WAMENA, SUARAPAPUA.com — Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) kabupaten Jayawijaya mengajak seluruh warga masyarakat dari 328 kampung di 40 distrik mesti proaktif mengawasi dana desa di masing-masing kampung.
Ajakan tersebut disampaikan Lepinus Gombo, sekretaris DPMK kabupaten Jayawijaya, saat diwawancarai usai menyampaikan materi tentang transparansi penggunaan dana desa dalam workshop orientasi gerakan jurnalisme warga di salah satu cafe di Wamena, Rabu (7/4/2021) malam.
Dalam workshop yang diadakan Jurnalis Warga (JW) Noken ini Lepinus membawakan materi berjudul ‘Dana kampung antara harapan dan kenyataan’ berdasarkan hasil monitoring tahun 2019 – 2020.
“Mengapa saya ambil judul seperti ini, karena harapan masyarakat terkait dengan transparansi mulai dari perencanaan program hingga pelaksanaan merupakan amanat undang-undang. Tetapi pada kenyataannya, ada juga kampung-kampung yang lalaikan tahapan-tahapan, sehingga belum semua keterwakilan masyarakat dilibatkan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan kampung (Muskam), maka tidak diketahui seluruh isi dokumen perencanaannya,” kata Gombo.
Bukan hanya itu, ia punya catatan banyak hal bermasalah terutama dana desa. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan, pihaknya telah merekomendasikan kepada pemerintah daerah pada Januari 2020 dan dipresentasikan hasil monitoringnya di hadapan bupati, kepala DPMK, Asisten I Setda Jayawijaya dan 328 kampung di gedung Ukumearik Asso Wamena
“Untuk itu, kami mengajak gerakan jurnalisme warga melalui komunitas JW Noken Wamena untuk ikut memantau penggunaan dana desa di kabupaten Jayawijaya. Pemantauan yang perlu dilakukan bukan hanya tentang transparansi, tetapi juga bagaimana ikut membantu aparatur desa dalam proses mulai dari perencanaan sampai penggunaan dana desa,” tuturnya.
Anggota komunitas JW Noken, kata Gombo, juga warga dari masing-masing kampung, sehingga sangat dimungkinkan untuk terlibat dalam berbagai tahapan pembangunan dengan dana desa tersebut.
“Nah, teman-teman (jurnalis warga) juga ikut bergabung dalam kegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan desa yang ada di kampung masing-masing,” ajaknya.
Keterlibatan JW menurut Lepinus, tak hanya melakukan pengawasan dengan publikasi berita, tetapi juga bisa ikut membantu aparatur kampung dengan informasi yang baik dan benar tentang penggunaan dana desa dan program pemerintah lainnya.
“Jadi, mari teman-teman terlibatlah mulai dari perencanaan, Muskam, karena di sana harus ada keterlibatan warga juga. Teman-teman jurnalis warga bisa ikut membantu kepala-kepala desa untuk perbaiki sesuatu yang salah, ikut sosialisasikan.”
Lepinus berharap, jurnalis warga dan pemerintah bersama-sama mewujudkan penggunaan dana desa yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai regulasi yang ada.
“Ini sangat penting supaya dana desa yang diturunkan pemerintah itu betul-betul kena sasaran dan juga transparan, terbuka, disampaikan kepada masyarakat melalui forum resmi yang ada di desa yaitu Bamuskam (Badan musyawarah kampung),” jelasnya.
Salah satu tahapan penting dalam program dana desa yang bisa jurnalis warga ikut terlibat adalah forum Muskam dan musyawarah distrik (Musdis) sebagai awal mula transparansi tentang dana desa itu harus tersampaikan.
“Di dalam Muskam dan Musdis itu betul-betul harus secara transparan sampaikan semua perencanaan pembangunan desanya, kondisi keuangannya harus dijelaskan supaya warga tahu. Mengapa, karena sesuai amanat, masyarakat sendiri yang harus merencanakan, melaksanakan dan mengawasi serta menikmati hasilnya juga,” beber Gombo.
Ia tegaskan, karena pentingnya transparansi penggunaan dana desa, perlu keterlibatan semua pihak, tak terkecuali jurnalis warga.
“Ya, transparansi penggunaan dana desa ini sangat penting, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban,” ujar Gombo.
Di tempat sama, Ronny Hisage, fasilitator JW Noken Wamena, menjelaskan transparansi dan akuntabilitas layanan publik merupakan fokus liputan karena ini salah satu masalah yang selalu dihadapi masyarakat di kabupaten Jayawijaya.
Ronny melihat selama ini masyarakat kadang sulit akses informasi atau dokumen publik yang mestinya terbuka, tetapi biasanya ditutupi oleh pihak tertentu. Termasuk salah satunya adalah terkait dana desa.
“Masalah seperti itu, makanya komunitas JW Noken berusaha membangun gerakan itu. Rasa peduli harus lahir dari masyarakat itu sendiri, merasa memiliki, salah satu caranya adalah melalui kegiatan jurnalistik oleh warga sendiri,” katanya.
Dengan dukungan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), USAID dan Internews, kata Hisage, tahun ini Komunitas JW Noken Wamena akan fokus dengan tema besar yakni memantau transparansi dan akuntabilitas layanan publik di kabupaten Jayawijaya.
“Dengan adanya gerakan jurnalisme warga, paling tidak, terbangun rasa memiliki dan peduli akan pembangun itu bisa tumbuh di masyarakat, agar masyarakat tidak hanya menjadi objek semata, tetapi juga subjek dari pembangun yang dibuat oleh pemerintah. Dan itu tidak harus besar, tetapi kegiatan kecil seperti warga membuat berita tentang masalahnya di kampung, tentang layanan publik itu adalah bentuk partisipasinya. Gerakan ini yang selama ini JW Noken dan PPMN selalu dorong dan itu yang kita harapkan,” ujar Ronny.
Dalam workshop ini Ronny mengulas lebih banyak tentang jurnalisme warga yang diikuti 18 orang dari beberapa distrik di kabupaten Jayawijaya.
Sementara itu, Sony Wamu, salah satu peserta workshop jurnalisme warga, mengapresiasi sejumlah materi yang dipresentasikan kedua pemateri dalam workshop ini.
“Masalah dana desa yang telah disampaikan oleh bapak Lepinus sangat penting untuk kita diketahui, karena dengan begini kita bisa tahu bahwa sebenarnya semua harus berjalan secara transparan. Cuma kenyataan di desa-desa itu hampir tidak pernah kita terlibat. Materi ini (transparansi dana desa) cukup membuka wawasan kita untuk ikut memantau,” kata Wamu.
Pewarta: Onoy Lokobal
Editor: Markus You
