JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Mahasiswa asal Kab. Maybrat di Yogyakarta mendesak pemerintah kabupaten Maybrat untuk membantu mahasiswa dari kabupaten tersebut di seluruh Indonesia.
Bertolomius Korain, Kordinator Umum Mahasiswa Maybrat DIY kepada media ini melalui surat elektroniknya menjelaskan, Bupati Maybrat Bernad Sagrim mengatakan bahwa sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19, pemerintah membatasi akses keluar masuk Maybrat baik darat maupun udara mulai 26 Maret 2020 hingga 9 April 2020.
Status ini, kata dia, kemudian diperpanjang lagi sampai sekarang. Tim Gugus Penangnan Covid-19 juga telah dibentuk, dana 43 miliar juga sudah dikucurkan namun sampai saat ini belum ada laporan resmi terkait hasil kinerja mereka di lapangan.
Sehingga, sebagai akibat dari karangtina wilayah yang berkepanjangan membuat aktivitas ekonomi dan pemerintahan menjadi lambat, konsekuensinya pendapatan masyarakat pun menurun drastis sehingga secara langsung akan berakibat terhadap nasib mahasiswa.
“Hampir sebagian besar mahasiswa Maybrat yang sedang melakukan studi diberbagai tempat tidak memiliki pekerjaan sampingan sehingga nasib mereka sangat bergantung dari orang tua,” jelasnya kepada media ini kemarin.
Kondisi mahasiswa ini, kata Korain, diperparah dengan adanya karangtina wilayah diberbagai kota studi sangat terisolasi dan bertahan hidup seadanya. Dana 43 miliar yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 juga sampai hari ini belum dirasakan oleh mahasiswa padahal sudah dijanjikan oleh kepala dinas Pendidikan pada tanggal 8 April 2020.
Sementara itu, ditengah teror covid-19 yang semakin parah, masyarakat Maybrat wilayah Aifat Timur juga dikhawatirkan dengan kehadiran militer (TNI-POLRI) dalam jumlah yang besar.
“Intimidasi, teror, dan ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh aparat TNI-POLRI telah membuat masyarakat hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Ada yang memutuskan untuk lari ke hutan, ada juga yang mengungsi ke distrik tetangga. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menimbulkan penumpukan jumlah orang yang berpotensi mempercepat penularan Covid-19,” katanya.
Ia menegaskan, Pemerintah kabupaten Maybrat yang seharusnya cepat menanggapi situasi darurat pandemi Covid-19 dan hadir sebagai pelindung masyarakat justru sangat lambat, lebih sibuk urus birokrasi, menganggap remeh persolan dan menebarkan janji-janji palsu atau Hoax.
Ia menambahkan, mahasiswa Maybrat di DIY mendesak pemerintah kabupaten Maybrat melalui dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada mahasiswa Maybrat di Yogyakarta dan seluruh Indonesia.
“Kami menuntut pertanggung-jawaban kepala dinas Pendidikan kabupaten Maybrat terkait stetmen dimedia koran Radar Sorong pada tanggal 8 April 2020,” tegasnya.
Korain juga mengatakan, mahasiswa meminta pemerintah kabupaten Maybart transparan terhadap penggunaan anggaran covid-19. Dan mendesak agar menghentikan operasi militer di maybrat.
“Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Maybrat menghentikan operasi Militer di wilyah Aifat Timur dan mendorong pemerintah kabupaten Maybrat bersama pemerintah kabupaten Teluk Bintuni untuk melakukan dialog penyelesaian masalah,” tegasnya.
REDAKSI
