JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Parlemen Papua New Guinea berharap adanya pemimpin oposisi baru setelah Balden Namah, pemimpin oposisi lama ditangguhkan Makamah Agung karena pelanggaran di dalam kantornya.
Hal itu juga berkaitan dengan penyingkiran partai PNC, partainya mantan PM PNG, Peter O’Neill dari koalisi pemerintahan PM James Marape.
Peter O’Neill mengatakan kepada the Sun PNG bahwa pada malam ini partai kaukus akan melakukan pertemuan.
Katanya dalam hal itu, pihaknya menerima keputusan PM Marape untuk partainnya keluar dari pemerintahan.
Namun demikian Peter mengakui dalam pembentukan pemerintahan pada 2019 lalu, pihaknya telah berkontribusi dengan membantu memberikan nomor di lantai parlemen.
Dengan demikian, PNC sekarang telah pindah ke oposisi, sehingga kita dapat menghadapi kepemimpinan Marape yang gagal ini. Ada tugas kita yang menjelaskan keadaan pemerintah yang mengerikan dan tertekan di bawa wewenangnya,” kata Pater O’Neill.
PM Marape optimis bawa PNG menjadi negara kristen kulit hitam terkaya
Sementara, Perdana Menteri James Marape Rabu ini memberikan apresiasi kepada koleganya di parlemen yang memberikan mandap kepadanya.
Ia mengakui, apa yang dilakukan para pemimpin ini yang tidak dapat dibeli atau dijual bertentangan dengan apa yang dirasakan banyak pihak sebagai praktik politik oleh partai-partai di masa lalu.
Katanya, sedikit dari setahun yang lalu, 30 pemimpin ini dari semua daerah dan banyak latar belakang politik memutuskan untuk menempatkan masa depan politik mereka di tangannya.
“Kita semua memiliki alasan sendiri untuk meninggalkan partai masa lalu dan memutuskan untuk membentuk kesatuan baru untuk arah baru bagi negara kita. Sedikit yang kita tahu bahwa Pangu yang kita pilih dengan tepat untuk mendorong agenda kemandirian ekonomi akan memimpin pemerintah,” kata Marape melalui release resminya.
Ia mengajak, agar ambil kembali agenda PNG di mana tidak ada orang atau anak yang tertinggal, yang mana “kami akan menjadikan negara kami negara Kristen kulit hitam terkaya. Untuk melakukannya, kami akan mengubah undang-undang dan mengesahkan undang-undang yang akan memperbaiki negara kami termasuk undang-undang pemberantasan korupsi seperti ICAC dan Whistleblower bertindak.”
Dikatakan, tidak ada pemerintah di masa lalu terutama PNC yang ingin berurusan dengan undang-undang pemberantasan korupsi, seperti ICAC, tetapi Pangu mengambil pimpinan itu dan akan memberikan dukungan dari Partai Rakyat dan partai koalisi lainnya.
“Kami juga membuat amandemen untuk tindakan penambangan dan perminyakan sesegera untuk beralih ke pembagian produksi pasca-2025. Kami mengambil kembali sumber daya kami untuk bekerja dengan investor yang akan memungkinkan kami untuk mendapatkan lebih dari 50% sumber daya kami, sehingga kami akan berbagi dengan pemilik tanah dan pemerintah provinsi kami,” pungkasnya.
Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur tetapi menerapkan hukum yang baik yang akan menopang PNG sekarang dan di masa depan.
Pewarta: Elisa Sekenyap
