BeritaIni Sikap Berbagai Elemen di Meepago Tolak Otsus

Ini Sikap Berbagai Elemen di Meepago Tolak Otsus

PANIAI, SUARAPAPUA.com — Berbagai elemen tokoh, lembaga dan organisasi politik perjuangan Papua merdeka di wilayah Meepago bersepakat menyatakan sikap dengan tegas dan bersumpah, menolak produk hukum Indonesia di Tanah Papua bernama Otonomi Khusus.

Beragam pendapat disampaikan mereka sesuai kondisi yang dirasakan atas gagalnya penerapan Otsus selama 20 tahun, Selasa (17/11/2020) kemarin di lapangan Theo Makai, Mowanemani, kabupaten Dogiyai, dari sekitar jam 11 siang hingga Pukul  15.00 WP secara bergantian dengan aman dan tertib.

“Roma ko dengar, Paus ko dengar, organisasi-organisasi gereja dunia, di negara-negara dan di Indonesia dengar semua, kenapa kalian terus menutup mata, telinga dan hati untuk lihat, dengar dan peduli derita air mata dan cucuran darah umat atau domba-domba kalian orang Papua di Tanah Papua. Masalahnya apa?. Masyarakat biasa sampai tokoh-tokoh orang Papua sudah banyak Indonesia bunuh dan itu selalu kalian sendiri saksikan. Kenapa, kenapa diam?,” tanya Diakon Alex Pigai, ketua Komisi Kepemudaan Dekenat Kamu-Mapiha, dari perwakilan tokoh agama wilayah Meepago, dengan kesal pada kesempatan bicara.

Baca Juga:  Anggota DPRP Usulkan Beberapa Rute Penerbangan Perintis di Papua Tengah

Melihat kondisi itu, ia tegaskan, mewakili seluruh tokoh agama, Katolik, Kristen Protestan, Bunani (agama adat dari suku Mee), Islam dan serta seluruh agama yang dianut orang Papua di wilayah Meepago, menyatakan menolak seratus persen Otsus dilanjutkan lagi.

“Tuhan Yesus, saya mohon lihat umatmu yang tersisa dari tersisa ini. Berilah jawaban atas segala derita, cucuran air mata dan darah mereka dan kami. Sudah cukup, kami tidak mau lagi penderitaan ini berlanjut,” mohonnya.

Germanus Goo, ketua Dewan Adat kabupaten Dogiyai, mewakili dewan adat se-Meepago, menyatakan untuk Otsus pihaknya akan selalu ada di belakang mendukung apa yang rakyat Papua di Meepago mau.

Baca Juga:  Yance Rumbino, Seniman dan Pencipta Lagu “Tanah Papua” Berpulang

“Lanjut dan tidak Otsus, seutuhnya ada di tangan rakyat Papua. Bukan di tangan Gubernur, Bupati, DPR, polisi, tentara, MRP atau siapapun. Untuk perjuangan kalian ini karena rel kebenaran, saya mewakili dewan adat yang ada di enam kabupaten Meepago mendukung penuh, kita sama-sama tolak Otsus,” ujarnya dengan tegas.

Maria Butu, mewakili kaum perempuan Papua, juga menyatakan Otsus tak boleh dilanjutkan karena selama Otsus tak henti-henti terus membunuh anak-anak Papua yang dikandung dan dilahirkan mama-mama Papua dengan susah payah.

“Saya perempuan Papua melahirkan anak bukan untuk kau Indonesia bunuh, perkosa, culik. Saya lahir setengah mati supaya anak-anak saya tumbuh dan berkembang di atas tanahnya. Cukup, saya tidak mau lagi. Otsus, kami semua perempuan Papua tolah seratus persen,” tegasnya.

Mewakili masyarakat akar rumput, Benny Goo, mengatakan, karena masyarakat merupakan objek utama korban dari Otsus, maka masyarakat sudah pandang Otsus sebagai racun mematikan.

Baca Juga:  ULMWP: Aneksasi Papua Ke Dalam Indonesia Adalah Ilegal!

“Tidak ada cerita bagi masyarakat untuk lanjut lagi dengan racun Otsus itu. Tolak seratus persen,” tegasnya dari hadapan ribuan rakyat Papua.

Para ketua umum KNPB enam kabupaten Meepago (Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Timika) dan TPNPB wilayah Meepago melalui perwakilannya, bersama juga menyatakan sikap yang sama, bahwa tak ada alasan yang bisa dipakai Indonesia untuk lanjutkan Otsus di Tanah Papua.

“Otsus telah memakan ribuan rakyat sipil Papua tidak berdosa. Otsus sebagai alat bagi Indonesia bantai habiskan orang Papua di atas tanahnya. Jangan lanjutkan di wilayah teritori West Papua,” demikian inti penyampaian sikap dari kedua organisasi politik perjuangan Papua merdeka ini.

Pewarta: Stevanus Yogi
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

TPNPB Mengaku Telah Eksekusi Satu Anggota TNI di Sinak

0
“TPNPB menyampaikan kepada Panglima TNI untuk tidak melakukan penyisiran dan penangkapan sewenang-wenang terhadap warga sipil dalam melakukan serangan balasan. Kami prinsipnya siap hadapi serangan balasan dari Militer Indonesia. Permintaan kami, harus menjamin hak-hak warga sipil yang berada di Sinak,” kata Sebby.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.