WAMENA, SUARAPAPUA.com— Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua dan juga anggota pembela HAM sedunia, Theo Hesegem memberi apresiasi tinggi kepada Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo yang telah menyampaikan keprihatinannya atas tindakan militer kepada rakyat Myanmar.
Menurut Theo Hesegem, apa yang disampaikan presiden itu adalah sikap seorang kepala negara dan itu memang harus dilakukan sebagai bentuk desakan kepada dunia internasional untuk melihat realitas di Myanmar.
Namun kata Theo, presiden harus proporsianal dalam melihat kasus kekerasan militer seperti itu, dan sikap presiden itu juga yang sewajarnya, sebab itu bukan hal yang luar biasa.
“Memang sebagai kepala negara harus sampaikan keprihatinan itu. Tetapi menurut saya sikap yang dimaksud tidak didukung dengan kondisi yang dialami di negaranya sendiri,” tukas Theo kepada suarapapua.com di Wamena, Senin (22/3/2021).
Sebenarnya kata Theo, pernyataan presiden itu sangat menyakiti dan melukai hati rakyat orang asli Papua yang sedang mengalami krisis kemanusiaan di Nduga, Intan Jaya, Puncak dan seluruh tanah Papua.
“Jadi konflik seperti ini bukan saja terjadi di Myanmar, tetapi terjadi juga di tanah Papua. Oleh karena itu seorang kepala negara tidak melihat dari kaca mata miring. Karena di negara sendiri terus terjadi konflik dan masyarakat sipil sebagai warga negara sedang mengalami tindakan kekerasan dan pengungsian luar biasa,” tegasnya.
Jika presiden bicara soal Myanmar, presiden juga sebagai kepala negara di sepatutnya bicara keprihatinan atas korban-korban di Papua. “Menurut saya sebagai kepala negara seharusnya melihat persoalan secara menyeluruh terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri. Tidak hanya melihat dari sebelah mata saja.”
Setelah mendengar desakan presiden soal Myanmar kata Theo dirinya menyesal, karena sebagai kepala negara tidak pernah bicara soal Papua dan mencari solusi dan Format penyelesaian konflik bersenjata di tanah Papua.
“Anehnya, tanpa mencari solusi presiden selalu saja mengirim pasukan TNI dan Polri untuk melakukan operasi di tanah Papua. Tapi sampaikan keprihatinan ke Myanmar. Apakah itu sikap seorang kepala negara yang jujur dan adil? Menurut saya.”
Menurut Theo, sejauh ini Presiden Jokowi tidak pernah berbicara terkait penyelesaian konflik bersenjata yang sedang terjadi di tanah Papua. Jika seperti itu, maka orang asli Papua yang meninggal ditembak di tanah Papua bukan manusia.
Oleh karena itu ia desak presiden sebagai kepala negara agar membuka diri dan akses kepada komisi HAM PBB sebagaimana desakan 83 negara untuk mengunjungi tanah Papua.
“Kalau memang menurut Presiden Joko Widodo merasa di Indonesia dan Papua tidak ada masalah, mengundang saja kepada Komisi Tinggi HAM PBB untuk melakukan pemantauan situasi HAM di tanah Papua, yang mana didesak oleh 83 negara,” tuturnya.
“Apa artinya kepala negara tidak mengizinkan Komisi Tinggi HAM PBB masuk ke tanah Papua, namun hanya menunjukkan sikap keprihatinannya kepada konflik kekerasan di Myanmar? presiden harus melihat konflik kekerasan secara menyeluruh dan lebih khusus kekerasan yang terjadi di negaranya sendiri.”
Menurut Theo, presiden mungkin menganggap konflik di tanah Papua telah usai karena telah mengirim aparat untuk melakukan operasi. Tetapi apakah konflik seperti di Papua bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan militer.
“Saya yakin tidak! Karena justru akan memakan banyak korban jiwa, dan memperpanjang konflik itu. Sebab pendekatan yang dilakukan bukan dengan pendekatan dialogis tetapi pendekatan kekerasan. Selama ini presiden selalu mengandalkan dan menghadirkan kekuatan militer untuk melakukan operasi penegakan hukum. Tapi kita ketahui bersama bahwa operasi penegakan hukum telah gagal. Apakah seorang presiden tidak punya cara lain untuk mengakhiri kekerasan yang pada akhirnya memakan korban jiwa itu?”
Sebelumnya, Presiden RI, Joko Widodo telah menyampaikan keprihatinannya kepada rakyat Myanmar yang mengalami kekerasan atas pengambilalihan pemerintahan demokratis oleh militer Myanmar.
“Saya secara pribadi maupun atas nama seluruh rakyat Indonesia saya menyampaikan duka cita dan simpati yang dalam kepada korban dan keluarga korban, akibat penggunaan kekerasan di Myanmar. Dan Indonesia mendesak agar penggunaan kekerasan di Myanmar segera dihentikan.”
“Sehingga tidak ada lagi korban berjatuhan agar keselamatan dan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama. Indonesia juga mendesak agar dialog dan rekonsiliasih segera dilakukan untuk memulihkan demokrasi, untuk memulihkan perdamaian dan untuk memulihkan kestabilan,” tukas presiden.
Pewarta: Onoy Lokobal
Editor: Elisa Sekenyap
