PolhukamHAMKNPB: Jokowi “Panen” Darah di Papua

KNPB: Jokowi “Panen” Darah di Papua

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Pemerintah Indonesia dianggap sengaja memelihara konflik bersenjata yang terus memakan korban kemanusiaan di Papua. Presiden Joko Widodo diminta bertanggung jawab atas korban kemanusiaan baik di pihak TPNPB, TNI/Polri maupun rakyat sipil.

Pernyataan ini dikeluarkan oleh organisasi perlawanan sipil, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) saat dihubungi Suara Papua. Pihaknya menilai pemerintahan Jokowi inginkan korban terus berjatuhan dengan sengaja menutup jalan keluar yang damai.

“Saya kira Jokowi sedang panen darah manusia yang terus mati terbunuh dalam konflik bersenjata, karena enggan mengambil solusi politik yang damai antara pejuang kemerdekaan dan pemerintah Jakarta,” ujar Victor Yeimo, juru bicara internasional KNPB.

Baca Juga:  Penangkapan AN di Enarotali Diklarifikasi, TPNPB: Dia Warga Sipil!

Menurutnya, setiap konflik bersenjata, apalagi yang didasari ideologi penguasa versus perjuangan kemerdekaan tidak akan pernah selesai dengan korban berdarah-berdarah, tetapi selalu berakhir dengan kemauan politik kedua belah pihak untuk secara benar dan jujur selesaikan akar konfliknya.

“Inilah semangat PBB dibentuk, dan Indonesia sebagai anggota mestinya ikut aktif memainkan peran penyelesaian damai dalam konflik bersenjata yang terus terjadi di Papua. Lagi pula itu kan landasan kemanusiaan yang dianut dalam Pancasila,” ujar Yeimo.

Baca Juga:  Satu Orang Tertembak dan Sejumlah Kios Terbakar Dalam Kontak Tembak di Paniai

KNPB sebagai media rakyat West Papua, menurutnya, telah menawarkan solusi referendum yang damai dan demokratis untuk mengakhiri konflik berkepanjangan.

“Rakyat Papua sudah selalu bergerak menuntut solusi damai guna mengakhiri segala kejahatan kemanusiaan, tetapi barangkali Jakarta anggap kami orang Papua ini binatang buruan,” kata Yeimo.

Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, pemerintah tidak akan berkompromi dengan KKB (TPNPB, red).

Baca Juga:  LBH Papua Soroti Penangkapan Pelajar dan Interogasi Guru Akibat Mencoret Pakaian Seragam Bermotif BK

“Pemerintah tidak akan berkompromi dengan KKB di provinsi Papua, yang nyata-nyata mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Jaleswari dalam siaran pers, Jumat (12/2/2020).

Dalam seminggu terakhir, kontak tembak antara TPNPB versus TNI/Polri telah menewaskan korban di pihak TPNPB, TNI/Polri dan masyarakat sipil. Ribuan rakyat sipil di Nduga, Ilaga, Intan Jaya dikabarkan telah mengungsi di hutan-hutan. Rakyat Intan Jaya bahkan mengungsi ke susteran dan pastoran Bilogai.

Redaksi

Terkini

Populer Minggu Ini:

Mendukung Pilkada 2024, Pemkab Lanny Jaya Serahkan Dana Hibah Tahap Kedua

0
"Pilkada adalah salah satu agenda penting yang juga kita lakukan di tingkat lokal. Seluruh masyarakat berharap Pilkada dapat dilaksanakan secara aman, jujur, dan adil sesuai pilihan masyarakat, serta kepala daerah yang nantinya terpilih juga berkompeten dan berintegritas agar dapat menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik demi mencapai kesejahteraan sesuai harapan masyarakat," tutur Alpius Yigibalom.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.