PolhukamHAMKNPB: Jokowi “Panen” Darah di Papua

KNPB: Jokowi “Panen” Darah di Papua

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Pemerintah Indonesia dianggap sengaja memelihara konflik bersenjata yang terus memakan korban kemanusiaan di Papua. Presiden Joko Widodo diminta bertanggung jawab atas korban kemanusiaan baik di pihak TPNPB, TNI/Polri maupun rakyat sipil.

Pernyataan ini dikeluarkan oleh organisasi perlawanan sipil, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) saat dihubungi Suara Papua. Pihaknya menilai pemerintahan Jokowi inginkan korban terus berjatuhan dengan sengaja menutup jalan keluar yang damai.

“Saya kira Jokowi sedang panen darah manusia yang terus mati terbunuh dalam konflik bersenjata, karena enggan mengambil solusi politik yang damai antara pejuang kemerdekaan dan pemerintah Jakarta,” ujar Victor Yeimo, juru bicara internasional KNPB.

Baca Juga:  Komnas HAM RI Didesak Selidiki Kasus Penyiksaan Warga Sipil Papua di Puncak

Menurutnya, setiap konflik bersenjata, apalagi yang didasari ideologi penguasa versus perjuangan kemerdekaan tidak akan pernah selesai dengan korban berdarah-berdarah, tetapi selalu berakhir dengan kemauan politik kedua belah pihak untuk secara benar dan jujur selesaikan akar konfliknya.

“Inilah semangat PBB dibentuk, dan Indonesia sebagai anggota mestinya ikut aktif memainkan peran penyelesaian damai dalam konflik bersenjata yang terus terjadi di Papua. Lagi pula itu kan landasan kemanusiaan yang dianut dalam Pancasila,” ujar Yeimo.

Baca Juga:  Soal Pembentukan Koops Habema, Usman: Pemerintah Perlu Konsisten Pada Ucapan dan Pilihan Kebijakan

KNPB sebagai media rakyat West Papua, menurutnya, telah menawarkan solusi referendum yang damai dan demokratis untuk mengakhiri konflik berkepanjangan.

“Rakyat Papua sudah selalu bergerak menuntut solusi damai guna mengakhiri segala kejahatan kemanusiaan, tetapi barangkali Jakarta anggap kami orang Papua ini binatang buruan,” kata Yeimo.

Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, pemerintah tidak akan berkompromi dengan KKB (TPNPB, red).

Baca Juga:  Empat Jurnalis di Nabire Dihadang Hingga Dikeroyok Polisi Saat Liput Aksi Demo

“Pemerintah tidak akan berkompromi dengan KKB di provinsi Papua, yang nyata-nyata mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Jaleswari dalam siaran pers, Jumat (12/2/2020).

Dalam seminggu terakhir, kontak tembak antara TPNPB versus TNI/Polri telah menewaskan korban di pihak TPNPB, TNI/Polri dan masyarakat sipil. Ribuan rakyat sipil di Nduga, Ilaga, Intan Jaya dikabarkan telah mengungsi di hutan-hutan. Rakyat Intan Jaya bahkan mengungsi ke susteran dan pastoran Bilogai.

Redaksi

Terkini

Populer Minggu Ini:

HRM Melaporkan Terjadi Pengungsian Internal di Paniai

0
Pengungsian internal baru-baru ini dilaporkan dari desa Komopai, Iyobada, Tegougi, Pasir Putih, Keneugi, dan Iteuwo. Para pengungsi mencari perlindungan di kota Madi dan Enarotali. Beberapa pengungsi dilaporkan pergi ke kabupaten tetangga yakni, Dogiyai, Deiyai, dan Nabire.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.