” tegasnya.

Selain itu, Sekretaris Suku Besar Yerisiam Gua, Robertino Hanebora mengatakan, pemerintah pusat tidak bisa seenaknya mendesak pemprov Papua untuk membuka akses masuk, hanya karena kepentingan ekonomi nasional.

“Itu tidak bisa, karena ini menyangkut hidup orang Papua. Kami orang Papua ini sedikit, jangan tambah bikin kami mati lagi dengan virus Corona. Wilayah lain tidak dipersoalkan, tetapi kenapa Papua yang dipaksakan untuk buka akses, jadi jangan paksa kami untuk mati dengan corona,” tegas Hanebora.

Baca Juga: Twitter Hapus 795 Akun Palsu Penyebar Hoaks tentang Papua Merdeka

Kata dia, pemerintah pusat khawatir karena ekonomi Indonesia akan goyah, sehingga situasi itu sengaja dimanfaatkan untuk melarang daerah Papua melakukan lockdown.

“Jangan paksakan kami untuk membuka akses, sebab tidak ada itu yang namanya negara jamin kami. Kami bisa makan petatas, keladi dan singkong,” imbuhnya.

Pewarta: Yance Agapa

Editor: Arnold Belau