JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman, menegaskan bahwa pihaknya tidak perna menerima undangan dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan kunjungan ke Papua Barat, Rabu (22/7/2020).
Hal itu ditegaskan Bob Loughman dalam kunjungan kehormatan bersejarah yang dilakukan Vanuatu West Papua Unification and Association Committee (VWPUAC) kepada Perdana Menteri dalam mengecek apakah pemerintah Vanuatu telah menerima undangan dari Jakarta untuk kunjungan ke Papua Barat.
Dalam pertemuan itu sebagaimana dilaporkan Daily Post Vanuatu bahwa Perdana Menteri telah meyakinkan Ketua Komite Persatuan dan Asosiasi Vanuatu Papua Barat (VWPUAC), Pastor Alan Nafuki, bahwa tuduhan itu salah karena dia tidak tahu dan juga tidak pernah menerima undangan dari Pemerintah Indonesia untuk kunjungan semacam itu.
Perdana Menteri mengulangi pernyataan sebelumnya yang ia tekankan kepada ketua asosiasi bahwa posisi pihaknya di pemerintah sangat jelas dan selalu sama sejak pernyataan pendiri negara Vanuatu, almarhum Pastor Walter Lini yang mengatakan Vanuatu tidak akan sepenuhnya bebas sampai masyarakat Pasifik yang tersisa, masih terjajah terutama di Papua Barat, Kanaky dan Tahiti.
Perdana Menteri Loughman tidak berbasa-basi ketika dia menegaskan bahwa tidak ada yang dapat mengubah pendirian negaranya di Papua Barat, karena semua pendahulu di Pemerintah Vanuatu termasuk pemerintahnya saat ini, memiliki mandat untuk berbicara bagi mereka yang tidak bersuara untuk membantu mereka mencapai tujuan Tuhan yang diberikan hak penuh kepada diri mereka sendiri – terutama penentuan nasib sendiri dan kebebasan.
VWPUAC mengunjungi Perdana Menteri untuk mencari tahu dan verifikasi dari Perdana Menteri setelah Pastor Nafuki didekati oleh dua orang Vanuatu yang mengklaim bahwa ia telah diundang oleh Jakarta dan namanya ada dalam daftar undangan.
“Saya meminta salah satu dari mereka untuk menunjukkan kepada saya undangan dengan nama saya di atasnya,” kata Pastor Nafuki.
Vanuatu adalah satu-satunya negara di dunia yang berdiri dan berbicara untuk kebebasan rakyat Papua Barat. Bahkan telah mengesahkan RUU Wantok di parlemen dalam mendukung kebebasan rakyat Papua Barat.
Pewarta: Elisa Sekenyap
