JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Pemerintah Pusat melalui mendagri diminta tidak seenaknya menentukan daerah pemekaran tanpa melibatkan Perwakilan Masyarakat Papua yaitu DPR Papua dan Pemerintah Papua.
Usai menerima aspirasi masyarakat Papua melalui mahasiswa Papua, Anggota DPR Papua Nioluen Kotoki secara tegas mengatakan pemerintah Pusat melalui Mendagri tidak menghargai orang Papua dengan lembaga DPRP dan Pemerintah Provinsi Papua.
“Mendagri harus benar – benar menghargai aspirasi masyarakat Papua yang disalurkan lewat DPR Papua dan Pemerintah Provinsi dalam menentukan pemekaran di Papua karena sesuai UU 23 Tahun 2015 di pasal 33 menyangkut pembentukan DOB terkait kelayakan dan persyaratannya. Juga harus disetujui DPRP dan MRP lalu berikan pertimbangan,” katanya.
Dikatakan, PRP Papua Komisi I hadir di Asrama Mahasiswa Timika dalam rangka menerima Aspirasi dari 5 wilayah adat di Papua.
“Kami sedikit agak malu, ada fasilitas dari DPR dan Pemerintah tapi kami terima di jalan-jalan, aksi yang di lakukan merupakan penolakan terhadap Otonomi Khusus dan pemekaran Provinsi Papua,” ungkapnya.
Ia mengatakan, sebagai lembaga perwakilan rakyat, dalam penetapan DOB DPR memiliki kewenangan untuk berikan saran dalam persyaratan dan tanggapan dalam membentuk sebuah daerah Otonomi baru.
“Jadi kami lihat pemekaran di Papua belum memenuhi syarat maka kami komisi yang membidangi Politik dan HAM sampai saat ini belum ada pengajian dari tim pemekaran dan pemerintah pusat dari semua daerah mana saja yang mau dimekarkan maka Mendagri jangan seenaknya ini wilayah kami,” katanya.
Dia meminta Mendagri jangan bicara pemekaran tanpa melibatkan orang Papua dan jangan mengambil data sembarang lalu mengklaim itu dari masyarakat papua. Karena sebagai lembaga perwakilan masyarakat DPR Papua tidak pernah menerima usulan DOB dari Tim pemekaran dan mendagri maka jangan asal tentukan seenaknya.
“Pak Mendagri stop bicara pemekaran berikan kepada kami DPRP untuk melihat jumlah penduduk kesiapan SDM Orang asli Papua dan persyaratan lainnya. Kami lihat di Jawa jumlah penduduk 40 jutaan yang memenuhi persyaratan pemekaran kenapa tidak dimekarkan. Sementara Papua belum layak kok dipaksakan tidak memenuhi syarat dan kami belum lihat tahapan uji kelayakan belum dilakukan pak mendagri,” tegasnya.
Ia juga meminta Tokoh intelektual jangan hanya bermain demi kepentingan Politik sesaat yang merugikan banyak orang, tetapi dia mengajak agar harus melihat substansi masalah di Papua.
Sementara itu, Gerson Pigai Koorlap mahasiswa Meepago mengatakan solidaritas Mahasiswa Meepago gelar aksi mimbar bebas di halaman Asrama mimika menyikapi Wacana pemekaran provinsi Papua tengah Selasa ( 9/2/2021) lalu.
“Pemekaran ini murni inisiatif para Bupati Meepago, bukan kemauan rakyat Papua, saat ini rakyat Papua tidak membutuhkan DOB. Maka mahasiswa bersama rakyat Papua wilayah Meepago sepakat tolak dimekarkan Provinsi Papua tengah,” tegasnya.
Pewarta : Agus Pabika
Editor: Arnold Belau
