JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan diri Forum Mahasiswa Lebah Hijau Kamu Mapiha berunjuk rasa di Kantor MRP, menyampaikan penolakan mereka atas rencana pemekaran Kabupaten Dogiyai.
Masa aksi tersebut ditemui langsung oleh ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib di depan halaman kantor MRP, Kotaraja luar, (1/6) kemarin, Kamis, (2/7/2020).
Majelis Rakyat Papua (MRP) menerima kedatangan perwakilan masyarakat adat, perempuan dan kaum intelektual asal Dogiyai berdomisili di Jayapura dimana mereka menyampaikan aspirasi penolakan terhadap rekomendasi/surat keputusan bupati Dogiyai terkait rencana DOB Mapia Raya.
Timotius Murib, ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) yang menerima aspirasi tersebut mengatakan aspirasi penolakan terhadap rekomendasi/surat keputusan bupati Dogiyai terkait rencana DOB Mapia Raya akan menyikapi atau proses sesuai dengan mekanisme yang berlaku di lembaga MRP.
“Kami menerima aspirasi mereka dan MRP akan sikapi DOB tersebut dengan tegas sesuai mekanisme, dan apa yang di inginkan oleh masyarakat Dogiyai sendiri dengan kehadiran kabupaten pemekaran Mapia Raya,” kata Murib.
Saat menerima perwakilan pengunjuk rasa, Ketua MRP, Timotius Murib menyatakan lebih baik pemekaran ditunda, karena itu bukan kebutuhkan rakyat Papua. MRP hari ini fokus berfikir untuk evaluasi pelaksanaan UU Otsus bukan bicara pembangunan.
“Orang Papua butuh kehidupan masa depan, bukan butuh pembangunan. Pembangunan boleh saja asal sesuai murni aspirasi rakyat Papua dan Moratorium juga dari pusat tegaskan tidak ada pemekaran saat ini,” tegasnya.
Ketua Forum Mahasiswa Lebah Hijau Kamu Mapia, Benediktus Agapa rencana pembentukan DOB Mapiha Raya itu ditolak berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, kelompok perempuan, tokoh adat, dan tokoh agama.
“Rencana pembentukan DOB Mapia Raya itu tidak memenuhi syarat administratif yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” katanya.
Agapa meminta elit politik Dogiyai berhenti menjanjikan pembentukan DOB Mapia Raya sebagai solusi bagi pembangunan, karena hal itu tidak mungkin terwujud.
Reporter : Agus Pabika
Editor : Arnold Belau
