KOTA SORONG, SUARAPAPUA.com — Max Binur, tokoh penggerak budaya di Papua menegaskan, pemerintah pusat, Papua dan Papua Barat seharusnya memperhatikan fasilitas dan tenaga pelayanan kesehatan di Papua bukan berpikir tentang New Normal.
Hal ini dikatakan Max menanggapi New Normal yang diterapkan pemerintah dalam menangani dan mencegah penularan Covid-19 di Indonesia kepada suarapapua.com di Kota Sorong, Jumat (5/6/2020).
Menurutnya, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah harusnya mengupayakan fasilitas kesehatan dan tenaga medis bukan mengutamakan New Normal.
Binur menilai, New Normal merupakan langkah kebijakan pemerintah yang membatasi ruang gerak manusia. Langkah tersebut tidak akan berhasil karena berkaitan dengan pola hidup, interaksi sosial masyarakat di Papua.
“Di Papua tidak ada nilai sosial yang doiminan dan mayoritas yang dapat dipegang sebagai dasar hidup bersama. Masalah kesehatan saat ini yang perlu diperhatikan pemerintah,pusat, propinsi, dan daerah. Ya harus menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dan memiliki standar pelayanan kesehatan yang baik.Siapkan juga tenaga medis yang sesuai kebutuhan.”
“Itu yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan New Normal. New Normal sulit diterapkan di Papua. Pola hidup, inetraksi sosial, kekerabatan di Papua masih kuat.Kita tidak punya nilai sosial yang dominan dan mayoritas yang dapat dipegang sebagai dasar hidup bersama,” jelas Binur.
Kata Binur, pemerintah seharusnya menyiapkan fasilitas kesehatan yang memadai serta berfungsi melayani masyarakat secara gratis dan pengontrolan yang ketat di pelabuhan dan bandara.
“Yang perlu diperhatikan pemerintah adalah pembatasan sosial dengan pemeriksaan kesehatan di setiap titik rawan kasus Covid-19. Siapkan fasilitas kesehatan yang memadai dan berfungsi melayani gratis kepada masyarakat. Yang serius perlu diperhatikan pemerintah ya menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai di setiap titik rawan atau merah Covid-19 dan selalu ada pemeriksaan,” tuturnya penuh harap.
Menurut hemat Max, upaya penanggulangan dan pencegahan Covid-19 harus menjadi gerakan sosial bersama bukan pemerintah hanya kelompok lembaga tertentu.
“Virus ini kemudian dijadikan alasan pemda punya tanggungjawab saja, tapi harus menjadi gerakan bersama semua, pemda, aparat, adat, perempuan, masyarakat, dan lain-nya.Jangan karena virus ini mendatangkan dana yang besar terus segelintir lembaga kelompok yang kerjakan,” kata Binur.
Sementara itu, Pastor Bernadus Baru, OSA, tokoh gereja di wilayah Papua Barat menilai system New Normal menggambarkan kepanikan Negara terhadap krisis ekonomi sehingga ia mengatakan, New Normal bukan solusi.
“New Normal terkesan pemerintah panik dengan krisis ekonomi yang sedang dan akan melanda bangsa ini. Itu bukan solusi yang tepat untuk mengatasi persolan Covid-19”, tutur Bernadus.
Pewarta: Maria Baru
Editor: Arnold Belau
