1 Mei: Hari Integrasi atau Aneksasi Papua?

0
3617

Oleh: Paskalis Kossay)*

Judul besar di atas ini bisa menjadi diskusi menarik bagi para intelektual maupun akademisi. Mungkin belum ada salah satu Perguruan Tinggi di Papua khususnya berani melakukan forum diskusi ilmiah guna mengkaji isu kontroversial ini. Sebab menarik sebenarnya, setiap tahun tanggal 1 Mei tiba selalu saja menimbulkan kontroversial pandangan rakyat papua dengan pemerintah Indonesia. Timbul dua versi yang saling bertolak belakang.

Versi Pemerintah Indonesia mengklaim, 1 Mei adalah hari integrasi Papua masuk kedalam NKRI. Sementara versi orang papua , 1 Mei adalah hari aneksasi negara Indonesia mencaplok Papua Barat sebagai sebuah negara merdeka.

Masing-masing pihak dengan alasannya sendiri yang bisa dipertanggungjawabkan. Adapun alasan orang papua adalah, sejak 1 Desember 1961 Papua Barat sudah menjadi sebuah embrio negara bangsa, dengan membentuk Dewan Rakyat (Neuwguinea Raad) sendiri, memiliki bendera kebangsaan Bintang Kejora, lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua, lambang negara burung Mambruk. Tetapi akhirnya Indonesia mencaplok melalui TRIKORA 19 Desember 1961.

Baca Juga:  Freeport dan Kejahatan Ekosida di Wilayah Suku Amungme dan Suku Mimikawee (Bagian 4)

Alasan Pemerintah Indonesia, penyerahan wilayah Papua kedalam NKRI pada 1 Mei 1963 dilakukan sesuai kesepakatan bersama antara Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat pada 15 Agustus 1962 di New York yang sering disebut New York Agreement. Dalam pertemuan tersebut disepakati , dalam satu tahun berikutnya ( 1963 ) dilakukan peralihan kekuasaan administrasi pemerintahan di papua dari otoritas pemerintahan sementara PBB kepada pemerintah Indonesia.

ads

Pemerintah Indonesia merasa dengan penyerahan kekuasaan administrasi pemerintahan tersebut, maka wilayah papua barat sepenuhnya milik Indonesia. Walaupun pertemuan New York Agreemen pun ditentang oleh rakyat papua karena dinilai sepihak tidak ada perwakilan orang papua yang terlibat dalam pertemuan tersebut. Padahal orang papua saat itu sudah siap secara SDM maupun wawasan politiknya.

Baca Juga:  Politik Praktis dan Potensi Fragmentasi Relasi Sosial di Paniai

Alasan kedua pihak sebagaimana tersebut diatas, memang pantas diperdebatkan. Pertama, mengapa orang papua tidak dilibatkan dalam pertemuan New York Agreement itu. Yang kedua, orang papua secara wawasan politik maupun SDM sudah siap ketika itu. Kedua argumentasi tersebut menjadi perdebatan krusial dalam momentum 1 Mei setiap tahun.
Alasan yang lain, peristiwa 1 Mei 1963 tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan rentetan skenaro besar penguasaan wilayah papua oleh Indonesia. Peristiwa TRIKORA 19 Desember 1961 merupakan agresi pertama pemerintah Indonesia menguasai papua, berturut-turut peristiwa integrasi 1 Mei 1963 dan peristiwa PEPERA 1969. Hasil Pepera kemudian mengunci mati seluruh skenario penguasaan tersebut dan Papua menjadi milik Negara Republik Indonesia yang sulit ditawar-tawar lagi.

Walaupun demikian, rakyat papua terus menentang terhadap berbagai tindakan kecurangan politik penguasaan wilayah yang dilakukan negara Indonesia termasuk 1 Mei 1963. Rakyat menilai, proses integrasi dilakukan secara paksa dan sepihak tanpa dilibatkan orang papua. Karena itu diprotes orang papua setiap momentum 1 Mei dengan aksi peringatan hari aneksasi papua.

Baca Juga:  Indonesia Berpotensi Kehilangan Kedaulatan Negara Atas Papua

Sementara, pemerintah Indonesia memeringatinya sebagai hari integrasi papua kedalam NKRI dengan meriah dan upacara resmi serta dijadikan sebagai hari libur nasional.
Dalam realita kehidupan yang penuh kontroversial seperti ini, maka tidak ada makna yang dipetik dan diresapi hikmah dari momentum 1 Mei ini. Pasti terus terjadi kontroversi nilai sejarahnya, sehingga mempengaruhi pola pikir generasi papua berikutnya.
Memang faktanya sulit diluruskan benang merah, kecuali dipaksakan seperti kondisi yang dihadapi sekarang ini. Sampai kapanpun tidak pernah akan ketemu titik temunya, tetap berjalan paralel dalam versi yang berbeda-beda.

)* Penulis adalah politisi dan tokoh masyarakat Papua

Artikel sebelumnyaPartai, Gerakan dan Sosialisme (Tanggapan Atas Tulisan Victor Yeimo)
Artikel berikutnyaOKP Dinilai Tidak Terlibat Aktif dalam Penanggulangan Covid-19 di Papua Barat