NABIRE, SUARAPAPUA.com — Semua pihak harus bersama-sama kawal aspirasi rakyat yang telah diserahkan Panitia Khusus (Pansus) DPRD kabupaten Dogiyai ke DPRP, MRP, Kapolda Papua dan Gubernur Papua pada pekan lalu.
Benny Goo, koordinator Solidaritas Rakyat Papua (SRP) Dogiyai mengatakan, hal ini sangat penting untuk memastikan sejauhmana perkembangannya dalam merespons aspirasi rakyat tentang penolakan pembentukan Polres Dogiyai, penolakan pemekaran Provinsi Papua Tengah dan penolakan Otsus Papua.
“Aspirasi rakyat sudah disampaikan oleh Pansus DPRD bersama perwakilan rakyat Dogiyai ke orang-orang yang berkompeten di tingkat provinsi. Tugas selanjutnya, kita kawal sama-sama,” ujarnya kepada suarapapua.com dari Mowanemani, Kamis (1/4/2021) malam.
Penanggungjawab aksi massa juga minta kepada pemerintah provinsi Papua, DPRP, MRP dan Kapolda Papua menindaklanjuti aspirasi rakyat ke pemerintah pusat.
“Termasuk pemerintah kabupaten Dogiyai terus mengawal aspirasi rakyat Dogiyai,” pintanya.
Selain itu, kepada masyarakat Dogiyai di Meepago, Benny menyampaikan dua imbauan.
“Yang pertama, tidak memberikan peluang kepada orang lain dalam hal transaksi tanah adatnya. Tidak boleh jual tanah kepada orang lain. Yang kedua, rakyat Dogiyai tidak mudah terpengaruh dengan semua tawaran murahan dari orang lain untuk menerima tawaran Otsus, Polres dan pemekaran. Kita semua sudah tolak,” ujar Benny.
Ia akui dua kali adakan aksi massa di Dogiyai dengan tiga pokok aspirasi rakyat. Pertama: penolakan pembentukan Polres di Dogiyai. Kedua, penolakan pemekaran provinsi Papua Tengah. Ketiga, penolakan Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua.
Tiga aspirasi itu disampaikan saat aksi massa di halaman kantor DPRD Dogiyai, Senin (22/2/2021). Aksi kedua di lapangan sepak bola Theo Makai, Mowanemani, Senin (1/3/2021).
Dalam aksi massa SRP Dogiyai mendesak DPRD menindaklanjuti aspirasi tersebut ke tingkat provinsi.
“Permintaan rakyat Dogiyai direspons baik oleh DPRD dengan membentuk Pansus dan pada aksi kedua disampaikan nama-nama perwakilan masyarakat masuk dalam tim Pansus. Selanjutnya Pansus DPRD mengantar aspirasi rakyat ke DPRP, MRP, Kapolda dan Gubernur Papua. Puji Tuhan, sudah sukses dèngan aman dan lancar,” tuturnya.
Benny menilai perjuangan Pansus DPRD hingga ke Jayapura patut diacungi jempol.
Karena itu, ia atas nama rakyat Dogiyai menyampaikan terima kasih kepada Pansus DPRD Dogiyai, Dewan Adat Dogiyai, aktivis Dogiyai, dan jurnalis yang telah mengamankan aspirasi rakyat ke para pihak terkait.
“Selanjutnya Tuhan akan menyertai kalian. Ini doa kami rakyat Meepago di Dogiyai,” kata Benny.
Konsistensi Legislatif Dogiyai memperjuangkan aspirasi rakyatnya diapresiasi Eki Yunus Gobai, tokoh pemuda Paniai.
Eki menyebut hal demikian jarang terjadi, sebab para politisi apalagi birokrat kerap sulit mendengar keluh kesah rakyat. Apalagi isu menolak Otsus sama artinya meniadakan “piring makan” kelompok tertentu yang selama ini berbakti pada negara.
“Sejatinya rakyat Meepago sudah bersatu menolak Otsus dilanjutkan, termasuk menolak adanya pemekaran provinsi Papua Tengah. Kecuali DPRD Dogiyai, wakil rakyat dari kabupaten lain di wilayah Meepago belum memperlihatkan keberpihakannya pada rakyat. Mereka masih diam, membiarkan aspirasi tidak diperjuangkan,” beber Eki.
Seluruh anggota DPRD di wilayah Meepago, ujar Eki, mesti bersatu seperti diperlihatkan wakil rakyat Dogiyai menindaklanjuti aspirasi rakyat Meepago.
“Aspirasi rakyat Meepago sudah jelas menolak Otsus dan pemekaran provinsi Papua Tengah. Anggota DPRD dari Meepago baik dari Paniai, Mimika, Deiyai, Intan Jaya dan Nabire, harus bersatu untuk mengawal aspirasi ini,” ujarnya.
Eki berharap, tanpa memikirkan apapun bentuk respons pemerintah bersama pihak terkait, wakil rakyat mesti bersikap tegas untuk sama-sama mendukung dan memperjuangkan aspirasi rakyat.
Pewarta: Markus You
