JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Pemerintah Indonesia semakin mengabaikan kebijakan kemanusiaan berbasis hak asasi manusia (HAM), eksploitasi sumber daya alam (SDA) dan stigma buruk di Papua, tetapi sebaliknya gencar melakukan pengiriman militer serta mesin bor untuk menggali tambang emas di Papua.
Hal tersebut digagas Haris Azhar, direktur eksekutif Lokataru Foundation saat dihubungi suarapapua.com, Senin (30/11/2020). Menurutnya, pemerintah Indonesia selayaknya menuntaskan kebijakan kemanusiaan seperti pemulihan korban-korban, pemberdayaan masyarakat adat, rehabilitasi lingkungan hidup, penegakan hukum dan perencanaan pembangunan.
“Ini yang seharusnya dilakukan, bukan sebaliknya mengirim militer dan mesin bor gali tambang emas,” tegasnya saat dihubungi suarapapua.com, Senin (30/11/2020).
Melihat berbagai peristiwa kekerasan, eksploitasi sumber daya alam dan berbagai stigma buruk di Papua, menurut Haris, selalu ada momentum untuk memperbaiki kebijakan dan cara di lapangan oleh pemerintah Indonesia. Momentum ini terlebih-lebih jelang berakhirnya Otsus Papua pada 2021.
“Masyarakat Papua terutama orang asli Papua sudah trauma yang sangat berkepanjangan, bahkan turun-menurun,” ucap dia.
“Kepercayaan orang asli Papua terkikis karena janji-janji Jakarta yang berujung duka. Populasi orang Papua asli jumlahnya menurun, mereka masuk ke dalam cluster kemiskinan,” tambahnya.
Menyoal kebijakan pembangunan di Papua, kata dia, sama sekali tidak memuliakan atau menguntungkan masyarakat asli Papua.
Untuk itu, kedepannya Haris berharap momentum atau situasi ini harus segera ditangani dengan baik dan berpihak pada standar keadilan bagi orang-orang yang selama ini dijadikan korban atas berbagai kejahatan dan kerusakan.
“Kebenaran harus diungkap, dan hal ini akan menjadi catatan bersama, suka atau tidak,” pintanya.
Berhubung kebenaran, kata dia, akan dijadikan rujukan bagi siapapun atau apapun kondisinya.
“Kebenaran harus mengungkap dan mencatat peristiwa-peristiwa, kebijakan, pelaku intelektual maupun lapangan serta memetakan pola kejahatan,” imbuhnya.
Direktur LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy mendesak presiden Jokowi agar menghentikan dan mengakhiri operasi militer di atas tanah Papua. Sebab, kata dia, tercium bau kebohongan dibalik fakta yang terjadi di Papua.
“Pendekatan keamanan harus diganti dengan pendekatan damai melalui dialog Papua untuk mengurai dan mencari solusi damai atas konflik sosial politik di Bumi Cenderawasih ini,” pungkasnya.
Pewarta: Yance Agapa
Editor: Arnold Belau
