BeritaMahasiswa Paniyai di Makasar Desak Pemkab Salurkan Bantuan Bama

Mahasiswa Paniyai di Makasar Desak Pemkab Salurkan Bantuan Bama

NABIRE, SUARAPAPUA.com— Mahasiswa Paniyai di kota studi Makasar keluhkan kondisi pihaknya yang hari-hari pada masa pembatasan Covid-19 hanya mengonsumsi Supermi (mie instan). 

“Kami punya makanan hari-hari sekarang hanya Supermi dan Pop Mie. Makanan lain jarang, bahkan sudah tidak ada. Jadi untuk kondisi kami soal makan minum sudah sangat mengkuatirkan,” kata Melianus Muyapa, Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Paniyai (IPMAPAN) kota studi Makasar kepada suarapapua.com melalui pesan elektronik belum lama ini.

Melianus akui, kondisi yang dialami pihaknya disebabkan karena keuangan pihaknya menipis, tetapi juga karena tidak adanya bantuan Bama dari pemerintah Paniyai pada masa pembatasan ini.

Baca juga : Pastor Marthen Kuayo: Selain Bagi Uang dan Beras, Pemerintah Juga Harus Bagi Alat Kerja

Baca Juga:  PMKRI Kecam Tindakan Biadap Oknum Anggota TNI Siksa Warga Sipil di Papua

“Sekarang kami bingung harus mengaduh cari makan di mana dan ke siapa. Bagaimana tidak, jangankan dari pihak lain, bantuan dari pemerintah Paniyai saja sampai sekarang belum ada,” ungkapnya.

Dikatakan, Supermi dan Pop Mie yang sedang dikomsumsi pihaknya bersumber dari uang sumbang-sumbang dari beberapa minggu lalu.

“Syukur sekali dari jauh hari kita sudah siapkan supermi dan pop mie. Kalau tidak, kita bisa mati kelaparan. Soalnya orang tua kami semua petani yang tidak kirim uang,” terangnya.

Mengingat hal itu, mewakili seluruh mahasiswa Paniyai, ia berharap kepada Bupati Paniyai agar secepatnya dapat membantu pihaknya.

“Karena satun-satunya harapan kami adalah Pemkab Paniyai, maka kami memohon tolong bapak Bupati Meki Nawipa turunkan bantuan ke kami.”

Baca Juga:  Tak Patuhi Aturan, 38 Anggota PPD di Intan Jaya Diberhentikan Sementara

Baca juga : Bupati Nabire Wajibkan Tiap Kampung Bangun Posko Covid-19

Serupa disampaaikan Markus Degei, penasehat mahasiswa Paniyai Makasar.

“Kondisi saya dan adik-adik di sini seperti anak ayam sedang kehilangan induk. Tidak ada yang prihatin dengan kondisi kami. Sekarang harapan kami cuman Pemkab Paniai. Semoga dalam waktu dekat ada bantuan ke kami,” harap Degei.

Ia juga mengakui bahwa persediaan makanan, terutama Supermi dan Pop Mie yang dibeli pihakya semakin menipis, sehingga diharapkan untuk segera saluerkan Bama tersebut.

Sebelumnya, suarapapua.com juga menyiarkan desakan serupa kepada Pemkab Paniyai agar disalurkan Bama kepada mahasiswa Paniayi kota studi Jakarta.

Baca Juga:  Parpol Harus Terbuka Tahapan Penjaringan Bakal Calon Bupati Tambrauw

“Sehingga harapan sama, pihak lain juga dapat salurkan bantuan. Terutama dari pemerintahan di Paniyai. Kasihan gara-gara Corona adik-adik hidup terlantar,” ucap Marten Yeimo, salah mahasiswa Paniyai kota studi Jakarta, Kamis (16/4/2020).

Baca juga : PMKRI Berharap, Bama Yang Disalurkan Pemkab Jayawijaya Sesuai Jumlah KK

Terkait penyaluran Bama itu, salah satu tokoh pemuda Paniyai, Yunus Gobai mempertanyakan Pemkab Paniayi soal penyebab terhambatnya penyaluran Bama kepada mahasiswa Paniyai di setiap kota studi di seluruh Indonesia.

“Sampai sekarang Pemkab Paniyai belum tergerak hati salurkan bantuan ke mahasiswa. Ini kenapa, apa masalahnya? Apa karena tidak ada uang atau kurang, atau belum waktunya?” tekas Gobai.

Pewarta : Stevanus Yogi

Editor : Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan

0
Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan SORONG, SUARAPAPUA.com --- Bupati Sorong Selatan, Papua Barat Daya, didesak untuk segera mencopot jabatan kepala dinas PUPR karena diduga telah melanggar kode etik ASN. Dengan menggunakan kemeja lengan pendek warna kuning dan tersemat lambang partai Golkar, Kadis PUPR Sorong Selatan (Sorsel) menghadiri acara silaturahmi Bacakada dan Bacawakada, mendengarkan arahan ketua umum Airlangga Hartarto dirangkaikan dengan buka puasa di kantor DPP Golkar. Obaja Saflesa, salah satu intelektual muda Sorong Selatan, mengatakan, kehadiran ASN aktif dalam acara silatuhrami itu dapat diduga terlibat politik praktis karena suasana politik menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara serentak tanggal 27 November 2024 mulai memanas. “ASN harus netral. Kalau mau bertarung dalam Pilkada serentak tahun 2024 di kabupaten Sorong Selatan, sebaiknya segera mengajukan permohonan pengunduran diri supaya bupati menunjuk pelaksana tugas agar program di OPD tersebut berjalan baik,” ujar Obaja Saflesa kepada suarapapua.com di Sorong, Sabtu (20/4/2024).

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.